Pasal 29

(1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa.

(2) Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/ atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud.

(3) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penyampaian

laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

11 / 15

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com

Bagian Kedua

Evaluasi