Pasal 42

(1) BP/BPP yang dikenai proses tuntutan perbendaharaan

dan pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia

barang/jasa yang dikenakan proses Tuntutan Ganti

Kerugian dan dinyatakan bersalah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Dalam hal pimpinan unit kerja tidak melaporkan dan

tidak menindaklanjuti Kerugian Negara yang terjadi di

lingkungannya atau membiarkan dan tidak

menindaklanjuti temuan pemeriksaan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Putusan pidana tidak membebaskan:

• BP/BPP dari tuntutan perbendaharaan; dan

• pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia

barang/jasa dari Tuntutan Ganti Kerugian.

2019, No. 740