Pasal 18

BAB V PORTAL SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 17 (1) Portal Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dikelola oleh Walidata. (2) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Portal Satu Data Indonesia.

BAB VI HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 18 (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Pengguna Data. (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan manajemen akses data yang diberikan oleh Walidata.
(3) Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengguna Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

DIVA | DIUNDUH PADA 16 AGUSTUS 2023

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 19 (1) Walidata dapat mengajukan pembatasan akses terhadap Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia. (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia. (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia kepada Walidata. (4) Walidata menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 20 (1) Walidata dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Walidata dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data bidang desa, pembangunan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: a. kementerian/lembaga;
DIVA | DIUNDUH PADA 16 AGUSTUS 2023