Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi mengacu pada dokumen rencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang telah

ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selaras dengan tujuan

pembangunan daerah dan nasional sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan/atau nasional.

(2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mengoordinasikan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan

kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis dan/atau

masyarakat.

(4) Setiap pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana wajib menyusun dan menyampaikan laporan

kepada pemangku kepentingan terkait termasuk kepada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(5) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan

Penanggulangan Bencana Daerah menyusun laporan evaluasi bersama lembaga perencana berdasarkan hasil

kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan

kementerian/lembaga dan kepala perangkat daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi

serta pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Petunjuk Pelaksanaan.

www.peraturan.go.id

2017, No.1903 -14-