Pasal 25

(1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Jabatan

Fungsional Konselor Adiksi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

(2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan

pangkat Pejabat Fungsional Konselor Adiksi dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

• untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun

yang bersangkutan; dan

• untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka

Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli

tahun yang bersangkutan.

(3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Konselor

Adiksi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi.

(4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah

dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka

Kredit Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yaitu:

• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional untuk

Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Madya,

pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai

dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c

di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka

Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Pertama pangkat

Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan

Konselor Adiksi Ahli Muda, Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d di lingkungannya.

(6) Asli Penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi

pengusul dan Konselor Adiksi yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:

• Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
• Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.

(7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(8) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang

menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(10) Penetapan Angka Kredit Konselor Adiksi, disusun sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.