Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

2. Satuan Kerja di Lingkungan Bawaslu adalah biro-biro di lingkungan Bawaslu.

3. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Bawaslu.

5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

(1) Ketua Bawaslu melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Bawaslu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

(1) Satuan Kerja di lingkungan Bawaslu wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang meliputi unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan SPIP pada Satuan Kerja di lingkungan Bawaslu, dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu yang dibantu Satuan Tugas Pelaksana SPIP.

Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP pada tiap Satuan Kerja di Lingkungan Bawaslu.

Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Bawaslu bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan satuan kerjanya.

(1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Bawaslu dilakukan oleh Bagian Pengawasan Internal. (2) Bagian Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. review; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN