Peraturan Menag No. 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, perlu pengaturan mengenai tata kelola data melalui satu data Kementerian Agama;
c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Satu Data Kementerian Agama;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SATU DATA KEMENTERIAN AGAMA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data
pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan
serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan
antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui
pemenuhan
Standar
Data,
Metadata,
kaidah
Interoperabilitas
Data
dan
menggunakan
Kode
Referensi dan Data Induk.
2.
Satu Data Kementerian Agama yang selanjutnya
disebut Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata
kelola Data Kementerian untuk menghasilkan data
yang
akurat,
mutakhir,
terpadu,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses
dan dibagipakaikan antarunit pada Kementerian serta
antar-Kementerian dengan kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah melalui pemenuhan Standar Data,
Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan
Kode Referensi dan Data Induk.
3.
Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi
dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi
Daerah untuk dalam penyelenggaraan Satu Data
Indonesia.
4.
Forum
Satu
Data
Kementerian
adalah
wadah
komunikasi dan koordinasi Walidata, Produsen Data,
dan/atau
penyelenggara
lainnya
dalam
penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
5.
Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau
deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar,
peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi,
yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6.
Data Statistik adalah Data berupa angka tentang
karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang
diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian dan analisis.
7.
Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis,
dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek
alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah,
pada, atau di atas permukaan bumi.
8.
Standar Data adalah standar yang mendasari Data
tertentu.
9.
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan
format yang baku untuk menggambarkan Data,
menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian,
penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk
dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling
berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang
mengandung atau menggambarkan makna, maksud,
atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data
yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek
dalam proses bisnis Kementerian yang ditetapkan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan untuk digunakan bersama.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari
daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun
selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data
Indonesia.
14. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai
Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Portal Satu Data Kementerian adalah media bagi-pakai
data di tingkat Kementerian yang dapat diakses melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk kepentingan penyebarluasan Data.
16. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi
kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau
instansi daerah yang diberikan penugasan untuk
melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Walidata
adalah
unit
pada
Kementerian
yang
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan,
dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen
Data, serta menyebarluaskan Data.
18. Koordinator Produsen Data adalah unit yang bertugas
melaksanakan
pengelolaan
Data
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Produsen Data adalah unit yang menghasilkan Data
berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
20. Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di tingkat provinsi.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian di tingkat kabupaten/ kota.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Kementerian dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola
Data yang dihasilkan oleh Kementerian untuk mendukung
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan di bidang agama.
Pasal 3 Pengaturan Satu Data Kementerian bertujuan untuk: a. meningkatkan tata kelola Data Kementerian; b. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang agama; c. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Kementerian serta antarinstansi pusat dan/atau instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang agama; d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan di bidang agama yang berbasis pada Data; dan e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II DATA KEMENTERIAN
Pasal 4
(1)
Data Kementerian berasal dari penyelenggaraan:
a.
tata kelola pemerintahan dan manajemen;
b.
pelayanan agama dan keagamaan;
c.
pelayanan pendidikan; dan
d.
pelayanan pesantren.
(2)
Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki karakteristik sebagai:
a.
Data
individual
merupakan
Data
yang
mendeskripsikan masing-masing entitas bidang
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan
manajemen, pelayanan agama dan keagamaan,
pelayanan pendidikan, serta pelayanan pesantren
secara rinci;
b. Data relasional merupakan Data yang saling mengaitkan antarentitas bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan manajemen, pelayanan agama dan keagamaan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan pesantren; dan c. Data longitudinal merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan manajemen, pelayanan agama dan keagamaan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan pesantren yang sama dalam periode pendataan yang berbeda. (3) Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. Data pokok; b. Data induk; c. Data program; dan d. Data prioritas. (4) Jenis Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Data Statistik; b. Data Geospasial; dan c. Data keuangan. (5) Rincian Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
BAB III PRINSIP SATU DATA KEMENTERIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1)
Satu Data Kementerian harus dilakukan berdasarkan
prinsip Satu Data Indonesia dengan ketentuan Data
yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
a.
memenuhi Standar Data;
b.
memiliki Metadata;
c.
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.
menggunakan Kode Referensi dan/atau Data
Induk.
(2)
Selain dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Satu Data Kementerian juga
harus
melindungi
Data
pribadi
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Standar Data
Pasal 6 (1) Standar Data yang berlaku pada Data meliputi: a. Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan b. Standar Data yang berlaku di Kementerian.
(2) Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia. (3) Standar Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi. (4) Standar Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (5) Penetapan Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan: a. pengusulan oleh Produsen Data; dan b. penelaahan oleh Walidata. (6) Penetapan Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.
Bagian Ketiga
Metadata
Pasal 7 (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku. (2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan b. struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kementerian. (3) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Satu Data Indonesia. (4) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi. (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. (6) Penetapan Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan: a. pengusulan oleh Produsen Data; dan b. penelaahan oleh Walidata. (7) Penetapan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.
Bagian Keempat Interoperabilitas Data
Pasal 8 (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, Data Kementerian harus: a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 9 (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk yang berlaku di Kementerian diusulkan melalui Forum Satu Data Kementerian oleh Walidata atas masukan Produsen Data untuk dapat disepakati. (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN
Paragraf 1 Umum
Pasal 10
Penyelenggara Satu Data Kementerian dilaksanakan oleh:
a.
pengarah;
b.
Walidata;
c.
Produsen Data; dan
d.
Forum Satu Data Kementerian.
Paragraf 2 Pengarah
Pasal 11
Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
mempunyai tugas:
a.
mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan Satu
Data Kementerian;
b.
mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Satu Data Kementerian;
c.
mengoordinasikan
penyelesaian
masalah
dan
hambatan dalam pelaksanaan Satu Data Kementerian;
dan
d.
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
Satu
Data
Kementerian kepada Menteri.
Pasal 12
(1)
Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a terdiri atas:
a.
ketua merangkap anggota; dan
b.
anggota.
(2)
Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama.
(3)
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada
Kementerian.
(4)
Pengarah Satu Data Kantor Wilayah dijabat oleh
Kepala Kantor Wilayah.
(5)
Pengarah Satu Data Kantor Kementerian Agama
dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
(6)
Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
Paragraf 3 Walidata
Pasal 13
(1)
Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
b mempunyai tugas:
a.
mengoordinasikan
pelaksanaan
Satu
Data
Kementerian;
b.
mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan
mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen
Data;
c.
menyebarluaskan
Data,
Metadata,
Kode
Referensi, dan Data Induk melalui Portal Satu
Data Kementerian;
d.
melakukan komunikasi dan koordinasi dengan
Pembina
Data
melalui
Forum
Satu
Data
Indonesia;
e.
membantu
Pembina
Data
dalam
membina
Produsen Data; dan
f.
menentukan tingkat aksesibilitas Data bersama
Produsen Data.
(2)
Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pusat yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang Data dan teknologi informasi.
(3)
Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.
Paragraf 4 Produsen Data
Pasal 14 (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Pembina Data, pengarah, dan Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data. (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri untuk menghasilkan Data tertentu. (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Produsen Data pada unit eselon I Kementerian; b. Produsen Data pada Kantor Wilayah; dan c. Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama.
Pasal 15
(1)
Produsen Data pada unit eselon I Kementerian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf
a terdiri atas unit kerja eselon II.
(2)
Produsen Data pada Kantor Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b terdiri atas
unit eselon III dan pembimbing masyarakat pada
Kantor Wilayah.
(3)
Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf
c terdiri atas unit eselon IV dan penyelenggara pada
Kantor Kementerian Agama.
(4)
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), dapat ditunjuk Produsen Data yang
bertindak sebagai koordinator, meliputi:
a.
sekretariat unit eselon I sebagai Koordinator
Produsen Data pada unit eselon I Kementerian;
b.
bagian
tata
usaha
Kantor
Wilayah
sebagai
Koordinator Produsen Data pada Kantor Wilayah;
dan
c.
subbagian tata usaha Kantor Kementerian Agama
sebagai Koordinator Produsen Data pada Kantor
Kementerian Agama
Pasal 16 (1) Produsen Data pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berkewajiban menyampaikan Data dan Metadata kepada Produsen Data pada unit eselon I Kementerian dan pengarah Satu Data Kantor Wilayah melalui Koordinator Produsen Data pada Kantor Wilayah. (2) Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berkewajiban menyampaikan Data dan Metadata kepada Produsen Data pada Kantor Wilayah dan pengarah Satu Data Kantor Kementerian Agama melalui Koordinator Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama. (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berasal dari: a. unit kerja pada Kementerian dan kementerian/lembaga di luar Kementerian;
b. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan agama, keagamaan, dan/atau pendidikan keagamaan; c. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat; d. peserta didik, serta pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat; e. pesantren; dan f. lembaga dan unsur masyarakat lainnya. (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
Paragraf 5 Forum Satu Data Kementerian
Pasal 17
(1)
Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf d diselenggarakan untuk
melakukan:
a.
identifikasi daftar Data Kementerian yang akan
dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
b.
identifikasi daftar Data yang dijadikan Data
Prioritas pada tahun selanjutnya;
c.
penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian;
d.
pembatasan akses Data;
e.
penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan
Satu Data Kementerian; dan/atau
f.
pertimbangan terhadap rumusan kebijakan teknis
lainnya
terkait
penyelenggaraan
Satu
Data
Kementerian sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Forum Satu Data Kementerian terdiri atas:
a.
Walidata; dan
b.
Produsen Data pada unit eselon I Kementerian.
(3)
Forum Satu Data Kementerian dikoordinasikan oleh
Walidata.
(4)
Forum
Satu
Data
Kementerian
melaksanakan
pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 18
Penyelenggaraan Satu Data Kementerian meliputi:
a.
perencanaan;
b.
pengumpulan;
c.
pemeriksaan;
d.
pengolahan dan analisis;
e.
penyebarluasan;
f.
pemeliharaan; dan
g.
evaluasi.
Bagian Kedua Perencanaan
Paragraf 1 Umum
Pasal 19 (1) Walidata dan Produsen Data pada unit eselon I Kementerian, secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas: a. penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya; b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau c. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian. (2) Walidata dan Produsen Data pada unit eselon I Kementerian melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Satu Data Kementerian.
Paragraf 2 Daftar Data Kementerian
Pasal 20
(1)
Penentuan daftar
Data Kementerian yang akan
dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan
menghindari duplikasi.
(2)
Penentuan daftar Data Kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a.
arsitektur
sistem
pemerintahan
berbasis
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b.
kesepakatan
Forum
Satu
Data
Indonesia;
dan/atau
c.
rekomendasi Pembina Data.
(3)
Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan
paling sedikit memuat:
a.
Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
b.
jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(4)
Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan
digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan
penganggaran Kementerian.
(5)
Daftar Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.
Paragraf 3 Data Prioritas
Pasal 21 (1) Produsen Data pada unit eselon I Kementerian mengusulkan daftar Data Kementerian sebagai Data Prioritas kepada Walidata. (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. mendukung prioritas pembangunan di bidang agama dan prioritas Presiden dalam Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
b.
mendukung pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan di bidang agama; dan/atau
c.
memenuhi kebutuhan mendesak.
(3)
Walidata
mengusulkan
daftar
Data
Kementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Forum
Satu Data Indonesia.
Paragraf 4 Rencana Aksi Satu Data Kementerian
Pasal 22
(1)
Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data
Kementerian dituangkan dalam rencana aksi Satu Data
Kementerian.
(2)
Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Walidata
dan Produsen Data pada unit eselon I Kementerian.
(3)
Rencana aksi Satu Data Kementerian memuat rencana
program dan kegiatan yang mencakup:
a.
pengembangan sumber daya manusia;
b.
ketentuan
teknis
pelaksanaan
Satu
Data
Kementerian;
c.
kegiatan
terkait penyelenggaraan
Satu
Data
Kementerian; dan/atau
d.
kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data
sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(4)
Rencana aksi Satu Data Kementerian disusun dengan
berpedoman pada:
a.
rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah
ditetapkan;
b.
rencana strategis Kementerian; dan/atau
c.
arahan dan kebijakan Menteri.
(5)
Rencana aksi Satu Data Kementerian ditetapkan oleh
Menteri.
Bagian Ketiga Pengumpulan Data
Pasal 23
(1)
Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai
dengan:
a.
Standar Data;
b.
daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum
Satu Data Kementerian; dan
c.
jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2)
Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai
dengan Metadata.
(3)
Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data
disampaikan kepada Walidata melalui Koordinator
Produsen Data disertai dengan:
a.
Data yang telah dikumpulkan;
b.
Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
dan
c.
Metadata yang melekat pada Data tersebut.
Bagian Keempat Pemeriksaan Data
Pasal 24 (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data pada unit eselon I Kementerian diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada unit eselon I Kementerian belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data. (3) Produsen Data pada unit eselon I Kementerian memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 25 Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data.
Bagian Kelima Pengolahan dan Analisis Data
Pasal 26 (1) Walidata dan Produsen Data melakukan pengolahan dan analisis Data. (2) Pengolahan dan analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. mendukung perumusan kebijakan; b. mendukung pengambilan keputusan; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; d. mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan anggaran; dan e. mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
Bagian Keenam Penyebarluasan Data
Pasal 27
(1)
Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian
akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
(2)
Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Walidata melalui:
a.
Portal Satu Data Indonesia;
b.
Portal Satu Data Kementerian; dan/atau
c.
media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(3)
Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia.
(4)
Penyebarluasan Data oleh Walidata sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
a.
penyediaan akses Data;
b.
pertukaran Data;
c.
berbagipakai Data;
d.
pendistribusian Data; dan
e.
publikasi Data.
Pasal 28
(1)
Pertukaran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (4) huruf b dilakukan melalui transfer Data
yang terstruktur dalam format standar yang disetujui
dari 1 (satu) sistem ke sistem lainnya dalam bentuk
elektronik.
(2)
Berbagipakai
Data
dan
pendistribusian
Data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf
c dan huruf d dilakukan dengan memperhatikan sifat
Data dan prinsip keamanan Data.
Bagian Ketujuh Pemeliharaan Data
Pasal 29 (1) Produsen Data melakukan pemeliharaan Data. (2) Pemeliharaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pemutakhiran; b. pemulihan; c. pemindahan; d. pencadangan; dan e. penghapusan. (3) Pemeliharaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan masa siklus dan tingkat aksesibilitas Data.
Bagian Kedelapan Evaluasi
Pasal 30
(1)
Pengarah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan
Satu Data Kementerian.
(2)
Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengarah dapat mengikutsertakan
Walidata dan Produsen Data.
(3)
Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kementerian
paling sedikit dilakukan terhadap:
a.
penyusunan Standar Data dan Metadata;
b.
penggunaan Kode Referensi dan Data Induk;
c.
pemutakhiran Data Induk;
d.
kinerja Walidata, Koordinator Produsen Data, dan
Produsen Data; dan
e.
pelaksanaan
rencana
aksi
Satu
Data
Kementerian.
(4)
Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
BAB VI PORTAL SATU DATA KEMENTERIAN
Pasal 31
(1)
Untuk menyelenggarakan Satu Data Kementerian,
Walidata membangun dan mengembangkan Portal
Satu Data Kementerian.
(2)
Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan dengan
mempertimbangkan
aspek
Interoperabilitas
Data
dengan Portal Satu Data Indonesia.
(3)
Dalam membangun dan mengembangkan Portal Satu
Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Walidata memperhatikan:
a.
kebutuhan pengguna terhadap Data;
b.
diseminasi capaian kinerja;
c.
masukan dari Produsen Data;
d.
perkembangan teknologi dan informasi; dan
e.
perkembangan komunikasi publik.
(4)
Portal Satu Data Kementerian menyediakan akses
terhadap:
a.
Kode Referensi;
b.
Data Induk;
c.
Data;
d.
Metadata;
e.
Data prioritas; dan
f.
jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
BAB VII HAK AKSES
Bagian Kesatu Pemberian Akses
Pasal 32 (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Kementerian kepada Pengguna Data. (2) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kementerian tidak dikenakan biaya. (3) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kementerian tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
Bagian Kedua Pembatasan Akses
Pasal 33
(1)
Walidata menyediakan akses Data kepada pengguna
Data yang dibatasi penggunaannya sesuai dengan sifat
Data.
(2)
Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan kesepakatan bersama antara
Walidata dan Produsen Data pada unit eselon I
Kementerian.
(3)
Pembatasan
akses
Data
di
Portal
Satu
Data
Kementerian dilaksanakan oleh Walidata.
(4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kepada Forum Satu Data Indonesia.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 34
(1)
Walidata melakukan pembinaan terhadap Produsen
Data.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk:
a.
peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
b.
pengembangan
ekosistem
yang
mendukung
penyelenggaraan Satu Data Kementerian;
c.
pembakuan dan pengembangan konsep, definisi,
klasifikasi, dan ukuran Data;
d.
penyebarluasan Data dan informasi;
e.
penggunaan dan pemanfaatan Data dan informasi
untuk
mendukung
perencanaan
dan
pengendalian pembangunan di bidang agama dan
pendidikan; dan/atau
f.
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
meningkatkan kualitas capaian kinerja berbasis
Data.
Bagian Kedua Pengendalian
Pasal 35 (1) Walidata melakukan pengendalian penyelenggaraan Satu Data Kementerian. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan; b. rencana; c. metode; d. kegiatan; dan e. penyebarluasan.
BAB IX
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA
Pasal 36
(1)
Walidata dapat melibatkan partisipasi pihak lain yang
mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian,
meliputi:
a.
kementerian/lembaga;
b.
pemerintah daerah;
c.
badan hukum publik;
d.
perguruan tinggi;
e.
lembaga penelitian; dan/atau
f.
masyarakat.
(2) Partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran Data.
BAB X PENDANAAN
Pasal 37
Pendanaan
penyelenggaraan
Satu
Data
Kementerian
bersumber dari:
a.
anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
b.
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 39 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2026
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NASARUDDIN UMAR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, perlu pengaturan mengenai tata kelola data melalui satu data Kementerian Agama;
c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
