Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2021 tentang BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
3. Deputi adalah deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan aparatur sipil negara.
4. Politeknik STIA LAN yang selanjutnya disebut Poltek STIA LAN merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi.
5. Direktur adalah organ Poltek STIA LAN yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Poltek STIA LAN.
6. Mahasiswa Poltek STIA LAN yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Poltek STIA LAN.
7. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya tarif semester yang dibebankan kepada Mahasiswa selama menempuh pendidikan di Poltek STIA LAN.
8. Pelatihan Pengelolaan Pelatihan (Management of Training) yang selanjutnya disebut Pelatihan MoT adalah

pelatihan bagi pengelola pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan. 9. Pelatihan Penyelenggara Pelatihan (Training Officer Course) yang selanjutnya disebut TOC adalah pelatihan yang dilaksanakan bagi penyelenggara pelatihan agar dapat menyelenggarakan pelatihan secara profesional.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada LAN, dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan atas pertimbangan Mahasiswa tidak mampu, Mahasiswa berprestasi, dan/atau penggunaan e- learning yang dikembangkan LAN dalam penyelenggaraan Pelatihan MoT/TOC.

Jenis PNBP yang berlaku pada LAN yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), terdiri atas jasa: a. penyelenggaraan pendidikan pada Poltek STIA LAN; dan b. penyelenggaraan pelatihan.

(1) Jasa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. program sarjana terapan; dan b. program magister terapan. (2) Pengenaan tarif pada program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. SPP; dan b. pengembangan sarana dan prasarana.

(3) Pengenaan tarif pada program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seleksi calon Mahasiswa baru.

Jasa penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Pelatihan MoT berbasis blended learning; atau b. TOC berbasis blended learning.

Mahasiswa dapat dikenakan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar: a. 0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 6 (enam) orang Mahasiswa; atau b. 50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 4 (empat) orang Mahasiswa.

Pengenaan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada: a. Mahasiswa tidak mampu; b. Mahasiswa yang berprestasi akademik; dan c. Mahasiswa yang berprestasi nonakademik.

(1) Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 4,00 (empat koma nol). (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

(1) Pengenaan tarif bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada:

1. Mahasiswa baru yang memiliki nilai hasil ujian masuk tertinggi; atau
2. Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol). (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

(1) Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat nasional atau yang setingkat; atau b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota atau yang setingkat. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan tarif SPP diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan lain sebagai berikut: a. merupakan Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII; b. memperoleh indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan c. aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Mahasiswa dapat dikenakan tarif pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar: a. 0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 1 (satu) orang Mahasiswa; atau b. 50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang Mahasiswa.

(1) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada 1 (satu) orang Mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Mahasiswa tidak mampu; dan

b. memperoleh nilai hasil ujian masuk tertinggi peringkat kesatu. (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Mahasiswa tidak mampu; dan b. memperoleh nilai hasil ujian masuk tertinggi peringkat kedua dan ketiga.

(1) Calon Mahasiswa dapat dikenakan tarif seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar 0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 3 (tiga) orang. (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi calon Mahasiswa yang merupakan lulusan terbaik pada program sarjana terapan Poltek STIA LAN.

Peserta Pelatihan MoT atau peserta TOC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan tarif sebesar 0% (nol persen).

Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dengan persyaratan penyelenggaraan Pelatihan MoT atau TOC menggunakan sistem e-learning yang dikembangkan oleh LAN.

(1) Pengenaan tarif bagi Mahasiswa tidak mampu dan Mahasiswa yang berprestasi nonakademik dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Direktur; b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat alasan mengajukan usulan pengenaan tarif; c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur; d. Direktur membentuk tim untuk melakukan seleksi dan/atau verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan e. berdasarkan hasil seleksi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Direktur MENETAPKAN pengenaan tarif kepada Mahasiswa. (2) Pengenaan tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi akademik dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. wakil Direktur yang menyelenggarakan tugas di bidang kemahasiswaan menyampaikan usulan tertulis kepada Direktur; b. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat nama Mahasiswa dilampiri dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur; c. Direktur membentuk tim untuk melakukan seleksi dan/atau verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

d. berdasarkan hasil seleksi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direktur MENETAPKAN pengenaan tarif kepada Mahasiswa.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi akademik berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengenaan tarif bagi calon Mahasiwa yang mengikuti seleksi program magister terapan Poltek STIA LAN.

Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan mengajukan surat permohonan kepada Deputi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan MoT atau TOC; b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat kesanggupan untuk menyelenggarakan Pelatihan MoT atau TOC menggunakan sistem e-learning yang dikembangkan oleh LAN; c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Deputi; d. Deputi melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Deputi MENETAPKAN pengenaan tarif kepada peserta Pelatihan MoT atau peserta TOC.

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO