Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2014 tentang PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, yang selanjutnya disebutBPM-PTSP Provinsi, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.

6. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

12. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau danmengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telahmendapat Perizinan penanaman modal.

13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalahlaporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yangdihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

14. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal. 15. Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik INDONESIA. 16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah. 17. Kinerja Anggaran adalah pencapaian pemanfaatan anggaran dekonsentrasi setiap tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dekonsentrasi selamaperiode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir. 18. KemampuanFiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dan adarurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. 19. Jumlah Proyek Investasi adalah banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telahmendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, BPM-PTSP Provinsi atau PenyelenggaraPelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Provinsi, BPM- PTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(KPBPB), PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkaityang berwenangselamaperiode 5 (lima) tahunanggaranterakhir. 20. Realisasi Investasi adalah banyaknya kegiatan perusahaan untuk menanamkan modalnya dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran terakhir. 21. Geografis adalah faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.

(1) Maksud Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (2) Tujuan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

Urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

(1) Sebagian urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilimpahkan melalui Dekonsentrasi adalah kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi. (2) Kepala bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Gubernur MENETAPKAN BPM-PTSP Provinsi sebagai pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Pendanaan Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi. (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015.

(1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 diberikan kepada Gubernur di 33 (tiga puluh tiga) provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I. (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA, yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). (3) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud padaayat (2) adalah pejabat/pegawai BPM-PTSP Provinsi yang memiliki kompetensi. (4) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa dan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1). (5) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denganKeputusan Gubernur. (6) BPM-PTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (7) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM. Perencanaan dan Penganggaran

(1) Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri dari : a. Kinerja Anggaran; b. KemampuanFiskal Daerah;

c. Jumlah Proyek Investasi; d. Realisasi Investasi; dan e. Geografis. (2) Masing-masing indikator sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan bobot yang menjadi nilailebih terhadap indikator yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan di lapangan.

(1) BPM-PTSP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap perusahaan, baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pmbangunan) maupun yang telah produksi/operasi komersial. (2) Mekanisme pelaksanaan pemantauan dapat melalui kunjungan ke lokasi proyek perusahaan, konsolidasi dengan BPM-PTSP Kabupaten/Kota maupun melalui komunikasi lewat telepon. (3) Hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman moda lberupa: a. LKPM; b. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal DalamNegeri, berdasarkan tahapan kegiatan Perusahaan; c. Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri, di Kabupaten dan Kota berdasarkan lokasi proyek, sektor, dan nama perusahaan. (4) LKPM yang telah diperoleh BPM-PTSP Provinsi harus diverifikas dan dievaluasi untuk selanjutnya dikirimkan ke BKPM dengan mekanisme sebagai berikut : a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM Online; b. bila telah memiliki hak akses, menyapaikan LKPM kepada BKPM secara online melalui SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id) c. bila jaringan belum memadai maka dapat menyampaikan LKPM melalui e-mail: lkpm@bkpm.go.id (5) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri,

berdasarkan tahapan kegiatan Perusahaan disampaikan olehBPM- PTSP Provinsi kepada BKPM setiap3 (tiga) bulan dengan mengunakan Format Laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III. (6) Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri, di Kabupaten dan Kota berdasarkan lokasi proyek, sektor, dan nama Perusahaan disampaikan oleh BPM-PTSP Provinsi kepada BKPM setiap 3 (tiga) bulan dengan mengunakan Format Laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX. (7) BPM-PTSP Provinsi melakukan evaluasi laporan atau informasi dari sumber lain atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporanDekonsentrasimeliputi: a. Laporan Manajerial; dan b. Laporan Akuntabilitas. (2) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut sebagaimana Lampiran X. (3) Laporan Manajerial termasuk laporan perkembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan d disusun dan disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut: a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April; b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (4) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepada BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. (5) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca,

laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. (6) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik yang disampaikan kepada: a. Unit Akuntansi Eselon I Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (7) Laporan Akuntabilitas sebagaimana pada ayat (6) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut: a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April; b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (8) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

(1) BPM-PTSP Provinsi penerima dana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan Laporan Manajerial dan Laporan Akuntabilitas kepada BKPM dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan BPM-PTSP Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan danaDekonsentrasi.

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, FRANKY SIBARANI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY