Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam

Keadaan Tertentu dilakukan pada kondisi terdapat

adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman

maksimum dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/ pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum

yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial,

ekonomi dan budaya masyarakat.

(2) Potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya:

• peringatan dini yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang, yang terdiri

atas:

1. ancaman bencana erupsi gunung berapi, yang

berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap

peningkatan aktivitas vulkanik, tingkat pencemaran udara, abu vulkanik, dan status

level siaga ataupun awas;

1. ancaman bencana tanah longsor akibat hujan dan/atau akibat gempa, yang berdasarkan

kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan

dan rekahan tanah;

www.peraturan.go.id

2018, No.1644 -4-

1. ancaman bencana banjir, yang berdasarkan

kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan;

1. ancaman bencana banjir bandang, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap

curah hujan dan kondisi sarana dan prasarana

dalam kondisi kritis;

1. kebakaran lahan dan hutan, yang berdasarkan

kajian dan/atau analisis terhadap titik api dan

tingkat pencemaran udara;

1. ancaman bencana gempa bumi, yang

berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap

peta risiko gempa bumi yang terkini dan skala intensitas gempa;

1. ancaman bencana tsunami, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko

gempa bumi dan tsunami terkini serta

intensitas gempa bumi dan tsunami;

1. ancaman bencana gelombang pasang/badai,

yang berdasarkan kajian dan/atau analisis

terhadap cuaca yang berdampak kepada gelombang laut ;

1. ancaman bencana kekeringan, yang

berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap terjadinya kemarau panjang; dan

1. ancaman bencana wabah, epidemi, kegagalan

teknologi, ledakan nuklir, kejadian antariksa/benda-benda angkasa, yang

menghasilkan dampak kepada masyarakat,

• ancaman bencana yang masih berlangsung; dan

• ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada

huruf b berpotensi dan/atau berdampak menimbulkan korban, pengungsi, kerusakan dan

gangguan pelayanan umum yang dapat mengganggu

kehidupan dan penghidupan.

(3) Telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau

gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas

terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya

www.peraturan.go.id

2018, No.1644 -5-

masyarakat, yang berdasarkan laporan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah/masyarakat kepada

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang paling sedikit meliputi:

• adanya korban meninggal dunia dan luka berat;

• adanya pengungsian yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar;

• adanya kerusakan sarana prasarana vital jalan,

bandara, pelabuhan dan terminal;

• adanya gangguan fungsi pelayanan umum dan

pemerintahan; dan

• perlunya pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.