Pasal 5

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem

informasi ASN serta pengendalian formasi PNS, setiap penetapan penugasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a dan huruf b dilakukan setelah terlebih

dahulu mendapatkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.