Peraturan BI No. 9 Tahun 2026 tentang Edukasi Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan - JDIH BPK
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
57A
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia
tentang Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan
Lingkungan;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7180);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan di Bank Indonesia yang selanjutnya disebut EPML adalah program yang dilakukan melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan lingkungan secara inklusif, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. 2. Edukasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan masyarakat guna mengembangkan potensi diri. 3. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan untuk mewujudkan kemandirian dan keterbukaan akses masyarakat terhadap sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup. 4. Pemberdayaan Lingkungan adalah kegiatan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mendukung kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Pasal 2 Penyelenggaraan EPML didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.
Pasal 3
Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk:
a.
memberikan
landasan
hukum
dan
pedoman
penyelenggaraan EPML;
b.
memastikan penyelenggaraan EPML sejalan dengan tugas
dan wewenang Bank Indonesia serta dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.
menjadi acuan dalam pembentukan ketentuan Bank
Indonesia mengenai penyelenggaraan EPML.
BAB II PRINSIP DASAR EPML
Pasal 4 EPML diselenggarakan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Pasal 5 EPML diselenggarakan berdasarkan prinsip dasar: a. inklusivitas; b. kemanfaatan; c. kecermatan;
d. transparansi; dan e. akuntabilitas.
BAB III KERANGKA KERJA EPML
Pasal 6 EPML dilakukan untuk mencapai sasaran penguatan kapasitas masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Pasal 7 Objek pengaturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini yaitu penyelenggaraan EPML yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Pasal 8
Ruang lingkup pengaturan EPML meliputi:
a.
cakupan, bentuk, anggaran, dan penerima;
b.
tahapan;
c.
koordinasi dan sinergi; dan
d.
transparansi dan komunikasi publik.
BAB IV CAKUPAN, BENTUK, ANGGARAN, DAN PENERIMA EPML
Bagian Kesatu Cakupan EPML
Pasal 9 (1) Cakupan EPML terdiri atas: a. Edukasi, meliputi pendidikan dan kebudayaan; b. Pemberdayaan Masyarakat, meliputi keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan; dan c. Pemberdayaan Lingkungan, meliputi lingkungan hidup dan kebencanaan. (2) Cakupan wilayah EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan: a. di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau b. di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Ketentuan mengenai cakupan EPML ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bagian Kedua Bentuk EPML
Pasal 10 (1) Bank Indonesia memberikan EPML dalam bentuk barang dan/atau jasa. (2) Ketentuan mengenai bentuk EPML ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bagian Ketiga Anggaran EPML
Pasal 11 EPML diselenggarakan atas beban anggaran Bank Indonesia.
Bagian Keempat Penerima EPML
Pasal 12 (1) Bank Indonesia memberikan EPML kepada lembaga, organisasi, atau kelompok yang memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi: a. bersifat nirlaba; dan b. memiliki identitas dan kepengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai penerima EPML ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB V TAHAPAN EPML
Pasal 13 Tahapan EPML meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pemantauan dan evaluasi.
Pasal 14 Perencanaan EPML disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan EPML.
Pasal 15 (1) Pelaksanaan EPML dilakukan oleh Bank Indonesia di kantor pusat dan/atau di kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. (2) Pelaksanaan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas: a. inisiatif Bank Indonesia; dan/atau b. pengajuan oleh pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (3) Dalam pelaksanaan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk, nilai, dan penerima EPML.
Pasal 16
(1) Bank Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi
EPML.
(2)
Pemantauan dilakukan melalui:
a.
penyampaian pertanggungjawaban dari penerima
EPML; dan
b.
peninjauan hasil pelaksanaan EPML sesuai dengan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)
Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai
bahan
evaluasi
Bank
Indonesia
dalam
penyelenggaraan EPML.
Pasal 17 Ketentuan mengenai tahapan EPML ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB VI KOORDINASI DAN SINERGI
Pasal 18 (1) Dalam penyelenggaraan EPML, Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait. (2) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. koordinasi dan sinergi untuk mendukung tahapan EPML; b. kemitraan dalam penyelenggaraan EPML; dan/atau c. koordinasi dan sinergi lainnya mengenai EPML. (3) Ketentuan mengenai koordinasi dan sinergi ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB VII TRANSPARANSI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Pasal 19 (1) Bank Indonesia menerapkan transparansi dalam penyelenggaraan EPML sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik melalui komunikasi publik. (2) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Bank Indonesia menyusun laporan penyelenggaraan EPML sebagai bentuk keterbukaan informasi. (3) Laporan penyelenggaraan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan tahunan Bank Indonesia.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
a. EPML yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya
Peraturan
Bank
Indonesia
ini,
tetap
diakui
penyelenggaraannya
berdasarkan
ketentuan
Bank
Indonesia sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku;
atau
b. EPML yang sedang diselenggarakan sebelum berlakunya
Peraturan
Bank
Indonesia
ini,
tetap
dilanjutkan
penyelenggaraannya
berdasarkan
ketentuan
Bank
Indonesia sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2026
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Œ
DESTRY DAMAYANTI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
I. UMUM Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan EPML secara inklusif dengan tata kelola yang baik dan profesional. EPML diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Pasal 57A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan pengaturan mengenai EPML. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan. Secara umum Peraturan Bank Indonesia ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi prinsip dasar EPML, kerangka kerja EPML, cakupan, bentuk, anggaran, dan penerima EPML, tahapan EPML, koordinasi dan sinergi, serta transparansi dan komunikasi publik.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan dan
kelembagaan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi
penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan dan
kelembagaan Bank Indonesia yang meliputi independensi, konsistensi,
koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi.
Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan dan
kelembagaan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata
kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang dilaksanakan
untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud dengan prinsip “inklusivitas” adalah penyelenggaraan EPML yang memberikan kesempatan dan akses secara adil, terjangkau, dan tidak diskriminatif bagi masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan prinsip “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan EPML dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Huruf c Yang dimaksud dengan prinsip “kecermatan” adalah penyelenggaraan EPML didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga penyelenggaraan EPML dipersiapkan dan/atau dilaksanakan dengan cermat. Huruf d Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah adanya keterbukaan dalam mengungkapkan informasi penting dan relevan dalam pelaksanaan EPML, dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf e Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan EPML dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan wewenang, serta pencapaian tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Ayat (1)
Huruf a
Pendidikan antara lain penguatan kapasitas, wawasan,
keterampilan, dan karakter sumber daya manusia, serta
peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar.
Kebudayaan antara lain penguatan dan pelestarian nilai,
praktik, tradisi, dan kualitas cagar budaya yang bertujuan
untuk
meningkatkan
kapasitas,
kemampuan,
dan
keterampilan berbudaya masyarakat.
Huruf b
Keagamaan antara lain penguatan pengamalan nilai ajaran
agama dan kualitas sarana prasarana keagamaan untuk
memperkuat soliditas antar umat beragama.
Kesehatan antara lain kegiatan layanan dan sarana
prasarana
kesehatan
untuk
meningkatkan
kualitas
kesehatan masyarakat, termasuk olahraga.
Sosial kemasyarakatan antara lain penguatan fungsi, sarana
prasarana,
dan
kegiatan
berbasis
komunitas
untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Huruf c
Lingkungan hidup antara lain penguatan kualitas dan
pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan
masyarakat berkelanjutan.
Kebencanaan antara lain penanggulangan pada saat terjadi
bencana dan pemulihan pascabencana yang disebabkan oleh
alam dan nonalam.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cakupan wilayah EPML di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia diselenggarakan untuk kepentingan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia,
warga
negara
Indonesia, dan/atau kemanusiaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10 Ayat (1) Bentuk EPML berupa barang yaitu benda, baik berwujud maupun tidak berwujud atau bergerak maupun tidak bergerak. Bentuk EPML berupa jasa, antara lain layanan dan/atau kegiatan yang meliputi pelatihan, sertifikasi, dukungan penyelenggaraan acara, dan jasa lainnya. Bantuan EPML dapat diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik salah satu maupun kombinasi lebih dari satu bentuk bantuan. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengajuan EPML oleh pihak eksternal disampaikan dalam bentuk proposal kepada Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan EPML pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Ayat (1) Pihak terkait antara lain kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Mekanisme penyelenggaraan EPML dengan kemitraan didasarkan pada kerja sama. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 19 Ayat (1) Komunikasi publik dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memperkuat pemahaman publik terhadap penyelenggaraan EPML.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
