Pasal 113

pasal.id

(1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c, meliputi: a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor; dan b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir. (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana longsor;
2. kegiatan penghijauan atau kegiatan yang bersifat mempertahankan fungsi lindung Kawasan atau meminimalisasi risiko bencana;
3. pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
4. mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan budi daya terbangun dengan syarat kegiatan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya RTRW Kabupaten ini sampai dengan penataan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau instansi yang berwenang;
2. kegiatan pertambangan sepanjang menurunkan risiko bencana dan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik serta melaksanakan reklamasi Kawasan bagi kegiatan yang diperbolehkan atau meningkatkan fungsi lindung Kawasan; dan
3. pengembangan jaringan prasarana sesuai kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi); c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
4. kegiatan budi daya terbangun sesuai fungsi dalam Pola Ruang lokasi kegiatan pada Kawasan dengan potensi bencana longsor; dan
5. kegiatan perikanan dan embung. (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan berupa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: a. kegiatan budi daya terbangun (sesuai fungsi dalam Pola Ruang yang ditetapkan) dengan syarat mengadaptasikan terhadap risiko bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana melalui kajian teknis dan kebencanaan, termasuk dalam rangka untuk menurunkan risiko bencana banjir; c. kegiatan budi daya terbangun dengan syarat sesuai dengan ketentuan kegiatan dan pemanfaatan pada Pola Ruang di lokasi kegiatan dengan mengembangkan sistem resapan dan penampungan air hujan; dan d. kegiatan pengelolaan sampah dengan syarat hanya sampai dengan TPS3R.