Peraturan Menteri Nomor 45-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang ANGKA PENGENAL IMFORTIR (API)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean INDONESIA.

2. Angka Pengenal Importir, selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.

3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

6. Dinas Provinsi adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi.

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota.

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA.

9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.

(1) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. API Umum (API-U); dan b. API Produsen (API-P). (2) API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain. (3) API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

(1) Kewenangan penerbitan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada pada Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan: a. API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Kepala Dinas Provinsi. b. API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bagi badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik INDONESIA kepada Direktur Jenderal. c. API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bagi perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). d. API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b selain untuk badan usaha atau kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf b dan perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas Provinsi. (3) Penerbitan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d oleh Kepala Dinas Provinsi hanya untuk importir pemilik izin usaha dibidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang. (4) Penerbitan API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.

(1) Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API. (2) API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah INDONESIA. (3) API berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

(1) API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. (2) Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.

(1) Impor dapat dilaksanakan tanpa API untuk: a. barang impor sementara; b. barang promosi; c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. barang kiriman; e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; f. barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah; g. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); i. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; j. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA;

k. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; dan l. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi /lembaga tersebut. (2) Impor dapat dilaksanakan tanpa API dalam hal: a. impor tidak dilakukan secara terus-menerus dan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan; dan/atau b. barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lain berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur.

Impor tanpa API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapat persetujuan impor tanpa API terlebih dahulu dari Direktur Impor Departemen Perdagangan.

Importir pemilik API atau Importir yang memperoleh Persetujuan Impor Tanpa API bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor sesuai dengan API atau Persetujuan Impor Tanpa API yang dimilikinya.

(1) Importir pemilik API dalam melakukan impor tunduk pada ketentuan: a. larangan impor barang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. barang yang diimpor harus dalam keadaan baru kecuali barang yang diperbolehkan diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan Peraturan Menteri; dan c. pengaturan impor dan ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri. (2) Pemilikan API oleh importir tidak melepaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh importir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

(1) Perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat, dengan melampirkan: a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya jika ada; b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor Kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan; c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang dibidang perdagangan; d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan; f. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan g. fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan. (2) Badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik INDONESIA, yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor, dengan melampirkan:

a. salinan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah atau Badan Pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya; b. asli Rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha atau kontraktor; d. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing penanggung jawab Kontraktor Kontrak Kerjasama 2 (dua) lembar ukuran 3x4; dan e. fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab. (3) Perusahaan di bidang penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus mengisi formulir isian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini kepada Kepala BKPM, dengan melampirkan: a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya; b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha; c. fotokopi Surat Pendaftaran Penanaman Modal; d. fotokopi izin usaha dibidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM; e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya; f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); g. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan

h. fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi. i. fotokopi Izin Menetap Tenaga Asing (IMTA), khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API. (4) Perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini kepada Kepala Dinas Provinsi setempat dan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan: a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya; b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha; c. fotokopi izin usaha dibidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya; e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); f. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan g. fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan. (5) Penyampaian permohonan dan/atau tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan: a. melalui website http://inatrade.depdag.go.id; b. melalui jasa pengiriman; atau c. disampaikan secara langsung kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Impor, Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas

Kabupaten/Kota atau kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) di lokasi importir berdomisili.

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota, berdasarkan tembusan permohonan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) melakukan pemeriksaan di lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tembusan permohonan API diterima. (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan pada waktunya, Dinas Provinsi dapat melakukan pemeriksaan di lapangan yang diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Provinsi, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak BAP ditandatangani.

(1) Direktur Jenderal menerbitkan API-P paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) secara lengkap dan benar. (2) Dalam hal permohonan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan disertai alasan penolakan.

(1) Kepala BKPM dapat menerbitkan atau menolak menerbitkan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan atau penolakan penerbitan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala BKPM.

(1) Kepala Dinas Provinsi menerbitkan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) secara lengkap dan benar. (2) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan tembusan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota pembuat BAP. (3) Dalam hal permohonan API-U dan API-P ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima BAP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota pembuat BAP disertai alasan penolakan.

(1) Bentuk API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini. (2) API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda dengan logo Departemen Perdagangan.

(1) Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dan kepada Kepala Dinas Provinsi. (2) Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BKPM.

(3) Perusahaan pemilik API-U atau API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota di mana importir berdomisili. (4) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi impor masing-masing importir pemilik API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

Kepala BKPM dan Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri

(1) Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan data API-U atau API-P paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan kepada instansi penerbit API, dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi importir berdomisili. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/direksi, nama dan alamat importir serta Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi terkait, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Surat Keterangan Domisili, untuk importir pemilik API-U; atau b. perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/ direksi, nama dan alamat importir dan Nomor Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha industri lain dari instansi terkait, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Surat Keterangan Domisili, untuk importir pemilik API-P.

(3) Setiap terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib mengajukan permohonan perubahan API-U atau API-P dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dengan melampirkan: a. dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan c. asli API-U atau API-P yang lama. (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar, instansi penerbit menerbitkan API-U atau API-P yang baru.

(1) API dibekukan apabila perusahaan pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API: a. tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Bentuk surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

(1) API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diaktifkan kembali apabila: a. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); b. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau c. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Bentuk surat pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

(1) API dicabut apabila importir pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi importir pemilik API: a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali; b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API; e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor; f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor; g. menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau h. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap. (2) Bentuk surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal API dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan API. (2) Dalam hal API dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan/atau huruf h, perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan API.

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan mengembalikan API asli yang telah dicabut.

(1) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, dilakukan atas nama Menteri oleh : a. Direktur Jenderal; b. Kepala BKPM; atau c. Kepala Dinas Provinsi. (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali atau pencabutan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 kepada importir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BKPMD Kabupaten/Kota di lokasi importir berdomisili. (3) Kepala BKPM menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 kepada importir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BKPMD Kabupaten/Kota di lokasi importir berdomisili. (4) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 kepada importir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Impor, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi importir berdomisili.

(1) Setiap API-U dan API-P yang diterbitkan diberi nomor yang terdiri dari 9 (sembilan) digit diikuti dengan huruf D, huruf B, atau huruf P. (2) 9 (sembilan) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 2 (dua) digit pertama untuk nomor kode propinsi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Menteri ini; b. 2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota sesuai dengan nomor kode yang ditetapkan di propinsi yang bersangkutan; c. 5 (lima) digit terakhir untuk nomor urut API yang diterbitkan; d. D untuk API-P yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, huruf B untuk API-P yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, atau huruf P untuk API-U atau API-P yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi. (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jumlah wilayah sehingga menyebabkan terjadinya perubahan nomor kode propinsi dan nomor kode kabupaten/kota, maka nomor kode yang baru ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Contoh penomoran kode Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri ini.

(1) API-U atau API-P yang diterbitkan oleh kepala dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini. (2) API-T atau APIT-U yang diterbitkan oleh Kepala BKPM sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.

(3) API-K yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini. (4) API-U atau API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), API-T atau APIT-U sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan API-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum berakhir masa berlakunya, pemilik API dapat mengajukan permohonan menjadi API-U atau API-P sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/KP/X/77 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Bidang Perdagangan Dan Izin-Izin Dagang Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terkait dengan penerbitan APIT;
2. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas Bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 160/MPP/Kep/4/1998 yang terkait dengan penerbitan APIT; dan
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2009 MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 45/M-DAG/PER/9/2009

TANGGAL : 16 September 2009

A. LAMPIRAN I : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi) B. LAMPIRAN II : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen untuk Badan Usaha atau Kontaraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya C. LAMPIRAN III : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM) D. LAMPIRAN IV : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (Dinas Provinsi) E. LAMPIRAN V : Angka Pengenal Importir Umum (API-U) F. LAMPIRAN VI : Angka Pengenal Importir Badan Usaha atau Kontaraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya G. LAMPIRAN VII : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) BKPM H. LAMPIRAN VIII : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Dinas Provinsi I. LAMPIRAN IX : Formulir Isian Perubahan API J. LAMPIRAN X : Surat Pembekuan API –U/P K. LAMPIRAN XI : Surat Pengaktifan Kembali API U/P L. LAMPIRAN XII : Surat Pencabutan API-U/P M. LAMPIRAN XIII : Daftar Nomor Kode API N. LAMPIRAN XIV : Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU