Pasal 39

(1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional. (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi. (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua Pengawasan