Permendag No. 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan Kewenangan Melalui Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Kementerian Perdagangan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT DAN DELEGASI
DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali pelimpahan kewenangan melalui mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Kementerian Perdagangan;
b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Kewenangan melalui Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Kementerian Perdagangan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. 2. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 3. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai Kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
Pasal 2
(1)
Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki
Kewenangan
menetapkan
administrasi
kepegawaian
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2)
Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
b.
pengadaan ASN;
c.
pangkat dan jabatan;
d.
pengembangan karier;
e.
promosi;
f.
mutasi;
g.
penggajian dan tunjangan pegawai;
h.
pemberian penghargaan;
i.
penegakan disiplin;
j.
pemberhentian calon PNS, PNS, dan pemutusan
hubungan perjanjian kerja untuk PPPK;
k.
perlindungan;
l.
persetujuan cuti;
m. izin perkawinan dan perceraian; dan
n.
permohonan uji kesehatan calon PNS dan PNS.
Pasal 3
(1)
Menteri dalam melaksanakan Kewenangan administrasi
kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) melimpahkan Kewenangan kepada Pejabat yang
Berwenang dan Pejabat Pimpinan Tinggi melalui:
a.
Mandat; atau
b.
Delegasi.
(2)
Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan untuk menandatangani naskah dinas
terkait dengan administrasi kepegawaian berupa:
a.
keputusan;
b.
nota dinas;
c.
surat dinas;
d.
berita acara;
e.
nota usul;
f.
surat perjanjian;
g.
surat pernyataan; dan
h.
formulir.
(3)
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdiri atas:
a.
keputusan
Menteri,
jika
Kewenangan
penandatanganannya diperoleh melalui Mandat;
dan
b.
keputusan
Pejabat
Pimpinan
Tinggi,
jika
Kewenangan
penandatanganannya
diperoleh
melalui Delegasi.
Pasal 4 Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1597), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2026
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BUDI SANTOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT DAN DELEGASI
DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NO. MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERIMA BENTUK KETERANGAN A. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 1. Penyusunan analisis jabatan dan Penyampaian hasil usul kebutuhan
Mandat Sekretaris Jenderal Surat Dinas
B. Pengadaan ASN 1. Pengumuman rekrutmen dan kelulusan pelamar dalam seleksi pengadaan ASN secara terbuka
Delegasi
Sekretaris Jenderal
Surat Dinas
Pengangkatan calon PNS, PNS, dan PPPK Mandat
Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Tinggi MadyaPerjanjian kerja PPPK Mandat Sekretaris Jenderal Surat Perjanjian Kecuali untuk PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dan Jabatan Tinggi Madya
Perjanjian kerja sekolah kedinasan Mandat Sekretaris Jenderal Surat Perjanjian
Pengambilan sumpah/janji sebagai PNS
Delegasi Sekretaris Jenderal Berita Acara
- Pengukuhan PPPK
Delegasi Sekretaris Jenderal Berita Acara
- Perubahan pengangkatan calon PNS dan PPPK
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
C.
Pangkat dan Jabatan
1.
Penetapan
kenaikan
pangkat
untuk golongan IV/b ke bawah
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
2.
Perubahan
Penetapan
kenaikan
pangkat untuk golongan IV/b ke
bawah
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
3.
Penetapan
pengangkatan
dalam
jabatan pimpinan tinggi pratama
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
4.
Petikan
Keputusan
Menteri
tentang
pengangkatan
dalam
jabatan pimpinan tinggi pratama
Delegasi
Kepala Biro Organisasi
dan
Sumber
Daya
Manusia
Petikan
Keputusan Menteri
- Penetapan keputusan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi pratama
Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri
- Penetapan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan administrasi
Mandat Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
7.
Petikan
Keputusan
Menteri
tentang
pengangkatan
dalam
jabatan administrasi
Mandat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Petikan Keputusan Menteri
- Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrasi
Mandat Sekretaris Jenderal Berita Acara
- Pemberhentian dari jabatan administrasi
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
10.
Petikan
Keputusan
Menteri
tentang
pemberhentian
dalam
jabatan administrasi
Mandat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Petikan Keputusan Menteri
- Pengangkatan dan pemberhentian
dalam jabatan fungsional
Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri
Kecuali jabatan fungsional ahli Madya dan Ahli Utama
- Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional
Delegasi Sekretari Jenderal Berita Acara
- Usul penugasan/penarikan Pejabat Perwakilan di Luar Negeri
Delegasi Sekretaris Jenderal Surat Dinas
Persetujuan usul penugasan/penarikan Pejabat Perwakilan di Luar Negeri dari kementerian/lembaga lain Delegasi Sekretaris Jenderal Surat Dinas
Pengangkatan perwakilan perdagangan di luar negeri Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk jabatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dan Deputi Wakil Tetap II untuk Urusan World Trade Organization pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Konfederasi Swiss
Pemberhentian dan penarikan perwakilan perdagangan di luar negeri Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk jabatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dan Deputi Wakil Tetap II untuk Urusan World Trade Organization pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Konfederasi Swiss
Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama Mandat Sekretaris Jenderal Surat Pernyataan
Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
Mandat Sekretaris Jenderal Surat Pernyataan
- Surat Pernyataan Pelantikan (SPP),
Surat
Pernyataan
Menduduki
Jabatan
(SPMJ),
dan
Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas
(SPMT) bagi Pejabat Administrasi
dan Pejabat Fungsional
Delegasi Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan
Surat Pernyataan Sesuai dengan unit kerja 20. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi PPPK Delegasi Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan Surat Pernyataan Sesuai dengan unit kerja D. Pengembangan Karier PNS 1. Pemberian tugas belajar Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri
- Pemberian tugas belajar biaya mandiri
Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri
Perpanjangan tugas belajar Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri
Pengaktifan kembali pegawai tugas Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri
belajar setelah melaksanakan tugas belajar
E. Promosi 1. Pembentukan panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
F.
Mutasi
1.
Penetapan
pemindahan
jabatan
dan
penempatan
PNS
jabatan
pelaksana/jabatan
fungsional
dalam unit kerja dan antar unit
kerja
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
2.
Surat pernyataan tidak sedang
dalam
proses
atau
menjalani
hukuman disiplin
Delegasi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Surat Pernyataan Khusus Mutasi Pindah Instansi 3. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tindak pidana dan/atau proses peradilan Delegasi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Surat Pernyataan Khusus Mutasi Pindah Instansi 4. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas Delegasi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Surat Pernyataan
- Surat keterangan analisis jabatan dan analisis beban kerja Delegasi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Surat Dinas
Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses perceraian Delegasi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Surat Pernyataan
Surat penyampaian hasil seleksi mutasi Delegasi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Surat Dinas Khusus Mutasi Pindah Instansi 8. Surat persetujuan mutasi Mandat Sekretaris Jenderal Surat Dinas Sebagai instansi asal/penerima
- Surat penyampaian usul mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis
Mandat Sekretaris Jenderal Surat Dinas Sebagai instansi asal/penerima 10. Surat Permohonan Rekomendasi Penugasan PNS
Mandat Sekretaris Jenderal Surat Dinas Sebagai instansi penerima 11. Surat penyampaian usul penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis
Delegasi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Surat Dinas
- Penetapan Nota Usul Pertimbangan Teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara
Delegasi Sekretaris Jenderal Nota Usul
- Penetapan Keputusan Penugasan PNS
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
G.
Penggajian dan Tunjangan PNS
1.
Surat
pemberitahuan
kenaikan
gaji berkala PNS
Delegasi
Kepala
Biro/Kepala
Pusat di lingkungan
Sekretariat Jenderal
Surat Dinas
Untuk
pegawai
di
lingkungan
Sekretariat Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan
Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan Sekretaris Jenderal Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan Untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Untuk perwakilan perdagangan di luar negeri 2. Penetapan Keputusan pemberitahuan kenaikan gaji berkala PPPK Delegasi Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Direktorat/Sekretaris Inspektorat/Sekretaris Badan
Keputusan
- Penetapan Keputusan peninjauan Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri
masa kerja
H. Pemberian Penghargaan 1. Pembentukan tim seleksi untuk pemberian penghargaan bagi pegawai
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
I.
Penegakan Disiplin
1.
Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat
Pimpinan Tinggi dan
Pejabat
Fungsional
Ahli Utama
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
Pembebasan dari jabatan
Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
J. Pemberhentian calon PNS, PNS, dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 1. Penyampaian surat pernyataan PNS hilang Delegasi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Surat Dinas Kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
Pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, dan PPPK Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk PNS dan PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Perubahan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, dan PPPK Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk PNS dan PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemberhentian PNS atas permintaan sendiri Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
Pemberhentian PNS karena mencapai batas usia pensiun Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
Pemberhentian PNS karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
Pemberhentian PNS karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli
Madya
Pemberhentian PNS karena meninggal dunia, tewas, atau hilang Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
Pemberhentian PNS karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota
Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya 8. Pemberhentian PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
Pemberhentian PNS karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
Pemberhentian PNS karena hal lain Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
Masa Persiapan Pensiun Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
Pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
K. Perlindungan 1. Penetapan tewas PNS Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
L. Persetujuan Cuti 1. Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan Delegasi Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal
penting yang dijalankan di dalam
negeri untuk PNS
Sekretaris
Direktorat
Jenderal/Sekretaris
Inspektorat Jenderal/
Sekretaris Badan
Untuk
pegawai
di
lingkungan Direktorat
Jenderal/Inspektorat
Jenderal/Badan
Kepala Unit Pelayanan
Teknis
Untuk
pegawai
di
lingkungan
Unit
Pelayanan Teknis
2.
Persetujuan
pemberian
cuti
tahunan,
cuti
sakit,
dan
cuti
melahirkan yang
dijalankan di
dalam negeri untuk PPPK
Delegasi
Kepala Biro dan Pusat
di
lingkungan
Sekretariat Jenderal
Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan
Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan Kepala Unit Pelayanan Teknis Untuk pegawai di lingkungan Unit Pelayanan Teknis
- Persetujuan
pemberian
cuti
tahunan, cuti besar, cuti sakit,
cuti melahirkan, dan cuti alasan
penting yang dijalankan di luar
negeri untuk PNS
Delegasi Sekretaris Jenderal Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti
Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana
- Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, Delegasi
Sekretaris Jenderal Formulir Permintaan dan Untuk:
- Deputi Wakil Tetap
cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang dijalankan oleh PNS yang ditugaskan sebagai Perwakilan Perdagangan Luar Negeri Pemberian Cuti
II untuk Urusan
World
Trade
Organization pada
Perutusan
Tetap
Republik Indonesia
di
Jenewa,
Konfederasi Swiss;
dan
2. Kepala
Kantor
Dagang
dan
Ekonomi
Indonesia.
Kepala Biro Organisasi
dan
Sumber
Daya
Manusia
Untuk:
- Konsul Perdagangan Hongkong;
- Atase Perdagangan;
- Asisten/Pembantu Atase/Pembantu Konsul Perdagangan;
- Kepala Indonesia Trade Promotion Centre;
- Wakil Kepala Indonesia Trade Promotion Centre; dan
- Pegawai Kementerian Perdagangan yang ditugaskan pada
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei. 5. Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan yang dijalankan di luar negeri untuk PPPK Delegasi Sekretaris Jenderal Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti Untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana
- Penetapan cuti di luar tanggungan negara bagi PNS
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
7.
Penetapan perpanjangan cuti di
luar tanggungan negara bagi PNS
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
8.
Penetapan
pengaktifan
kembali
setelah menjalankan cuti di luar
tanggungan negara bagi PNS
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri
M.
Izin Perkawinan dan Perceraian
1.
Pemberian izin untuk beristri lebih
dari seorang bagi PNS
Mandat
Sekretaris Jenderal
Keputusan Menteri Dikecualikan
untuk
Pejabat
Pimpinan
Tinggi
dan
Pejabat
Fungsional
Ahli
Utama
- Penolakan atau pemberian izin atau keterangan untuk melakukan Mandat Sekretaris Jenderal Keputusan Menteri Dikecualikan untuk Pejabat Pimpinan
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI SANTOSO
perceraian bagi PNS Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama
N. Pengujian Kesehatan calon PNS dan PNS 1. Permintaan pengujian kesehatan calon PNS dan PNS kepada Tim Penguji Kesehatan Delegasi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Surat Dinas
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali pelimpahan kewenangan melalui mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Kementerian Perdagangan;
b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
