Peraturan Badan Nomor 32 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang selanjutnya disebut Pengembang Teknologi Nuklir adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengembangan teknologi nuklir pada instansi pemerintah.
2. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan

pengembangan teknologi nuklir pada instansi pemerintah. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam 1 (satu) satuan waktu tertentu. 6. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan: a. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pembina; dan b. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pengguna.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir terdiri atas:

a. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama; b. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda; c. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya; dan d. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama.

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir ditetapkan oleh PPK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pemerintah dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi instansi pemerintah. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir berlaku untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi jabatan.

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dilakukan melalui tahapan: a. perhitungan; dan b. pengusulan.

(1) Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir terdiri atas:

a. Beban Kerja; dan b. SKR penyelesaian kegiatan. (2) Beban Kerja pada instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir. (3) Beban Kerja pada instansi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat instansi pengguna untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir. (4) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata- rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil. (5) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menghitung: a. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir kelas III; b. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir kelas II; c. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir kelas I; d. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir tingkat perangkat; e. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat komponen; f. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat subsistem; g. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat sistem; h. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat perangkat; i. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir internal unit kerja; j. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir internal instansi/lokal; k. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir eksternal instansi/nasional; dan/atau

l. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir luar negeri/global.

(1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan SKR penyelesaian kegiatan. (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; dan b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir berdasarkan volume Beban Kerja, SKR, dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir. (3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Sekretaris Utama mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir. (3) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyampaikan hasil verifikasi kepada Sekretaris Utama. (4) Sekretaris Utama memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada Kepala Badan. (5) Kepala Badan menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) PyB pada instansi pengguna mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada Kepala Badan. (2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melakukan verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dari instansi pengguna. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Utama. (4) Sekretaris Utama memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada Kepala Badan. (5) Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada instansi pengguna dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan kebutuhan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2021

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

s