Pasal 4

(1) Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:

• hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan

langsung;

• hasil pengawasan Inspektorat Utama;

• pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

• laporan tertulis yang bersangkutan;

• informasi tertulis dari masyarakat secara

bertanggung jawab;

• perhitungan ex officio; dan/atau

• pelapor secara tertulis.

(2) Perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas

uang, surat berharga, dan/atau barang milik

negara/daerah yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berada

dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal

dunia.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan

sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melakukan

tindak lanjut ganti Kerugian Negara dan wajib dikelola oleh setiap pimpinan unit kerja.