Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 8. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 10. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara. 13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk

melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara luar negeri, kotak suara keliling, atau pos. 14. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara. 15. Petugas Ketertiban Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di luar negeri. 16. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 17. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 18. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 19. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 20. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa

adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. 22. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara. 24. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara di luar negeri. 25. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD. 26. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. 27. Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan. 28. Pemungutan Suara melalui Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disebut Pemungutan Suara melalui

KSK adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan. 29. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. 30. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. 31. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh. 32. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. 33. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

34. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
35. Daerah Pemilihan anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.
36. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
37. Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul.
38. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil.
39. Surat Suara DPD adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPD yang memuat nomor urut

calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan anggota DPD. 40. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. 41. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPT LN adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN. 42. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. 43. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTb LN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT LN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar. 44. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. 45. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPK LN adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Paspor, atau Surat Perjalanan Laksana Paspor yang tidak terdaftar dalam DPT LN atau DPTb LN yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya

pada hari Pemungutan Suara. 46. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon. 47. Daftar Calon Tetap anggota DPR, Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD Provinsi dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon. 48. Daftar Calon Tetap anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon. 49. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah. 50. Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA kepada warga negara INDONESIA untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 51. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu

tertentu. 52. Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. 53. Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum. 54. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili;

h. tertimpa bencana alam; dan/atau i. bekerja di luar domisilinya. (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih: a. calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; b. calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; c. Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; d. calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan/atau e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya. (4) Dalam hal Pemilih yang berasal dari Dapil anggota DPR Daerah Khusus Ibu kota Jakarta II pindah memilih dari TPS ke TPSLN karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon dan calon anggota DPR. (5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5- KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(6) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara. (7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara. (8) PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT. (9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5- KPU, dengan ketentuan: a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN

tempat asal memilih melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya. (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (12) Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih. (13) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam

DPTb tersebut. (14) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. (15) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan

KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket. (3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain. (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai. (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

4. Penulisan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah menjadi ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut: a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas; b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain; dan c. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari

sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul; b. Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil; dan c. Surat Suara untuk Pemilu anggota DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan anggota DPD. (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melayani Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, dan untuk DPK sepanjang masih tersedia Surat Suaranya.

6. Ketentuan ayat (2) huruf b angka 18 Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

a. sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta cadangannya; b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masingmasing untuk memuat:

1. Surat Suara sah untuk masing-masing jenis Pemilu;

2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu;

3. Surat Suara yang tidak sah untuk masingmasing jenis Pemilu;

4. Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masingmasing jenis Pemilu;

5. formulir Model C-KPU berhologram, Model C2- KPU dan Model C5-KPU;

6. formulir Model C1-PPWP berhologram;

7. formulir Model C1-DPR berhologram;

8. formulir Model C1-DPD berhologram;

9. formulir Mode C1-DPRD Provinsi berhologram;

10. formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;

11. salinan formulir Model C-KPU yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;

12. salinan formulir Model C1-PPWP yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;

13. salinan Model C1-DPR yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;

14. salinan formulir Model C1-DPD yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;

15. salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;

16. salinan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS;

17. salinan formulir Model C-KPU yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK;

18. salinan formulir Model C1-PPWP yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK;

19. salinan formulir Model C1-DPR yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK;

20. salinan formulir Model C1-DPD yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK;

21. salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK;

22. salinan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK;

23. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih pada formulir Model C3-KPU, Surat Pemberitahuan Pemilih pada formulir Model C6-KPU, dan Surat Pemberitahuan

Pemilih Tambahan pada formulir Model A.5-KPU; 24. daftar Pemilih dan daftar hadir Pemilih pada formulir Model A.3-KPU, Model A.4- KPU, Model A.DPK-KPU, Model C7.DPT- KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU; dan 25. kunci gembok atau alat pengaman lainnya yang digunakan untuk mengunci kotak suara. (3) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.

7. Ketentuan ayat (3) huruf b angka 1, huruf c angka 7, angka 8 dan angka 9, dan ayat (7) Pasal 28 diubah, di antara angka 8 dan angka 9 ayat (3) huruf c Pasal 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, dan ayat (3) huruf c Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai: a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS; dan b. pembagian tugas anggota KPPS. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(3) Pembagian tugas anggota KPPS untuk Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani Surat Suara; b. anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja Ketua, yaitu:

1. anggota KPPS Kedua, menerima surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU, Model A.5-KPU, KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS; dan

2. anggota KPPS Ketiga, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU, dan/atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS; c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

3. anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;

4. anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beserta formulir Model C6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU;

5. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang ditunjukkan oleh Pemilih;

6. apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam

DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam

DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KPU; 5. apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam

DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU; 6. apabila terdapat Pemilih DPTb yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih,

anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5- KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan mencatatnya ke dalam salinan DPTb sesuai nomor urut berikutnya; 7. apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya; 8. anggota KPPS Kelima meminta Pemilih untuk: a) mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPT-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU; b) mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPTb-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU; dan c) mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPK-KPU sesuai identitas Pemilih dalam KTP-el atau Suket, berdasarkan formulir Model A.DPK-KPU; 8a. dalam hal formulir Model C7.DPT-KPU dan C7.DPTb-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a) dan huruf b) sudah terisi identitas Pemilih, anggota KPPS

kelima meminta Pemilih untuk menandatangani daftar hadir Pemilih pada formulir Model C7.DPT-KPU atau C7.DPTb- KPU; 9. apabila terdapat nama Pemilih tambahan yang belum tercantum dalam formulir Model A4-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b), anggota KPPS Kelima meminta Pemilih tersebut untuk mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPTb- KPU sesuai identitas Pemilih; 10. apabila terdapat Pemilih tambahan penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b), anggota KPPS Kelima menuliskan nama Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau identitas lainnya, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C7.DPTb-KPU; 11. anggota KPPS Kelima mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan; 12. apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih lanjut usia, atau tidak mampu membaca dan menulis sebagaimana dimaksud dalam angka 8, tidak dapat mengisi identitas Pemilihnya ke dalam formulir Model C7.DPT-KPU, formulir Model C7.DPTb-KPU atau formulir Model C7.DPK-KPU, KPPS Kelima atau pendamping Pemilih dapat membantu mengisi identitas Pemilih ke dalam daftar hadir pada formulir tersebut; d. anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang

akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; e. anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya; dan f. dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal karena menjalani tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, atau merupakan keluarga yang mendampingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. (4) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS. (5) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS. (6) KPPS dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS. (7) Petugas Ketertiban TPS bertugas mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el atau identitas lain dan meneliti namanya dalam daftar pemilih pada papan pengumuman. (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara wajib membawa mandat tertulis dari Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (4) Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu. (5) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon perseorangan. (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu. (7) Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi, Pengawas TPS, atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit.

(8) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. (9) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi, dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara. (10) Saksi yang hadir berhak menerima: a. salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU; b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan c. salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 40 diubah, dan Pasal 40 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS.

(5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat. (6) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket. (7) Dalam hal Surat Suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS sesuai yang tercantum dalam KTP-el atau Suket Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa atau sebutan lain terdekat, yang masih dalam satu wilayah kerja PPK sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang: a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT- KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK- KPU; atau b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU. (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa

Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

11. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penghitungan Suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai, dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari Pemungutan Suara, dan dilakukan tanpa jeda.

12. Ketentuan ayat (7) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara telah selesai, dan rapat Penghitungan Suara dimulai. (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir; b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS; c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya; d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU; e. dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas

TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:

1. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
2. membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C1.Plano- PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota sesuai jenis Pemilu dalam bentuk tally, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C1.Plano- PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota. (3) Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPS. (4) Ketua KPPS: a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara; b. menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan

d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang terdengar jelas. (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan. (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk: a. Surat Suara Pemilu

dan Wakil PRESIDEN; b. Surat Suara Pemilu anggota DPR; c. Surat Suara Pemilu anggota DPD; d. Surat Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan e. Surat Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. (7) Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir.

(8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

13. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebgai berikut:

(1) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik atau pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, bagi pengurus Partai Politik yang mengajukan calon di satu atau di beberapa Dapil atau di seluruh Dapil DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada Surat Suara dinyatakan tidak sah. (2) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi pengurus Partai Politik yang tidak mengajukan calon di seluruh Dapil DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada Surat Suara dinyatakan tidak sah. (3) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi Partai Politik yang tidak memiliki pengurus dan tidak mengajukan calon serta tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada Surat Suara dinyatakan tidak sah.

14. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon atau salah satu calon, atau tanda gambar Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan. (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik. (3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik. (4) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik. (5) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon anggota DPD, tetapi nama calon atau foto calon tersebut tidak dicantumkan dalam

Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan. (6) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan. (7) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. (8) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

(1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1- DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir. (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS. (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS. (10) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

16. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat

digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

17. Ketentuan ayat (11) Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemungutan Suara di Luar Negeri dilaksanakan untuk memilih Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan Calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibu kota Jakarta II. (2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan metode Pemungutan Suara di Luar Negeri. (3) Metode Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. Pemungutan Suara di TPSLN;

b. Pemungutan Suara melalui KSK; dan c. Pemungutan Suara melalui Pos. (4) Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan selama 1 (satu) Hari dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri. (5) Pemungutan Suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri, sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN pada masing-masing PPLN. (6) Pemungutan Suara melalui Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan sejak diterimanya Surat Suara melalui Pos sampai dengan hari Penghitungan Suara di luar negeri. (7) KPU MENETAPKAN hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari PPLN, dengan keputusan KPU. (8) PPLN MENETAPKAN Tempat Pemungutan Suara dengan menggunakan metode di TPSLN dan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b di wilayah Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang diizinkan oleh Pemerintah setempat, dengan keputusan PPLN. (9) Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat dengan ketentuan waktu Pemungutan Suara di TPSLN dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam. (10) Waktu Pemungutan Suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di negara setempat, setelah berkoordinasi dengan Panwaslu

LN dan Saksi. (11) Dalam hal tidak terdapat Panwaslu LN dan/atau Saksi di wilayah kerja PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PPLN membuat surat pemberitahuan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu.

18. Ketentuan huruf b Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemilih yang berhak memberikan suara dalam Pemilu di Luar Negeri adalah: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LN di TPSLN/KSK/Pos yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3 LN-KPU; b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb LN di TPSLN/KSK yaitu formulir Model A.4 LN-KPU; dan c. Pemilih khusus yang tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPKLN melalui TPSLN/KSK, dalam formulir Model A.DPKLN-KPU.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih yang karena keadaan tertentu dapat memberikan suara di TPSLN lain, TPSLN di negara lain, atau TPS di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, dengan melapor kepada PPLN tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5 LN-KPU, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dengan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas; d. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; e. pindah tempat tinggal; f. tertimpa bencana alam; dan/atau g. bekerja diluar domisilinya. (3) Dalam melapor kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP, dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT LN di TPSLN tempat asal memilih. (4) Berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLN tempat asal memilih meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT LN. (5) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT LN, PPLN tempat asal memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menulis catatan pindah memilih pada kolom keterangan DPT LN dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5 LN-KPU, dengan ketentuan: a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan b. lembar kedua sebagai arsip PPLN. (6) Pemilih yang telah mendapatkan formulir Model A.5 LN-KPU dari PPLN asal memilih, melaporkan diri kepada PPLN tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya. (7) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sempat melaporkan diri kepada PPLN tempat tujuan memilih untuk memberikan

suaranya, tetapi yang bersangkutan telah mempunyai formulir Model A.5 LNKPU, yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. (8) Pemilih yang telah mendapatkan formulir Model A.5 LNKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat oleh anggota KPPSLN pada salinan DPTb LN dengan menggunakan formulir Model A.4 LN-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb LN tersebut. (9) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

20. Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih dapat beralih metode memilih, dari memilih di TPSLN menjadi memilih menggunakan KSK, atau sebaliknya dalam satu PPLN, dengan melapor kepada PPLN untuk mendapatkan formulir Model A.5 LN- KPU, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara, dan dituangkan dalam berita acara pada TPSLN asal dan KSK tujuan, atau sebaliknya. (2) Dalam melapor kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP, dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT LN TPSLN atau KSK. (3) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT LN TPSLN atau KSK, PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menulis catatan beralih metode memilih pada kolom keterangan DPT LN dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5 LN-KPU, dengan ketentuan: a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan b. lembar kedua sebagai arsip PPLN.

(4) Pemilih yang menggunakan metode Pos tidak dapat beralih metode memilih ke metode TPSLN atau KSK.

21. Ketentuan Pasal 105 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN menyampaikann formulir Model C6-KPU LN untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT LN di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Dalam formulir Model C6-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPSLN. (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPSLN dapat menyampaikan formulir Model C6- KPU LN kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. (5) Penyampaian formulir Model C-6 KPU LN kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. (6) Dalam hal formulir Model C-6 KPU LN belum tersampaikan kepada Pemilih, formulir Model C-6 KPU LN dapat disampaikan pada hari Pemungutan Suara, sebelum Pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPSLN atau TPSLN KSK.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebegai berikut:

(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KPU LN, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6- KPU LN kepada ketua KPPSLN paling lambat pada saat hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP. (2) Ketua KPPSLN meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT LN, dan mencocokkan dengan KTP-el, Paspor atau SPLP. (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nama Pemilih terdaftar dalam DPT LN, ketua KPPSLN memberikan formulir Model C6-KPU LN kepada Pemilih yang bersangkutan.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal setelah Pemungutan Suara selesai terdapat formulir Model C6-KPU LN yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPSLN wajib mengembalikan formulir Model C6- KPU LN kepada PPLN. (2) PPLN menerima pengembalian formulir Model C6- KPU LN dari KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model D1-KPU LN. (3) Penyusunan Berita Acara Pengembalian formulir Model C6-KPU LN oleh PPLN dapat dibantu oleh KPPSLN.

(4) Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPSLN dan PPLN. (5) PPLN melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KPU LN dengan menggunakan formulir Model D2-KPU LN. (6) PPLN menyampaikan formulir pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) kepada KPU melalui Pokja PLN.

24. Penulisan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 108 diubah menjadi ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN menyiapkan lokasi dan pembuatan TPSLN. (2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut: a. di tempat yang mudah terjangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas; dan b. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. (3) Pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (4) Dalam pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN dapat bekerja sama dengan Warga Negara INDONESIA, Kantor Perwakilan Republik INDONESIA dan/atau Pemerintah setempat.

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

(1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul; dan b. Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibu kota Jakarta II. (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melayani Pemilih yang tercantum dalam DPT LN, DPTb LN, dan untuk DPK LN sepanjang masih tersedia Surat Suaranya.

26. Ketentuan ayat (3) huruf c angka 10 Pasal 119 diubah, di antara angka 10 dan angka 11 ayat (3) huruf c disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 10a dan 10b, dan ayat (3) huruf c Pasal 119 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada anggota KPPSLN mengenai: a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN; dan b. pembagian tugas anggota KPPSLN. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (3) Pembagian tugas anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. ketua KPPSLN sebagai anggota KPPSLN Kesatu mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, memberikan penjelasan tata cara pemberian suara, menyiapkan dan menandatangani Surat Suara; b. anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPSLN di meja Ketua, yaitu:

1. anggota KPPSLN Kedua, menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU LN, Model A.5 LN- KPU/A.5-KPU, atau KTP-el, Paspor atau SPLP bagi Pemilih terdaftar dalam DPK LN sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPSLN; dan
2. anggota KPPSLN Ketiga, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C6- KPU LN, dan/atau formulir Model A.5 LN- KPU/A.5-KPU setelah Pemilih mendapatkan jenis Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPSLN; c. anggota KPPSLN Keempat dan KPPSLN Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPSLN, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dengan cara:
3. anggota KPPSLN Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
4. anggota KPPSLN Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan identitas Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:

a) apabila Pemilih terdaftar dalam DPT LN, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP, serta menyerahkan formulir Model C6-KPU LN kepada anggota KPPSLN Keempat; b) apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb LN, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP, serta menyerahkan formulir Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU kepada anggota KPPSLN Keempat; dan c) apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPTb LN dan DPTb LN, Pemilih menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP kepada anggota KPPSLN Keempat. 3. anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan kesesuaian nama Pemilih yang tercantum dalam KTP-el, Paspor atau SPLP beserta formulir Model C6-KPU LN atau Model A.5 LN-KPU/A.5-KPU yang ditunjukkan oleh Pemilih adalah Pemilih yang bersangkutan; 4. apabila Pemilih terdaftar dalam DPT LN, anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang bersangkutan yang tercantum dalam formulir Model C6-KPU LN, KTP-el, Paspor atau SPLP dengan nama Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT LN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPT LN dengan menggunakan formulir Model A.3 LN-KPU; 5. apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb LN, anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang bersangkutan yang tercantum dalam

formulir Model A.5 LNKPU/A.5-KPU, KTP- el, Paspor atau SPLP dengan nama Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb LN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPTb LN dengan menggunakan formulir Model A.4 LN-KPU; 6. apabila terdapat nama Pemilih terdaftar dalam DPTb LN berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum tercantum dalam salinan DPTb LN, anggota KPPSLN Keempat mencatat nama pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A.4 LNKPU sesuai nomor urut berikutnya dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan; 7. apabila terdapat nama Pemilih tidak terdaftar dalam DPT LN dan DPTb LN berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6, anggota KPPSLN Keempat mencatat nama Pemilih yang bersangkutan sesuai nama Pemilih yang tercantum dalam KTP-el, Paspor atau SPLP Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir A.DPKLN-KPU sesuai nomor urut berikutnya dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan; 8. apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 penyandang disabilitas, anggota KPPSLN Keempat mencatat jenis disabilitas Pemilih yang bersangkutan dalam formulir Model A.4 LN-KPU, atau Model A.DPKLN-KPU; 9. anggota KPPSLN Kelima atau Pemilih menuliskan nama Pemilih yang diberi tanda pada nomor urut Pemilih yang

bersangkutan serta jenis disabilitas Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7, dan angka 8 sesuai nama Pemilih dan jenis disabilitas yang tercantum dalam salinan formulir Model A.4 LN-KPU, atau Model A.DPKLN-KPU ke dalam formulir Model C7.DPTbLN-KPU, atau Model C7.DPKLN-KPU; 10. anggota KPPSLN Kelima meminta Pemilih untuk: a) mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPTLN-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.3 LN-KPU; b) mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPTbLN-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.4 LN-KPU; dan c) mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPKLN-KPU sesuai identitas Pemilih dalam KTP-el, Paspor atau SPLP, berdasarkan formulir Model A.DPKLN-KPU; 10a. dalam hal formulir Model C7.DPTLN-KPU dan C7.DPTbLN-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a) dan huruf b) sudah terisi identitas Pemilih, anggota KPPS kelima meminta Pemilih untuk menandatangani daftar hadir Pemilih pada formulir Model C7.DPTLN-KPU atau C7.DPTbLN-KPU; 10b. apabila terdapat nama Pemilih tambahan yang belum tercantum dalam formulir

Model A.4 LN-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b), anggota KPPSLN Kelima meminta Pemilih tersebut untuk mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPTbLN-KPU sesuai identitas Pemilih; 11. anggota KPPSLN Kelima mempersilahkan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos berdasarkan urutan kehadiran; 12. apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih lanjut usia, atau tidak mampu membaca dan menulis sebagaimana dimaksud dalam angka 10, tidak dapat mengisi identitas Pemilihnya ke dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU, formulir Model C7.DPTbLN-KPU atau formulir Model C7.DPKLN-KPU, KPPSLN Kelima atau pendamping Pemilih dapat membantu mengisi identitas Pemilih ke dalam daftar hadir pada formulir tersebut. d. anggota KPPSLN Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur dan memastikan Pemilih memasukkan masing- masing Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu; dan e. anggota KPPSLN Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPSLN, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPSLN dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. (4) Dalam hal ketua KPPSLN berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPSLN memilih salah satu anggota KPPSLN sebagai ketua KPPSLN.

(5) Dalam hal terdapat anggota KPPSLN berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah anggota KPPSLN kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPSLN ditetapkan oleh ketua KPPSLN. (6) KPPSLN dapat dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPSLN yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPSLN. (7) Petugas Ketertiban TPSLN bertugas mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el, Paspor atau SPLP dan meneliti namanya dalam daftar Pemilih pada papan pengumuman. (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di depan pintu masuk dan di pintu keluar TPSLN.

27. Ketentuan ayat (3) huruf b angka 2 Pasal 120 diubah, dan ayat (3) Pasal 120 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

(1) Rapat Pemungutan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu LN. (2) Sebelum rapat pelaksanaan Pemungutan Suara, ketua KPPSLN bersama-sama anggota KPPSLN, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan: a. memeriksa TPSLN dan perlengkapannya; b. memasang salinan DPT LN, DPTb LN, Daftar Pasangan Calon dan DCT anggota DPR di tempat yang sudah ditentukan; c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPSLN; d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. e. menerima surat mandat dari Saksi; dan

f. memberikan salinan DPT LN dan DPTb LN kepada Saksi dan Panwaslu LN. (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: a. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; b. membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara dilaksanakan, yang ditandatangani oleh:

1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat nasional, untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan

2. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau perwakilan Partai Politik di luar negeri pada masing-masing negara, untuk Pemilu anggota DPR. c. dalam hal terdapat Saksi yang mendapat mandat tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat berbeda dengan Saksi yang mendapat mandat tertulis dari perwakilan Partai Politik di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang dapat mengikuti rapat pemungutan suara yaitu Saksi yang mendapat mandat tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPSLN melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (9). (3) Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara wajib membawa surat mandat tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, atau perwakilan Partai

Politik di luar negeri pada masing-masing negara, untuk Pemilu anggota DPR, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (4) Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu. (5) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik. (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat memasuki TPSLN berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu. (7) Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi, Pemilih atau Panwaslu LN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit. (8) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Saksi, Pemilih atau Panwaslu LN belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. (9) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPSLN dapat menerima surat mandat dari Saksi, dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara. (10) Saksi yang hadir berhak menerima: a. salinan formulir Model A.3LN-KPU, Model A.4 LNKPU dan Model A.DPKLN-KPU; b. berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan

c. salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 129 diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c, Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak. (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru coblos dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPSLN. (3) Ketua KPPSLN wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan mencatat Surat Suara yang rusak tersebut ke dalam berita acara. (4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

30. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dan Pasal 130 ayat (3), melakukan kegiatan: a. menuju bilik suara; b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas alas coblos yang disediakan sebelum dicoblos; c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan; d. melipat kembali Surat Suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPSLN tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat; e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh anggota KPPSLN Keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara:

1. Surat Suara untuk Pemilu Pasangan Calon; dan

2. Surat Suara untuk Pemilu DPR. f. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai bagian kuku sebelum keluar TPSLN.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain. (2) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping. (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPSLN, atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 136 diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada saat menjelang Pemungutan Suara berakhir, ketua KPPSLN mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang: a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU dan Model C7.DPKLN-KPU; atau

b. telah hadir dan sedang menunggu giliran untuk dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU dan Model C7.DPKLN-KPU. (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di TPSLN bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan dilanjutkan Penghitungan Suara di kantor atau halaman gedung perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, atau di tempat lain yang dizinkan oleh Pemerintah setempat. (3) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN menyerahkan kepada Saksi dan Panwaslu LN: a. salinan DPK LN; b. salinan formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara; dan c. salinan formulir Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara. (4) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah Pemungutan Suara di lokasi. (5) KPPSLN wajib menyerahkan kepada PPLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara: a. kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berisi Surat Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan Pemilu anggota DPR; dan b. sampul tersegel yang masing-masing berisi:

1. formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara, Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara, dan Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara;

2. formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPK LN-KPU, Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU dan Model A.DPKLN-KPU;

3. Surat Suara yang rusak dan keliru dicoblos; dan

4. sisa Surat Suara yang tidak digunakan. (6) Penyerahan kotak suara kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diawasi oleh Panwaslu LN. (7) PPLN membuat tanda terima penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari KPPSLN.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 145 diubah, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

(1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul; dan b. Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR, yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibu kota Jakarta II. (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melayani Pemilih yang tercantum dalam DPT LN, DPTb LN, dan untuk DPK LN sepanjang masih tersedia Surat Suaranya.

34. Ketentuan ayat (4) Pasal 154 diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua PPLN memandu seluruh KPPSLN KSK dalam pelaksanaan rapat Pemungutan Suara.

(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor PPLN pada hari pertama pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1). (3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Panwaslu LN dan/atau Saksi. (4) Saksi yang hadir wajib membawa mandat tertulis dari Partai Politik tingkat pusat pusat atau perwakilan Partai Politik di luar negeri pada masing- masing negara, untuk Pemilu anggota DPR dan Tim Kampanye tingkat nasional yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (5) Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/Gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu. (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seluruh proses Pemungutan Suara melalui KSK. (7) Dalam hal sampai dengan waktu rapat Pemungutan Suara dimulai, belum ada Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit. (8) Dalam hal sampai dengan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terdapat Panwaslu LN dan Saksi, pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara disaksikan oleh Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat. (9) Saksi yang hadir berhak menerima: a. salinan DPT LN; dan b. salinan DPTb LN.

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 165 diubah, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada saat menjelang Pemungutan Suara berakhir, ketua KPPSLN mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang: a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPTLN- KPU, Model C7.DPTbLN-KPU dan Model C7.DPKLN-KPU; atau b. telah hadir dan sedang menunggu giliran untuk dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU dan Model C7.DPKLN-KPU. (2) Setelah Pemungutan Suara selesai dilakukan untuk seluruh lokasi KSK, ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di KSK bahwa: a. Pemungutan Suara telah selesai; dan b. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan Pemungutan Suara di dalam negeri, di kantor atau halaman gedung perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, atau di tempat lain yang dizinkan oleh Pemerintah setempat. (3) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN KSK menyerahkan kepada Saksi dan Panwaslu LN: a. salinan DPK LN; b. salinan formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara; dan c. salinan formulir Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara. (4) KPPSLN KSK wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah Pemungutan Suara di lokasi KSK.

(5) KPPSLN KSK wajib menyerahkan kepada PPLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara: a. kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berisi Surat Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan Pemilu anggota DPR; dan b. sampul tersegel yang masing-masing berisi:

1. formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara berhologram, Model C2-KPU LN1 Pemungutan Suara, dan Model C5-KPU LN1 Pemungutan Suara;

2. formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPK LN-KPU, Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU dan Model A.DPKLN-KPU;

3. Surat Suara yang rusak dan keliru dicoblos; dan

4. sisa Surat Suara yang tidak digunakan. (6) Penyerahan kotak suara kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diawasi oleh Panwaslu LN. (7) PPLN membuat tanda terima penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari KPPSLN.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 169 diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

(1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) terdiri atas: a. Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul; dan b. Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR, yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik,

nomor urut dan nama calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibu kota Jakarta II. (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melayani Pemilih yang tercantum dalam DPT LN, DPTb LN, dan untuk DPK LN sepanjang masih tersedia Surat Suaranya.

37. Ketentuan ayat (2) huruf e angka 2 Pasal 170 diubah, sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemungutan Suara melalui Pos terdiri dari kegiatan: a. pengiriman Surat Suara kepada Pemilih; dan b. penerimaan Surat Suara kembali dari Pemilih. (2) Dalam pelaksanaan pengiriman Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPSLN Pos melakukan sebagai berikut: a. ketua KPPSLN Pos menandatangani Surat Suara yang diterima; b. ketua KPPSLN Pos sebagai anggota KPPSLN Pos Pertama menerima perlengkapan Pemungutan Suara sebagai berikut:

1. salinan DPT LN Pos dan DPTb LN Pos;
2. Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
3. sampul Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3;
4. surat pemberitahuan dan tanda terima formulir Model C6-KPU LN yang memuat tata cara pemberian suara; dan
5. perangko; c. KPPSLN Pos Kedua meneliti jumlah perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. KPPSLN Pos Ketiga dibantu oleh KPPSLN Pos Kedua:
6. menuliskan alamat pengirim dan alamat penerima serta menempelkan perangko

pada Sampul Nomor 1 dan Sampul Nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut: a) alamat pengirim pada Sampul Nomor 1 dan alamat penerima pada Sampul Nomor 2 berisi alamat kantor PPLN dalam wilayah kerja PPLN; b) alamat penerima pada Sampul Nomor 1 berisi alamat Pemilih sesuai dengan DPT LN atau DPTb LN dalam wilayah kerja PPLN; dan c) alamat Pengirim pada Sampul Nomor 2 berisi alamat Pemilih dan identitas lain sesuai DPT LN atau DPTb LN paling sedikit mencantumkan:

1. nomor urut DPT LN/DPTb LN;
2. nama Pemilih;
3. jenis kelamin (L/P); dan 4) jenis disabilitas;

2. menuliskan tanda khusus pada masing- masing Sampul Nomor 3 sesuai jenis Pemilu yang digunakan untuk surat suara masing-masing jenis Pemilu yang telah dicoblos oleh Pemilih; e. KPPSLN Pos Kedua dibantu oleh KPSSLN Pos Ketiga memasukkan perlengkapan Pemungutan Suara ke dalam Sampul Nomor 1 meliputi:
3. formulir Model C6-KPU LN yang memuat tata cara pemberian suara;
4. Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos untuk masing-masing jenis Pemilu;
5. Sampul Nomor 2 tidak berisi; dan
6. Sampul Nomor 3 tidak berisi; f. ketua KPPSLN Pos mengirimkan Sampul Nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Pemilih melalui Pos. (3) Dalam pelaksanaan penerimaan Surat Suara kembali dari Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, PPLN dibantu KPPSLN Pos melakukan: a. Ketua PPLN:

1. menerima Sampul Nomor 2 yang telah berisi dari Pemilih sesuai DPT LN atau DPTb LN dalam wilayah kerja PPLN; dan

2. menerima Sampul Nomor 1 yang berisi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang kembali karena tidak sampai kepada alamat Pemilih yang dituju (return to sender); b. PPLN dibantu ketua KPPSLN Pos memimpin pembukaan Sampul Nomor 2 yang dikirim oleh Pemilih; c. ketua KPPSLN Pos menuliskan Pemilih yang tercantum dalam Sampul Nomor 2 sesuai DPT LN atau DPTb LN kedalan formulir Model C7.DPTLN-KPU atau C7.DPTb LN-KPU; d. anggota KPPSLN Pos Kedua dan anggota KPPSLN Pos Ketiga membuka Sampul Nomor 2 yang berisi dan memisahkan serta mengelompokkan isi Sampul Nomor 2 dengan cara sebagai berikut:

3. menghimpun formulir Model C6-KPU LN; dan

4. memisahkan dan memasukkan masing- masing Sampul Nomor 3 yang berisi surat suara masing-masing jenis Pemilu ke dalam Kotak Suara sesuai Jenis Pemilu; e. Dalam hal terdapat Sampul Nomor 1 yang berisi kembali kepada PPLN (return to sender) sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, ketua KPPSLN Pos memasukkan Sampul Nomor 1 ke dalam kotak suara khusus.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 171 diubah, sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua PPLN memandu seluruh Anggota PPLN dan KPPSLN Pos dalam pelaksanaan rapat Pemungutan Suara. (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor PPLN sebelum penerimaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk KPPSLN Pos. (3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Panwaslu LN dan/atau Saksi. (4) Saksi yang hadir wajib membawa mandat tertulis dari Partai Politik tingkat pusat pusat atau perwakilan Partai Politik di luar negeri pada masing- masing negara, untuk Pemilu anggota DPR, dan Tim Kampanye tingkat nasional untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (5) Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/Gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu. (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seluruh proses Pemungutan Suara melalui Pos. (7) Dalam hal sampai dengan waktu rapat Pemungutan Suara dimulai, belum ada Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit. (8) Dalam hal sampai dengan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terdapat Panwaslu LN

dan Saksi Peserta Pemilu, pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara disaksikan oleh Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat. (9) Saksi yang hadir berhak menerima: a. salinan DPT LN; dan b. salinan DPTb LN.

39. Ketentuan ayat (1) Pasal 180 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 180 berbunyi sebagai berikut:

(1) Rapat Penghitungan Suara dilaksanakan di kantor atau halaman gedung perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, atau di tempat lain yang dizinkan oleh Pemerintah setempat pada tanggal yang sama dengan tanggal Penghitungan Suara di dalam negeri. (2) Rapat Penghitungan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu LN. (3) Penghitungan Suara terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN, menggunakan KSK, atau melalui Pos dilakukan secara bersamaan. (3a) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa jeda, dan berakhir paling lambat 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penghitungan Suara terhadap suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh: a. KPPSLN TPSLN terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN; b. KPPSLN KSK terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara menggunakan KSK; dan

c. PPLN dibantu KPPSLN Pos terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos. (5) Penghitungan Suara untuk masing-masing metode Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara paralel berdasarkan jenis Pemilu dengan memperhatikan jumlah Pemilih dalam DPT LN.

40. Ketentuan ayat (4) Pasal 186 diubah, sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPSLN TPSLN mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai. (2) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN TPSLN melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir; b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPSLN TPSLN; c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya; d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPTLN- KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, dan Model C7.DPKLN-KPU; e. dalam hal ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPSLN menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:

1. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
2. membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C1.Plano- PPWP/DPR LN sesuai jenis Pemilu dalam bentuk tally, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing jenis Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR LN. (3) Anggota KPPSLN TPSLN Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPSLN. (4) Ketua KPPSLN TPSLN: a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara; b. menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR dengan suara yang terdengar jelas. (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan

cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP LN, dan Model C1.Plano-DPR LN yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan. (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan dilanjutkan dengan Pemilu Anggota DPR. (7) Saksi, Panwaslu LN atau Pemantau Pemilu Luar Negeri yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP LN, Model C1.Plano- DPR LN setelah ditandatangani oleh KPPSLN dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model C7.DPTbLN-KPU, Model C7.DPKLN-KPU setelah ditandatangani oleh KPPSLN, serta salinan formulir Model A.3 LN-KPU, Model A.4 LN-KPU, Model A.DPK LN-KPU setelah rapat Penghitungan Suara berakhir. (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

41. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 206 diubah, sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut:

(1) PPLN dibantu oleh KPPSLN Pos menyusun: a. formulir Model C1-PPWP LN berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; b. formulir Model C1-DPR LN berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; c. formulir Model C-KPU LN berhologram, Model C2-KPU LN dan Model C5-KPU LN dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; d. formulir Model C6-KPU LN, dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;

e. formulir Model C7.DPTLN-KPU, Model A.3 LN- KPU, dan Model A.4 LN-KPU dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; f. Surat Suara Sah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; g. Surat Suara Tidak Sah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; h. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; i. Surat Suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang rusak dan/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; j. Surat Suara Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; k. Surat Suara Tidak Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; l. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; dan m. Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. (2) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, beserta formulir Model C1.Plano- PPWP LN berhologram, dimasukkan ke dalam kotak suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN. (3) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai

dengan huruf m, beserta formulir Model C1.Plano- DPR LN berhologram, dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.

42. Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Saksi dan Panwaslu LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada: a. KPPSLN untuk pemungutan suara melalui metode TPSLN dan KSK; dan b. PPLN untuk pemungutan suara melalui metode Pos. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Panwaslu LN, KPPSLN dan PPLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP LN berhologram dan Model C1-DPR LN berhologram dengan dengan formulir Model C1.Plano-PPWP LN dan Model C1.Plano LN-DPR. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPSLN dan PPLN seketika melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. (5) Ketua KPPSLN dan PPLN dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

KPPSLN dan PPLN meminta pendapat dan/atau rekomendasi Panwaslu LN yang hadir. (7) KPPSLN dan PPLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu LN. (8) KPPSLN dan PPLN wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KPU LN dan ditandatangani oleh ketua PPLN. (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU LN sebagai keberatan Saksi, dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPSLN dan PPLN. (10) Keberatan Saksi yang diterima, dan belum atau tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) pada Penghitungan Suara terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU LN dan ditandatangani oleh ketua KPPSLN dan PPLN. (11) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Penghitungan Suara, KPPSLN dan PPLN wajib mencatat dengan kata NIHIL pada formulir Model C2-KPU LN dan ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan PPLN.

43. Ketentuan ayat (3) huruf a, dan huruf c, dan ayat (6) Pasal 220 diubah, sehingga Pasal 220 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat

memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU. (3) Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan c. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara. (4) Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan: a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai sampai dengan selesai; b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir Model A.5-KPU dari Pemilih; dan

c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan. (5) Dalam hal terdapat pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah paling banyak Pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis DPTb di rumah sakit atau puskesmas berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota. (6) Dalam hal terdapat pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) Hari sebelum pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia. (7) Pasien atau keluarga pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan memilih, atau PPS asal tempat pasien dan keluarga pasien terdaftar.

44. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 222 diubah, sehingga Pasal 222 berbunyi sebagai berikut:

Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan: a. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara; b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;

c. PPS memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa; dan d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.

45. Ketentuan ayat (4) Pasal 223 diubah, sehingga Pasal 223 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. (2) Pelayanan kepada Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan. (3) Dalam hal terdapat Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah paling banyak Pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis DPTb di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masuk di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) Hari sebelum pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia. (5) Ketentuan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.

46. Ketentuan ayat (1) Pasal 226 diubah, sehingga Pasal 226 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS/TPSLN/KSK dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN. (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa template Surat Suara, yaitu: a. template Surat Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang disediakan di TPS, TPSLN, dan KSK; dan b. template Surat Suara Pemilu anggota DPD yang disediakan di TPS.

47. Ketentuan ayat (1) Pasal 227 diubah, sehingga Pasal 227 berbunyi sebagai berikut:

(1) Surat Suara cadangan di setiap TPS/TPSLN/KSK digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan.

(2) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia. (3) Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara.

48. Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) kelurahan/desa atau nama lain, dilakukan prosedur sebagai berikut: a. KPPS segera melaporkan kekurangan Surat Suara kepada PPS; b. PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan Surat Suara; c. Apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS untuk mengambil Surat Suara dari TPS di kelurahan/desa atau nama lain yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan Surat Suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan Surat Suara di TPS terdekat tersebut; d. pengambilan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C2-KPU dan formulir Model C- KPU oleh KPPS di TPS terdekat yang Surat Suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan Surat Suara yang diambil oleh PPS; e. PPS memberikan Surat Suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan Surat

Suara; dan f. KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara mencatat penerimaan Surat Suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C2-KPU, sejumlah Surat Suara yang diterima ditambah dengan Surat Suara tambahan dari PPS. (2) Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPSLN, dilakukan prosedur sebagai berikut: a. KPPSLN segera melaporkan kekurangan Surat Suara kepada PPLN; b. PPLN memeriksa ketersediaan Surat Suara yang tidak digunakan dalam Pemungutan Suara melalui KSK; c. apabila terdapat ketersediaan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPLN berkoordinasi dengan Pengawas TPSLN untuk mengambil Surat Suara dalam kotak suara KSK; d. pengambilan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C2.KPU LN1 Pemungutan Suara dan formulir Model C-KPU LN1 Pemungutan Suara oleh KPPSLN KSK yang Surat Suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan Surat Suara yang diambil oleh PPLN; e. PPLN memberikan Surat Suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPSLN di TPSLN yang kekurangan Surat Suara; f. KPPSLN di TPSLN yang kekurangan Surat Suara mencatat penerimaan Surat Suara dari PPLN sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C2.KPU LN1 Pemungutan Suara, sejumlah Surat Suara yang diterima ditambah dengan Surat Suara tambahan dari

PPLN; dan g. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat digunakan sepanjang belum ditandatangani oleh ketua KPPSLN KSK.

49. Pasal 229 dihapus.

50. Pasal 232 dihapus.

51. Lampiran Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA