Pasal 71

(1) Lembar disposisi merupakan sarana yang digunakan

oleh pejabat untuk memberikan wewenang dan/atau

tugas kepada pejabat di bawahnya baik pejabat

pimpinan tinggi, pejabat fungsional, maupun pejabat

pelaksana dalam bentuk perintah, arahan, petunjuk,

atau instruksi secara singkat dan jelas guna memproses

dan/atau menyelesaikan suatu Naskah Dinas.

(2) Lembar disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat agar pimpinan tidak menulis perintah, arahan,

petunjuk, atau instruksi pada Naskah Dinas.

(3) Lembar disposisi menjadi satu kesatuan dengan Naskah

Dinas sehingga tidak dapat dipisahkan dengan Naskah

Dinas, baik untuk kepentingan pemberkasan maupun

penyusutan Arsip.

(4) Lembar disposisi dibuat dalam bentuk formulir dengan

ukuran 21,5 cm (dua puluh satu koma lima sentimeter)

x 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) atau

setengah halaman dari kertas folio/F4.