Pasal 191

Ayat (1) Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait termasuk sektor perdagangan, keuangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, serta pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pangsa muatan yang wajar” adalah bahwa wajar tidak selalu dalam arti memperoleh bagian yang sama (equal share), tetapi memperoleh pangsa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dalam perjanjian bilateral, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan peraturan lainnya.
Khusus untuk barang milik Pemerintah perlu diupayakan agar pengangkutannya dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing untuk menetapkan perjanjian perolehan pangsa muatan (fair share agreement).