Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: I. Provinsi Sulawesi Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2022 lentang Provinsi Sulawesi Utara. 2. Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. 3. Kecamatan adalah kecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. yang ada di wilayah SK No273455A Pasal 2...

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7127 SK No 273423 A

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 1822).

Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri atas 15 (lima belas) Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Tabukan Utara; b. Kecamatan Nusa Tabukan; c. Kecamatan Manganitu Selatan; d. Kecamatan Tatoareng; e. Kecamatan Tamako; f. Kecamatan Manganitu; g. Kecamatan Tabukan Tengah; h. Kecamatan Tabukan Selatan; i. Kecamatan Kendahe; j. Kecamatan Tahuna; k. Kecamatan Tabukan Selatan Tengah; l. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara; m. Kecamatan Tahuna Barat; n. Kecamatan Tahuna Timur; dan o. Kecamatan Kepulauan Marore. SK No273352A Pasal 4...

REPUEUK INDONESIA

(1) Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Republik Filipina; b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sangihe bernama Tahuna yang berkedudukan di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, dan Kecamatan Tahuna Timur.

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama daerah kepulauan yang terdiri atas kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, serta kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Filipina; b. potensi sumber daya alam berupa perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta pertambangan; dan c. keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. BABIII ... SK No 273353 A

FEPUBUK INDONESIA

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Nomor 18221, dinyalakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kepualauan Sangihe dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang diundangkan. Pasal 10. ini mulai berlaku pada tanggal SK No273354A Agar

I : ri :IrT?IllTIf'TlrIlEjTn Agar setiap orang penempatannya Indonesia. Undang-Undang dalam Lembaran ini Negara dengan Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 2O Agustus 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2025 NOMOR 132 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukurl, ttd SK No273421A Djaman

I REFUBUK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1I TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk tqiuan negErra. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal I ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan t{egara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Kedudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Desain pengaturan Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor l Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang memuat penyempurna.an dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL. . . SK No273422A

BLIK INDONESIA U. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.