Pasal 34

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan

pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional

Penghulu karena tidak dapat mengumpulkan Angka

Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan

pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana

diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun

2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka

Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat

kembali sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9

Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

(2) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional

Penghulu yang disebabkan karena dijatuhi hukuman

disiplin PNS tingkat sedang atau berat berupa

penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun dan

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat

lebih rendah dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Penghulu.

(3) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional

Penghulu yang disebabkan karena:

• diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri

Sipil;

• ditugaskan secara penuh di luar Jabatan

Fungsional Penghulu;

• cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk

persalinan keempat dan seterusnya; dan

• tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan sedang

dijalani PNS yang bersangkutan, dicabut dan ditetapkan

kembali dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan

Fungsional Penghulu.