Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
2. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.
4. Deputi adalah deputi yang menangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Kedeputian adalah kedeputian yang menangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi utama

koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. 8. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal. 9. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 10. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala BKPM serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan Kegiatan serta dokumen pendukung Kegiatan akuntansi pemerintah. 12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Eselon II dalam lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya. 13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait Kegiatan

Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja negara. 14. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi. 15. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi. 16. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga. 17. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber untuk menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 19. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 20. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan BKPM untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis BKPM dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.
23. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
25. Tahun Anggaran 2O20 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal l Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2O2O.

(1) Dekonsentrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (2) Dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi.

(1) Dana Dekonsentrasi ditujukan untuk memantapkan penyelenggaraan Pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi. (2) Pengelolaan dana Dekonsentrasi dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lingkup urusan pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam Dekonsentrasi yaitu melaksanakan sebagian Kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal. (2) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemantauan realisasi penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di wilayah daerah provinsi.

Kepala BKPM bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (2) Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pelimpahan kepada pihak lain. (3) Gubernur MENETAPKAN DPMPTSP provinsi atau perangkat pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi.

(1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada gubernur di 33 (tiga puluh tiga) daerah provinsi dengan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Dekonsentrasi yang nomenklaturnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi, yang terdiri atas KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, pejabat penguji tagihan/PPSPM. (3) Pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan DPMPTSP provinsi yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) yang bertugas pada bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (5) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai PPK, jabatan PPK dapat dirangkap oleh KPA. (6) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara atau telah mengikuti pelatihan perbendaharaan atau

setidaknya memiliki pengalaman menjadi Bendahara Pengeluaran minimal 1 (satu) tahun. (7) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. (8) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pegawai negeri sipil di unit kerja atau bidang yang menangani keuangan di DPMPTSP provinsi. (9) Pengangkatan pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (10) KPA mengangkat petugas SAI, petugas SIMAK-BMN, dan Pejabat Penerima Barang/Jasa. (11) DPMPTSP Provinsi atau perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi. (12) Pejabat pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan memperoleh bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

(1) Program dan Kegiatan yang akan diDekonsentrasikan harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKP, Renja, dan RKA BKPM Tahun 2020. (2) Perencanaan dan penganggaran Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala BKPM dan didelegasikan kepada Kedeputian. (3) Kedeputian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rencana Kegiatan dan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 kepada gubernur dan Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi untuk ditindaklanjuti.

(1) Penganggaran Dana Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA Dekonsentrasi. (2) Penyusunan RKA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kedeputian setelah turunnya pagu anggaran dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi untuk Kegiatan bersifat non fisik, yaitu Kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

(1) Besaran alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas: a. kinerja anggaran, berupa pencapaian pemanfaatan anggaran Dana Dekonsentrasi setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir; b. kemampuan fiskal daerah, berupa gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin; c. jumlah proyek investasi, berupa banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah

mendapat perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, pelayanan terpadu satu pintu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), pelayanan terpadu satu pintu kawasan ekonomi khusus (KEK), atau instansi terkait yang berwenang; d. realisasi investasi, berupa nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama periode 1 (satu) tahun terakhir dalam melakukan penanaman modalnya di INDONESIA dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan e. geografis, berupa faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat. (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan Pemantauan di lapangan. (3) Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada masing- masing wilayah daerah provinsi dialokasikan guna mendukung pencapaian target proyek per provinsi Tahun 2020. (4) Target Proyek dan Nilai Dana Dekonsenstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), wajib melakukan Pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap pelaku usaha, baik yang belum

berproduksi komersial maupun yang telah berproduksi komersial. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pemantauan realisasi penanaman modal dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM Online dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki hak akses; b. melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha secara daring untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui http://lkpmonline.bkpm.go.id; c. menganalisis data perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal; d. melakukan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada Pemantauan terhadap perkembangan fisik proyek; e. melakukan kegiatan konsolidasi dengan aparatur DPMPTSP kabupaten/kota; dan f. melakukan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan DPMPTSP kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha. (3) Penyelenggaraan kegiatan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mengacu kepada daftar proyek penanaman modal yang ditentukan oleh direktur wilayah terkait pada Kedeputian. (4) Dalam hal daftar proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tercapai dan Dana Dekonsentrasi masih tersedia, DPMPTSP provinsi dapat menyampaikan usulan tambahan daftar proyek penanaman modal yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. (5) Usulan tambahan daftar proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada direktur wilayah terkait pada Kedeputian.

(6) Direktur wilayah terkait pada Kedeputian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan persetujuan/penolakan atas usulan dari DPMPTSP provinsi. (7) Kegiatan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan menggunakan paket kegiatan rapat dalam kota disampaikan dengan surat pernyataan. (8) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

(1) Hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa: a. LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha secara daring; b. hasil review LKPM secara daring yang diteruskan kepada BKPM; dan c. profil pelaku usaha hasil kunjungan ke lokasi proyek. (2) Hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah setiap 3 (tiga) bulan. (3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk laporan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan. (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Perangkat Daerah pelaksana wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; c. laporan monitoring dan evaluasi kinerja; dan d. laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup profil pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek. (3) Format laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan disampaikan setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (5) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada: a. gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan b. Kepala BKPM c.q. Deputi. (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. (7) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik. (8) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disampaikan kepada: a. unit akuntansi Kedeputian;

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (9) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dengan jadwal sebagai berikut: a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; dan b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (10) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. (11) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk data elektronik melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) Kementerian Keuangan dan disampaikan setiap 1 (satu) bulan. (12) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pagu anggaran, realisasi penyerapan dana bulan pelaporan, target keluaran, akumulasi realisasi penyerapan dana, realisasi fisik, progres bulan pelaporan, dan keterangan. (13) Format laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (14) Laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dalam bentuk data elektronik melalui aplikasi e-monev Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik INDONESIA dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan. (15) Format laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Kepala BKPM melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada gubernur. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi oleh Perangkat Daerah. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan melalui Pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk pencapaian peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Dekonsentrasi. (7) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi berpedoman pada petunjuk pelaksanaan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.

(3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan penatausahaan dalam SIMAK-BMN. (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas SIMAK-BMN dan Pejabat Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10).

(1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh KPA dengan persetujuan dari Deputi. (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan dalam hal: a. perubahan rincian anggaran; b. kesalahan administrasi; dan/atau c. perubahan atas APBN tahun berjalan, Instruksi PRESIDEN mengenai penghematan atau pemotongan anggaran, dan perubahan kebijakan pemerintah. (3) Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Revisi Anggaran pada pagu keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) satuan kerja. (4) KPA mengajukan permohonan persetujuan Revisi Anggaran kepada Deputi dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. surat permohonan usulan revisi; b. matrik semula-menjadi; dan c. justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Perangkat Daerah. (5) Format surat permohonan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan matrik semula- menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(6) Permohonan Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteliti dan diverifikasi oleh tim revisi yang ditetapkan Deputi. (7) Deputi menindaklanjuti hasil penelitian dan verifikasi dengan menerbitkan surat persetujuan/penolakan Revisi Anggaran. (8) Format surat persetujuan/penolakan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (9) Setelah mendapatkan persetujuan, Perangkat Daerah dapat melanjutkan proses Revisi Anggaran tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/ KPPN setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. (10) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksaan yang ditetapkan Deputi atau aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

(1) Deputi melakukan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan Dekonsentrasi sesuai dengan dokumen RKA. (2) Evaluasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan untuk penilaian kinerja sebagai dasar penetapan kebijakan Dekonsentrasi pada tahun selanjutnya.

(1) Sanksi dapat dikenakan kepada Perangkat Daerah dalam hal: a. sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan manajerial dan laporan akuntabilitas kepada BKPM, dan/atau laporan monitoring dan evaluasi kinerja serta laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; b. menyalahgunakan Dana Dekonsentrasi yang diterima; dan/atau c. ditemukan penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atas dasar rekomendasi dari aparat pengawas intern pemerintah. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; dan/atau b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak membebaskan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi.

Penarikan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila: a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA