Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Pangan Olahan adalah makanan dan/atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

3. Produksi Pangan Olahan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan.

4. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

5. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

6. Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan.

7. Program Manajemen Risiko adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri pangan.

8. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagai bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah menerapkan Program Manajemen Risiko.

9. Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.

10. Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematik terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB.

11. Tindakan Perbaikan adalah tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan hasil audit untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan persyaratan pemenuhan CPPOB dan kondisi lain yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Hari adalah hari kerja.

13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

14. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

(1) Setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan untuk diedarkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. (2) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dalam pelaksanaan Produksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan CPPOB. (3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan Olahan risiko tinggi dilakukan dengan menerapkan Program Manajemen Risiko. (4) Penerapan Program Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Program Manajemen Risiko.

(1) Produsen dalam melakukan kegiatan Produksi Pangan Olahan sebagai pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB dari Kepala Badan. (2) Produsen yang telah memiliki Izin Penerapan Program Manajemen Risiko dapat mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB. (3) Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan lokasi dan/atau proses Produksi Pangan Olahan.

(1) Permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB diajukan oleh Produsen secara daring melalui laman resmi pelayanan publik BPOM. (2) Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi. (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengisi dan mengunggah data profil perusahaan pada laman resmi pelayanan publik BPOM. (5) BPOM melakukan verifikasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal input dan unggah data. (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nama pengguna dan kata sandi. (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemberitahuan secara otomatis bahwa pendaftaran akun tidak diterima.

(1) Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. peta lokasi sarana produksi; b. denah bangunan (lay out) sarana produksi; c. panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi; d. deskripsi Pangan Olahan; dan e. alur proses produksi beserta penjelasannya. (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan. (3) Produsen harus mengisi data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi pelayanan publik BPOM. (4) BPOM menerbitkan surat perintah bayar jika berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar. (5) Produsen melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal unggah dokumen persyaratan.

(1) BPOM melakukan penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB melalui:

a. evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan b. Audit sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Dalam hal Produsen merupakan Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilakukan secara bertahap sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh elemen penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak Produsen melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5). (5) Dalam hal Produsen telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA atau sertifikat sistem manajemen Keamanan Pangan dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Kementerian/Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka penilaian dilakukan terhadap kesesuaian panduan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c. (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil sertifikasi sistem dan lingkup yang sama dengan yang diajukan dalam permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB.

Penilaian terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dilakukan terhadap kesesuaian dokumen administrasi.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperlukan Tindakan Perbaikan, BPOM menerbitkan surat tindak lanjut kepada Produsen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal penerbitan hasil penilaian. (2) Produsen harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. (3) Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dengan menggunakan format laporan Tindakan Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) BPOM melakukan penilaian kembali terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan penilaian kembali terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan memenuhi persyaratan CPPOB, Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa penerbitan Izin Penerapan CPPOB. (2) Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa penolakan dalam hal Produsen: a. tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah menyampaikan Tindakan Perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali; dan/atau b. tidak melakukan dan melaporkan perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat tindak lanjut diterbitkan. (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB baru sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari terhitung sejak tanggal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta hasil penilaian kembali terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (5) Dalam hal diperlukan Tindakan Perbaikan oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perhitungan jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan (clock off) dan dilanjutkan (clock on) setelah Produsen menyampaikan Tindakan Perbaikan.

(1) Produsen wajib mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan Izin Penerapan CPPOB. (2) Permohonan perubahan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. perubahan nama pemegang Izin Penerapan CPPOB Produsen tanpa perubahan kepemilikan; dan/atau b. perubahan alamat tanpa perubahan lokasi. c. perubahan proses produksi; d. penambahan fasilitas baru; dan/atau e. perubahan denah bangunan (lay out). (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Badan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen perubahan. (4) Penilaian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui verifikasi dokumen. (5) Penilaian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8. (6) Kepala Badan menerbitkan surat persetujuan atau

penolakan perubahan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Izin Penerapan CPPOB berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang tidak terdapat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan sarana Produksi Pangan Olahan tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(1) Izin Penerapan CPPOB yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku Izin Penerapan CPPOB berakhir. (2) Perpanjangan Izin Penerapan CPPOB dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dengan mempertimbangkan penilaian terhadap pemenuhan CPPOB berdasarkan hasil audit surveilan, inspeksi rutin, riwayat produk yang diedarkan, dan/atau Audit.

(1) Terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB, perpanjangan Izin Penerapan CPPOB atau perubahan Izin Penerapan CPPOB dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan hasil pengawasan, Izin Penerapan CPPOB dapat dilakukan penilaian kembali apabila di sarana Produksi Pangan Olahan ditemukan hal yang sudah tidak sesuai dengan pedoman penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan rutin dan pengawasan insidental. (3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara dari kegiatan;

c. pengenaan denda administratif; d. penarikan Pangan Olahan dari peredaran; e. pemusnahan; dan/atau f. pencabutan Izin Penerapan CPPOB. (2) Pencabutan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan apabila: a. berdasarkan hasil pemeriksaan terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terlaksananya CPPOB; b. nomor induk berusaha dicabut oleh instansi berwenang; dan/atau c. Produsen berpindah lokasi produksi. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan. (4) Pencabutan Izin Penerapan CPPOB juga dapat diberikan berdasarkan permohonan pemegang Izin Penerapan CPPOB.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

(1) Permohonan sertifikat CPPOB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses dengan menyesuaikan pada Peraturan Badan ini. (2) Produsen yang telah memiliki sertifikat CPPOB sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat. (3) Produsen yang telah memiliki hasil pemeriksaan BPOM terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib mengajukan

permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TTD

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO