Pasal 14

(1) Kepala BKPM dapat menerbitkan atau menolak menerbitkan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan atau penolakan penerbitan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala BKPM.