Pasal 8

(1) Ttrgas dan tanggung jawab UPG Koordinator dan

UPG Satker sebagai berikut:

• memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada unit masing-masing;
• menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan Gratifikasi yang bersangkutan;
• meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
• memberikan rekomendasi dan menetapkan status Gratifikasi terkait Kedinasan;
• men5rusun rekapitulasi penanganan laporan Gratifikasi setiap bulan di unit masing-masing dan menyampaikan secara berjenjang kepada UPG setingkat di atasnya dengan tembusan kepada KPK;
• menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
• memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
• memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (management tools) bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
• melakukan sosialisasilinternalisasi atas penerapan ketentuan Gratifikasi atau pengendalian Gratifikasi;
• melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Koordinator dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
• melakukan langkah monitoring ke KPK terkait penetapan status barang Gratifikasi apabila diperlukan; dan

• menJrusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasi di lingkungan unit kerja masing-masing UPG.

(2) T\rgas dan tanggung jawab UPG Koordinator selain

yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: pelaksanaan, a. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan BKN; pengendalian b. menyampaikan laporan semesteran Gratifikasi kepada Kepala BKN;

• melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat men5rurat dengan KPK atas nama Kepala BKN dalam pelaksanaan ketentuan pengendalian Gratifikasi; dan
• menyiapkan dan mengoordinasikan pelaporan Gratifikasi melalui aplikasi.