Pasal 25

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan PAK Analis

Keimigrasian adalah:

• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi

untuk Angka Kredit bagi Analis Keimigrasian Ahli

Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan

ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan

ruang IV/e;

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal

Imigrasi untuk Angka Kredit Analis Keimigrasian

Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang

III/a dan pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang

III/b sampai dengan Analis Keimigrasian Ahli

Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, dan

pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b, serta

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang

IV/c, di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;

dan

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit

Analis Keimigrasian Ahli Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata

Muda Tk.I, golongan ruang III/b sampai dengan

Analis KeimigrasianAhli Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a, dan pangkat Pembina Tk.I,

golongan ruang IV/b, serta pangkat Pembina Utama

Muda, golongan ruang IV/c.

(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN.

(4) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Keimigrasian setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(5) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

(6) Asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara Republik Indonesia/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dan tembusannya disampaikan kepada:

• Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

• Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian

yang bersangkutan;

• Analis Keimigrasian yang bersangkutan;dan
• Pejabat lain yang dianggap perlu.

(7) Pejabat yang berwenang menetapkan PAK dalam

melakukan penilaian Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

(8) Penetapan Angka Kredit Analis Keimigrasian,

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

(9) Tim penilai DUPAK dapat dibantu tim teknis apabila

diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.