Pasal 8

(1) TPKN berdasarkan penugasan dari Sekretaris Utama

menindaklanjuti dengan mengumpulkan dokumen dan

menyelesaikan verifikasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penugasan dari

Sekretaris Utama.

(2) TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Kepala BNPB sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Kepala BNPB menyampaikan laporan hasil verifikasi

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari

TPKN.

(4) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen

sebagai berikut:

• surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara

atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi

kebendaharaan;

• berita acara pemeriksaan kas/barang;

2019, No. 740

• register penutupan buku kas/barang;

• surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran;

• surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;

• fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang

bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;

• surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian

Negara mengandung indikasi tindak pidana;

• berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara

dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi

karena pencurian atau perampokan; dan

• surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau

pengadilan.

(5) TPKN mencatat Kerugian Negara dalam Daftar Kerugian

Negara sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(6) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan

atas Laporan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara.

Bagian Kedua Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak