Pasal 21

(1) Menteri memberikan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha selain bidang perdagangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha pemilik perizinan berusaha selain bidang perdagangan yang telah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A dan tetap tidak melakukan perbaikan.

(2) Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha selain

bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri