Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERWAKILAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI LUAR NEGERI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

2. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

3. Perwakilan PPTKIS di negara tujuan penempatan yang selanjutnya disebut Perwalu adalah perwakilan PPTKIS yang berada di negara tujuan penempatan TKI yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.

4. Kelompok PPTKIS adalah gabungan dari beberapa PPTKIS yang akan membentuk satu Perwalu di negara tujuan penempatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

6. Perpanjangan Perjanjian Kerja adalah proses memperpanjang perjanjian kerja yang dilakukan kedua belah pihak yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam jangka waktu tertentu.

7. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi Internasional.

8. Atase Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

9. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

10. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.

11. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja.

12. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) PPTKIS yang menempatkan TKI di negara tujuan penempatan wajib membentuk Perwalu. (2) Pembentukan Perwalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PPTKIS secara sendiri maupun secara bersama-sama oleh beberapa PPTKIS.

PPTKIS yang membentuk Perwalu secara sendiri, wajib melaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan rekomendasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal pembentukan Perwalu dilakukan secara bersama-sama maka harus dibuat perjanjian kerjasama antar anggota PPTKIS dalam 1 (satu) kelompok PPTKIS dan wajib melaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.

(1) Perwalu yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri dapat mengajukan permohonan legalisasi kepada Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan. (2) Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan legalisasi apabila Perwalu yang bersangkutan memenuhi syarat: a. telah memperoleh rekomendasi dari Menteri; b. memiliki domisili yang jelas; c. memiliki sarana dan prasarana kantor; d. memiliki sistem online yang dapat diakses oleh Atase Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. (3) Perwalu yang telah mendapatan legalisasi dari Atase Ketenagakerjaan dapat melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya. (4) Pembentukan Perwalu di negara tujuan penempatan diatur sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku pada masing-masing negara tujuan penempatan.

Tugas Perwalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: a. melakukan pendataan kedatangan dan kepulangan, penyuluhan, pemantauan keberadaan, dan kondisi TKI selama masa penempatan; b. membantu penyelesaian kasus TKI di negara tujuan penempatan termasuk klaim asuransi TKI; c. membantu proses pengurusan perpanjangan dan perubahan perjanjian kerja; d. memfasilitasi komunikasi dengan keluarga TKI di INDONESIA.

Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan Perwalu maka wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan melaporkan kepada Atase Ketenagakerjaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perwalu melalui PPTKIS wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri, Kepala BNP2TKI, Atase Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota daerah asal TKI, secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam hal terjadi perselisihan terhadap Perwalu yang dibentuk secara bersama-sama, maka PPTKIS menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Perwalu yang dibentuk secara sendiri maupun secara bersama-sama oleh PPTKIS harus sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Dirjen.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2013 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Kepala Biro Hukum,

Sunarno, SH, MHNIP. 19580726 198503 1 002

www.djpp.kemenkumham.go.id