Peraturan Menteri Nomor per-18-men-viii-2009 Tahun 2009 tentang BENTUK, PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
4. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen,

pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. 5. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta. 6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non departemen sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri. 7. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 8. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. 9. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. 11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Setiap calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh Menteri. (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penomoran secara terpusat oleh Menteri.

(1) Menteri dapat mendelegasikan penerbitan KTKLN kepada: a. BNP2TKI bagi calon TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah; b. Dinas provinsi bagi calon TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS atau perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri dan TKI yang bekerja secara perseorangan. (2) Pendelegasian proses penerbitan KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) KTKLN berbentuk empat persegi panjang, ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm (ukuran kartu) dengan bahan dasar terbuat dari bahan mika, yang menampilkan lambang negara, nama dan pas photo TKI, nomor paspor TKI, nomor dan jangka waktu berlakunya KTKLN, serta tanda tangan dan nama jelas Menteri. (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, dan sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, dan kepesertaan asuransi.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termuat dalam sistem pendataan TKI pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri (SISKO TKLN) di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk mendapatkan KTKLN, calon TKI harus memenuhi persyaratan: a. memiliki dokumen penempatan TKI di luar negeri; b. mengikuti PAP yang dibuktikan dengan surat keterangan; dan c. diikutsertakan dalam program asuransi TKI yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Asuransi (KPA); d. telah dibayarkan biaya pembinaan TKI yang dibuktikan dengan bukti setor pada bank yang telah ditunjuk; dan e. telah menandatangani perjanjian kerja.

(1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengurusannya dilakukan: a. BNP2TKI, untuk calon TKI yang ditempatkan oleh pemerintah; b. PPTKIS, untuk calon TKI yang ditempatkan oleh swasta; c. perusahaan, untuk calon TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. (2) KTKLN untuk calon TKI yang akan bekerja di luar negeri secara perseorangan pengurusannya dilakukan oleh calon TKI yang bersangkutan.

(1) Calon TKI atau BNP2TKI atau PPTKIS atau perusahaan yang menempatkan calon TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, mengajukan permohonan pembuatan KTKLN kepada Menteri. (2) KTKLN diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai lengkap, sah, dan benar.

Tata cara penerbitan KTKLN ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) KTKLN atau sejenisnya yang selama ini digunakan, masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya KTKLN menurut Peraturan Menteri ini. (2) KTKLN atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai keterangan bebas fiskal luar negeri (BFLN) bagi calon TKI apabila telah mendapat persetujuan dari Menteri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2009 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ERMAN SUPARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA