Pasal 16

Izin pemindahan/mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dilaksanakan dengan Prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah, dengan melampirkan:

1. surat permohonan;
2. data Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi, dan/atau Peralatan Keamanan yang akan dimutasikan;
3. fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan;
4. fotokopi KTP;
5. surat keputusan jabatan penanggung jawab Polsus/Satpam;
6. surat keterangan catatan kepolisian; dan
7. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan Izin pemindahan/mutasi kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan.