Pasal 65

(1) Instansi Pemerintah yang telah menyusun analisis Jabatan

dan analisis beban kerja harus melakukan verifikasi dan

validasi untuk ditetapkan sebagai kebutuhan jumlah dan

jenis jabatan ASN.

(2) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dijadikan

sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan kebijakan

realokasi atau redistribusi pegawai berdasarkan kualifikasi

dan kebutuhan pada setiap satuan unit organisasi.

(3) Dalam hal kebutuhan ASN sudah ditetapkan pada Instansi

Pemerintah tetapi belum seluruhnya direalisasikan, dapat

dipertimbangkan sebagai tambahan kebutuhan ASN untuk

tahun berikutnya.

(4) Setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan

peremajaan data pegawai pada sistem informasi ASN BKN

dan menggunakan data tersebut sebagai dasar

penyusunan kebutuhan ASN.