Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(1) Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Loka Rehabilitasi BNN adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Narkotika Nasional di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. (2) Loka Rehabilitasi BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

Loka Rehabilitasi BNN mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, dan pelayanan wajib lapor. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka Rehabilitasi BNN menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Loka Rehabilitasi BNN; b. pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medik terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; c. pelaksanaan pelayanan poliklinik umum dan spesialistik, rumah obat, serta pemeriksaan penunjang medik lainnya; d. pelaksanaan detoksifikasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; e. pelaksanaan pelayanan terapi psiko edukasi dan psiko sosial termasuk metode therapeutic community terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; f. pelaksanaan pemberian pengetahuan dasar tentang adiksi kepada penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; g. pelaksanaan pemberian dan penyiapan keterampilan terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; h. pelaksanaan asesmen persiapan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; i. pelaksanaan pembekalan untuk persiapan kembali kedalam masyarakat dan keluarga bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; j. pelaksanaan persiapan pemantauan pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; k. penerimaan wajib lapor penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya serta pelayanan bantuan saksi ahli medis; l. pelaksanaan pemberian bantuan informasi dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil asesmen terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; m. pelaksanaan penyelenggaraan database yang up to date di lingkungan Loka Rehabilitasi BNN; n. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Loka Rehabilitasi BNN; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program, dan anggaran Loka Rehabilitasi BNN.

Loka Rehabilitasi BNN terdiri dari : a. Kepala; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Di lingkungan Loka Rehabilitasi BNN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya. (2) Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Loka Rehabilitasi BNN adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Semua unsur di lingkungan Loka Rehabilitasi BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

Loka Rehabilitasi BNN melaksanakan koordinasi dalam bidang pelayanan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota), Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan instansi terkait.

(1) Loka Rehabilitasi BNN melakukan siaga 24 (dua puluh empat) jam di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. (2) Dalam rangka menindaklanjuti siaga 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Loka Rehabilitasi BNN mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pelayanan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pelaksanaan tindak awal mengalami kendala berkaitan dengan kriteria penerimaan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, Loka Rehabilitasi BNN melaksanakan koordinasi dengan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota).

Loka Rehabilitasi BNN melaporkan secara berkala kegiatan pelayanan rehabilitasi dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Deputi Rehabilitasi BNN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Loka Rehabilitasi BNN berlokasi di Batu Besar, Nongsa, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Loka Rehabilitasi BNN ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Januari 2014 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

ANANG ISKANDAR diperiksa dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id