Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan awal Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. (3) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. 2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Laporan awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) mencakup: a. informasi daftar penyumbang; b. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. (2) Lingkup waktu laporan awal Dana Kampanye terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Laporan awal Dana Kampanye yang tidak mencakup semua informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Peserta Pemilu. (4) Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (5) Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas waktu peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan. 3. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi. (3) Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). (4) Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 4 (empat) bulan setelah pembukuan dimulai sampai dengan 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umumper Desember 2013 dan per Maret 2014. 4. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Dana Kampanye Peserta Pemilu. (2) Pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Bagian KPU dan KPU Provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan Dana Kampanye: a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD; b. bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; c. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik; dan d. telah mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari asosiasi profesi akuntan publik yang dijadikan sebagai nilai tambah dalam proses pengadaan jasa audit Partai Politik dan Calon Anggota DPD.” 5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan dan Calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan awal Dana Kampanye kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan dan Calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU/KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal II

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id