Pasal 30

Bagian identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf e dijelaskan sebagai berikut:

• logo BKN dan nomenklatur unit kerja pembuat;

• nomor POS AP, yang diisi dengan nomor secara

berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim;

• tanggal pengesahan, yang diisi tanggal pengesahan POS

AP oleh pejabat yang berwenang di unit kerja;

• tanggal revisi, yang diisi tanggal POS AP direvisi atau

tanggal rencana diperiksa kembali POS AP yang

bersangkutan;

• pengesahan dilakukan oleh pejabat yang berwenang

pada unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi madya

dan pratama dan/atau jabatan pimpinan UPT BKN;

• pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf e yang

berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat

tanpa mencantumkan gelar, nomor induk pegawai, serta

Cap Dinas BKN;

• judul POS AP, yang diisi sesuai dengan kegiatan yang

berdasarkan tugas dan fungsi;

• dasar hukum, yang berupa peraturan perundang-

undangan yang mendasari penyusunan POS AP beserta

aturan pelaksanaannya;

• keterkaitan, yang memberikan penjelasan mengenai

keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan

prosedur lain yang distandarkan (POS lain yang terkait

secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan

menjadi bagian dari kegiatan tersebut);

• peringatan, memberikan penjelasan mengenai

kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan

atau tidak dilaksanakan;

• kualifikasi pelaksana, yang memberikan penjelasan

mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam

melaksanakan perannya pada prosedur yang

distandarkan;

• peralatan dan perlengkapan, yang memberikan