Peraturan Badan Nomor 026 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS PRODUKSI DAN OTOMASI

(1) Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BT MEPPO merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat

Teknologi Industri Permesinan, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa. (2) BT MEPPO dipimpin oleh Kepala.

BT MEPPO mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BT MEPPO menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam rangka penerapan dan layanan jasa teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi terhadap industri; b. pelaksanaan perekayasaan teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi; c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi, dan d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi.

BT MEPPO terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.

(2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan teknologi mesin perkakas, produksi dan otomasi. (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa teknologi, kerjasama teknis, pelayanan informasi di bidang teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi serta pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BT MEPPO harus menyusun peta proses bisnis.

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Permesinan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BT MEPPO harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BT MEPPO berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.

Bagan organisasi BT MEPPO tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Perubahan organisasi dan tata kerja BT MEPPO ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPPT Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, ttd. UNGGUL PRIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA