Pasal 54

(1) Kelengkapan usul kebutuhan terdiri atas:

• informasi Jabatan untuk setiap Jabatan yang

dibutuhkan dalam Instansi Pemerintah;

• jumlah kebutuhan pegawai ASN untuk seluruh

jabatan;

• jumlah pegawai ASN yang ada;

• jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun;

• selisih antara jumlah kebutuhan dengan jumlah

ketersediaan pegawai ASN yang ada;

• penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu

5 (lima) tahun;

• untuk Instansi Pusat melampirkan karakteristik

Instansi Pemerintah, dan rasio alokasi anggaran

belanja pegawai; dan

• untuk Instansi Daerah melampirkan kondisi

geografis daerah, jumlah penduduk, luas wilayah,

pengembangan potensi daerah, dan rasio alokasi

anggaran belanja pegawai.

(2) Kelengkapan usul kebutuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII sampai

dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Tata Cara Penyampaian Usul Kebutuhan