Pasal 20

(1) Selain optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dapat pula dilakukan upaya optimalisasi lainnya meliputi:

a. hibah Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah;

b. konversi Piutang Negara menjadi penyertaan modal negara;

c. penjualan hak tagih/Piutang Negara; dan/atau

d. debt to asset swap.

(2) Optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan.