Pasal 9

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

menunjukkan telah terjadi Kerugian Negara dengan

terbukti adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada BNPB untuk memproses penyelesaian

Kerugian Negara melalui SKTJM.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

menunjukkan tidak terdapat perbuatan melawan hukum

2019, No. 740 -12-

baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan

mengeluarkan surat kepada Kepala BNPB untuk menghapus kasus Kerugian Negara dan

mengeluarkannya dari Daftar Kerugian Negara.

(3) TPKN meminta BP/BPP untuk membuat dan

menandatangani SKTJM.

(4) Pembuatan dan penandatanganan SKTJM oleh BP/BPP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima

surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(5) Bentuk dan isi SKTJM sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.