Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2022 tentang TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,

serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

(1) OR Nanoteknologi dan Material berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN. (2) OR Nanoteknologi dan Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

OR Nanoteknologi dan Material mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Nanoteknologi dan Material menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi; d. pelaksanaan kerja sama; e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR Nanoteknologi dan Material didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

OR Nanoteknologi dan Material terdiri atas: a. Kepala OR; b. Kepala Pusat; dan c. Kelompok Kegiatan.

Susunan organisasi OR Nanoteknologi dan Material terdiri atas: a. Pusat Riset Material Maju; b. Pusat Riset Metalurgi; c. Pusat Riset Teknologi Pertambangan; d. Pusat Riset Fisika Kuantum; e. Pusat Riset Kimia Maju; f. Pusat Riset Fotonik; dan g. Pusat Riset Teknologi Polimer.

Kepala OR Nanoteknologi dan Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR Nanoteknologi dan Material.

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap pusat. (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR Nanoteknologi dan Material.

Pusat Riset Material Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang material maju.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset Material Maju menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang material maju;

b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang material maju; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang material maju; d. pelaksanaan kerja sama di bidang material maju; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang material maju.

Pusat Riset Metalurgi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang metalurgi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pusat Riset Metalurgi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang metalurgi; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang metalurgi; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang metalurgi; d. pelaksanaan kerja sama di bidang metalurgi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang metalurgi.

Pusat Riset Teknologi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Riset Teknologi Pertambangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pertambangan; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang teknologi pertambangan; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi pertambangan; d. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi pertambangan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi pertambangan.

Pusat Riset Fisika Kuantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fisika kuantum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset Fisika Kuantum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fisika kuantum; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang fisika kuantum; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fisika kuantum; d. pelaksanaan kerja sama di bidang fisika kuantum; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fisika kuantum.

Pusat Riset Kimia Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kimia maju.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Riset Kimia Maju menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kimia maju; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang kimia maju; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kimia maju; d. pelaksanaan kerja sama di bidang kimia maju; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kimia maju.

Pusat Riset Fotonik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pusat Riset Fotonik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonik; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang fotonik; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fotonik; d. pelaksanaan kerja sama di bidang fotonik; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fotonik.

Pusat Riset Teknologi Polimer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi polimer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pusat Riset Teknologi Polimer menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi polimer; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang teknologi polimer; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi polimer; d. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi polimer; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi polimer.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat: a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

(1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kegiatan.

Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material.

(1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pembagian tugas Ketua Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan

yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Riset dan lnovasi Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1085), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO