Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang PENCABUTAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

(1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku produk hukum berupa peraturan menteri, peraturan kepala, keputusan menteri, keputusan kepala dan surat edaran dalam Peraturan Menteri ini. (2) Peraturan menteri dan peraturan kepala yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertipikat dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 1961; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin UNDANG-UNDANG Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 dan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin UNDANG-UNDANG Gangguan Bagi Perusahaan- Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 dan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan; f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya; g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya; h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara; i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara; j. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penghentian Pungutan-Pungutan Tertentu di Bidang Pertanahan;

k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus; l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sungai Penuh Provinsi Jambi; m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat; n. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur; o. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara; p. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara; q. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur; r. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur; s. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur; t. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu; u. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau; v. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah; w. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau; dan x. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA. (3) Keputusan menteri dan keputusan kepala yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk.10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 56 Tahun 1960 bagi Gadai Tanaman Keras; b. Keputusan Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitya Landreform Pusat Nomor Sk. 2/Depag/1965 tentang Pemberhentian Wakil Dari Persatuan Rakyat Tani (Perta) Dari Keanggautaan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat; c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.16/DDT/Agr/68 tentang Pelarangan Kepada Semua Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah

Istimewa Yogyakarta Untuk Mengadakan Pencabutan Surat-Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform; d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 32/DDA/1970 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dengan Acara Khusus Kepada P.N. Perkebunan; e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 277 Tahun 1982 tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan di Lingkungan Karet, Karet Kuningan dan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.31/Dja/1982 tentang Pengangkatan Anggota- Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat; g. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform; h. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah; i. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01-VII-2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional; dan j. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/KEP- 7.1/I/2015 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kelalaian Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Lainnya Yang Menggunakan atau Memanfaatkan Barang Milik Negara. (4) Surat edaran yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Surat Edaran a.n. Menteri Muda Agraria Nomor Ka. 30/1/10 Tahun 1960 tentang Surat-surat Keberatan Permohonan Ganti-Rugi dari Bekas Para Pemilik Tanah-Tanah Partikelir/Eigendom yang Terkena oleh UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1958; b. Surat Edaran a.n. Menteri Muda Agraria Nomor Ka. 40-11-41 Tahun 1960 tentang Permohonan Mendapat Ganti-Rugi dimaksud dalam Pasal 8 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1958; c. Surat Edaran Menteri Agraria Nomor 34/5/42 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitya Landreform Daerah Tingkat II; d. Surat Edaran Staf Penguasa Perang Tertinggi Nomor 0725/Peperti/1961 tentang Pengawasan Terhadap Penerangan Mengenai Landreform; e. Surat Panitia Pertimbangan Pusat Nomor 1208/PLP/1963 Tahun 1963 tentang Pedoman Redistribusi Tanah Bekas Tanah Partikelir dan Bekas Tanah Erfpacht; f. Surat Edaran Menteri Agraria DHK/5/17 Tahun 1964 tentang Pedoman Penjelenggaraan Perdjandjian Bagi Hasil; g. Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Unda 1/2/6 Tahun 1964 tentang PMPA Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Pertimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. h. Surat Edaran Menteri Agraria Nomor DHK/26/20 Tahun 1964 tentang Penjelasan PMA No. 8 Tahun 1964 tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq. Panitya Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam PMPA No. 4 Tahun 1964; i. Surat Edaran Panitya Landreform Pusat Nomor 12/P.L.P./1966 Tahun 1966 tentang Instruksi Panitya Landreform Pusat tanggal 17 Pebruari 1966 Nomor 10/PLP/1966;

j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ba/5/281/5 Tahun 1969 tentang Acara Membebaskan/Melepaskan Hak Atas Tanah yang Akan Diminta dengan Hak Lain; k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor DPT/7/48/7/70 Tahun 1970 tentang Pengukuran Tanah Lebih/Absentee, dan Pengeluaran Sertipikat Tanah Yang Bersangkutan; l. Surat Edaran Yayasan Dana Landreform Nomor YDL/Keu/24/26/71 Tahun 1971 tentang Bendaharawan Diharuskan Mengirimkan Surat Pertanggung Jawab (S.p.d.) kepada Yayasan Dana Landreform; m. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri

Nomor DLR/I/387/I/69 Tahun 1968 tentang Peningkatan Pelaksanaan Landreform Dalam Rangka Repelita; n. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri Republik INDONESIA Nomor DLR. 1/10/1/70 Tahun 1970 tentang Peta Kegiatan Pelaksanaan Landrefom; o. Surat Edaran Yayasan Dana Landreform Nomor YDL/Keu/44/33/71 Tahun 1971 tentang Pedoman-Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Anggaran Yayasan Dana Landreform; p. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 110-424 Tahun 1999 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; q. Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional 400- 2895-D.III Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Konsolidasi Tanah Secara Swadaya; r. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 462-2942 Tahun 1996

tentang Penelitian Riwayat Penggunaan Tanah dalam Pemberian Izin Lokasi; s. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1078 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah; t. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1637 Tahun 1996 tentang Pengelolaan TPBP Konsolidasi Tanah; u. Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Nomor 410- 1919 -D.II tanggal 3 Juli 1996 tentang Petunjuk Laporan Monitoring Tindak Lanjut dan Kemajuan Pekerjaan Konsolidasi Tanah; v. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-55 Tahun 1997 tentang Organisasi Peserta Konsolidasi Tanah; w. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 462-3872 Tahun 1997 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah; x. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-2084 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah; y. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1047 Tahun 1999 tentang Penggunaan Dana Kompensasi TPBP; z. Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Nomor 225.2.2/DII/VII/99 Tahun 1999 tentang Izin Perubahan Penggunaan dan Izin Lokasi dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan aa. Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Nomor 22/DIII/2004 Tahun 2004 tentang Tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2003.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA