Pasal 13

Izin penguasaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan izin penguasaan pinjam pakai kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

1. surat permohonan;

2. surat perintah tugas dari pimpinan Polsus/PPNS/ Satpol PP/Satpam;

3. fotokopi buku pas senjata Api atau kartu izin kepemilikan;

4. fotokopi Kartu Tanda Anggota Polsus/Satpam atau keputusan pengangkatan sebagai PPNS/Satpol PP;

5. fotokopi surat keterangan mahir menggunakan senjata api atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dari Polri;

6. fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;

7. fotokopi surat hasil tes psikologi dari Polri;

8. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

9. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; dan

10. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar; b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. Kepolisian Daerah melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan.