Pasal 13

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan urusan

kewenangannya mengoordinasikan dan melaksanakan

kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang

ditetapkan dalam Tim Teknis.

(2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana berpedoman pada standar teknis sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana BNPB dan/atau BPBD

melibatkan Kementerian/Lembaga dan/atau perangkat daerah teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah

dan/atau lembaga nonpemerintah yang terlibat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wajib

berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

bersama kementerian/lembaga dan perangkat daerah.

(6) Hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana menjadi aset Pemerintah, pemerintah

daerah, dan/atau masyarakat dan dilakukan

penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.1903

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Bagian Ketujuh Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan