Pasal 8

(1) Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana mencakup:

• kondisi wilayah dan kejadian bencana;

• Jitupasna;

• prinsip, kebijakan dan strategi; dan

• penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana.

(2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana meliputi:

• sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian

bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan

pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

• sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan

peningkatan kembali prasarana dan sarana umum

untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti

transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi,

energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;

• sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan

peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar,

usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;

2017, No.1570 -8-

• sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis

sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan

agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi

masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali

kehidupan sosial budaya masyarakat; dan

• lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan

hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta

ketertiban dan keamanan.

(3) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

dalam rangka membangun kembali lebih baik dan lebih

aman harus memperhatikan:

• hasil Jitupasna;

• lingkungan hidup dan daerah aliran sungai;

• rencana pembangunan jangka menengah nasional

dan/atau rencana pembangunan jangka menengah

daerah provinsi dan kabupaten/kota;

• rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata

ruang provinsi/kabupaten/kota;

• perencanaan sektor yang ada;

• kajian risiko Bencana;

• kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat;

• kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal;

• kondisi ekonomi lokal;

• peraturan perundang-undangan dan standar nasional

Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan

• standar pelayanan minimal yang ditetapkan

pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

2017, No.1570

Bagian Kelima

Jitupasna