Pasal 25

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan etalase kelautan dan perikanan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan /atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.