Peraturan BI No. 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - JDIH BPK
- 2 -- 2 -
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/13/PBI/2021 TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, diperlukan peningkatan akses pembiayaan inklusif oleh perbankan melalui perluasan cakupan pembiayaan inklusif bagi bank dalam melakukan pemenuhan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial dan penguatan lainnya terkait implementasi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021 TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis dari bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS. 5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 6. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa- menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah. 8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. 9. Korporasi UMKM adalah kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM yang membentuk badan usaha. 10. Perorangan Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat PBR adalah perorangan dengan batasan penghasilan tertentu per bulan. 11. Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rupiah dan valuta asing.
Surat Berharga Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SBPI adalah surat berharga sebagai sumber dana untuk program pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SDPI adalah sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
Giro atas Pemenuhan RPIM yang selanjutnya disebut Giro RPIM adalah saldo giro dalam rekening giro rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh Bank terkait dengan pemenuhan kewajiban RPIM.
Bantuan Teknis adalah penyediaan program dan/atau kegiatan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM.
Ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 (1) Bank wajib melakukan pemenuhan RPIM. (2) Dalam melakukan pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. (3) Kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Desember dan untuk pertama kali untuk posisi Desember 2022. (4) Bank menetapkan target RPIM dalam rencana bisnis bank berdasarkan hasil penilaian mandiri Bank sesuai dengan keahlian dan model bisnis. (5) Target RPIM dalam rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank. (6) Besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Bank kepada Bank Indonesia. (7) Besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan harus meningkat dibandingkan RPIM Bank posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya. (8) Dalam hal RPIM Bank pada posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih, besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit sebesar pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya. (9) Pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan antara hasil
pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dan nilai faktor pengurang terhadap total Kredit atau Pembiayaan. (10) Ketentuan mengenai penetapan besaran kewajiban dan perhitungan pemenuhan RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3A (1) Ketentuan kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi: a. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit dan/atau penghimpunan dana; b. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana; c. BUK atau BUS dengan status pengawasan bank berupa bank dalam penyehatan; d. bank perantara; dan e. Bank dalam kondisi tertentu atas dasar rekomendasi dari OJK. (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- Di antara huruf a dan huruf b ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan penjelasan angka 1 huruf b ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 (1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada: a. UMKM; b. Korporasi UMKM; dan/atau c. PBR. (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada: a. UMKM melalui kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM; dan/atau b. badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. (3) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan: a. Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa
keuangan disalurkan untuk membiayai UMKM
dan/atau
PBR
yang
menjadi
pemasok,
distributor, dan/atau mitra dari badan usaha
tersebut;
a1. Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh
badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa
keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan
mendukung program prioritas nasional bagi
kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
b.
Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh
badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa
keuangan
berupa
pengembang
perumahan
disalurkan untuk membiayai:
1.
proyek pembangunan rumah sederhana
dan/atau
rumah
sangat
sederhana;
dan/atau
2.
pembelian rumah sederhana dan/atau
rumah sangat sederhana oleh masyarakat
dengan
pembayaran
bertahap
kepada
pengembang.
- Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan melalui: a. Bank lainnya; b. bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah; c. lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau d. kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum dan/atau badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7 (1) Pembiayaan Inklusif melalui pembelian SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pembelian surat berharga dengan agunan atau underlying berupa Pembiayaan Inklusif; b. pembelian surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR;
c. pembelian surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan; d. pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR; e. pembelian SDPI; dan/atau f. pembelian SBPI lainnya. (2) SBPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Pemerintah Republik Indonesia; b. Bank Indonesia; c. Bank; d. lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau e. lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia. (3) Dihapus.
- Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7A (1) Bank dapat mengalihkan sebagian hak atas pemenuhan RPIM yang dimilikinya kepada Bank lainnya untuk kepentingan perhitungan RPIM berdasarkan kontrak melalui: a. penerbitan SDPI; dan/atau b. mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Bank yang mengalihkan sebagian hak atas pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Hak atas pemenuhan RPIM yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi faktor pengurang dari Pembiayaan Inklusif bagi Bank yang mengalihkan. (4) Dalam hal pengurangan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan nilai RPIM Bank lebih kecil dari target yang ditetapkan pada posisi perhitungan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), target RPIM Bank dinyatakan tetap tercapai sepanjang RPIM Bank tidak lebih kecil dari batasan pencapaian RPIM yang ditetapkan Bank Indonesia. (5) Bank yang melanggar kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 Ketentuan mengenai Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7A diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1)
Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada
Bank mengenai pemenuhan RPIM.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a.
surveilans; dan/atau
b.
pemeriksaan.
(3)
Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan
makroprudensial.
(4)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat dilakukan bersama dengan OJK.
(5)
Berdasarkan
hasil
pemeriksaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank Indonesia
dapat meminta Bank untuk menyampaikan revisi
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank
Indonesia.
(6)
Ketentuan mengenai pengawasan terkait pemenuhan
RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.
- Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IXA KETENTUAN LAIN-LAIN
- Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27A
Pemberian Kredit atau Pembiayaan yang dilaksanakan:
a.
secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM
selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung
sektor inklusif dan mendukung program prioritas
nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan
kriteria
yang
ditetapkan
oleh
Bank
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf
a1; dan
b.
melalui Bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a,
dapat diperhitungkan Bank sebagai dasar permohonan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23A ayat (5) dan ayat (6), untuk pemenuhan kewajiban RPIM posisi Desember 2025.
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2026
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Œ
DESTRY DAMAYANTI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021 TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
I.
UMUM
Untuk mendorong kontribusi perbankan secara optimal dalam
meningkatkan akses Pembiayaan Inklusif sebagai upaya bersama
Pemerintah dan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan evaluasi
implementasi kebijakan mengenai RPIM secara berkala. Evaluasi tersebut
bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan ketentuan RPIM
dalam meningkatkan Pembiayaan Inklusif oleh perbankan.
Berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia, perlu dilakukan
penyempurnaan ketentuan RPIM melalui perluasan cakupan Pembiayaan
Inklusif yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RPIM bagi Bank
sehingga Bank memiliki opsi yang lebih banyak untuk berkontribusi dalam
Pembiayaan Inklusif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
dan manajemen risiko. Penyempurnaan dimaksud meliputi perluasan
cakupan
Pembiayaan
Inklusif
yang
dapat
diperhitungkan
dalam
pemenuhan RPIM dan penguatan lainnya terkait implementasi kebijakan
RPIM. Perluasan cakupan Pembiayaan Inklusif yang dapat diperhitungkan
dalam pemenuhan RPIM meliputi pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk
mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi
kesejahteraan masyarakat serta pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui
Bank lainnya. Penguatan lainnya antara lain mekanisme pengalihan hak
atas pemenuhan RPIM dan pengaturan penyampaian revisi laporan yang
terkait dengan Pembiayaan Inklusif berdasarkan hasil pemeriksaan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan
kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang
Rasio
Pembiayaan
Inklusif
Makroprudensial
bagi
Bank
Umum
Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan “rencana bisnis bank” adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Pemenuhan RPIM dilakukan pertama kali untuk posisi akhir bulan Desember 2022. Oleh karena itu, penetapan besaran kewajiban RPIM pertama kali dilakukan berdasarkan penilaian mandiri (self assessment) Bank untuk posisi akhir bulan Desember 2022 dengan mengacu pada pencapaian RPIM posisi akhir bulan Desember 2021. Selanjutnya, besaran kewajiban pemenuhan RPIM untuk posisi akhir bulan Desember 2022 tersebut dicantumkan sebagai target RPIM dalam rencana bisnis bank tahun 2022.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Nilai faktor pengurang terdiri atas nilai SDPI dan faktor lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Ayat (10) Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 3A
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “BUK atau BUS dengan status pengawasan bank berupa bank dalam penyehatan” adalah BUK atau BUS dengan status
pengawasan bank berupa bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum. Huruf d Yang dimaksud dengan “bank perantara” adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Huruf e Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah Bank yang antara lain sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank. Ayat (2) Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kelompok UMKM” adalah
gabungan UMKM dengan bidang usaha yang
sejenis.
Contoh kelompok UMKM antara lain kelompok
petani bawang yang beranggotakan petani bawang.
Yang dimaksud dengan “klaster UMKM” adalah
gabungan UMKM dengan bidang usaha dari hulu
sampai hilir.
Contoh klaster UMKM antara lain klaster bawang
yang
beranggotakan
petani,
pengumpul,
pengemas, distributor, dan pedagang bawang.
Huruf b
Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan
usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan,
termasuk badan usaha non-UMKM selain lembaga
jasa
keuangan
yang
melakukan
usaha
berdasarkan prinsip syariah.
Ayat (3)
Huruf a Cukup jelas. Huruf a1 Yang dimaksud dengan “kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain program prioritas nasional yang ditujukan untuk mendukung UMKM dan/atau PBR. Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan “rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana” adalah rumah umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Angka 2 Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 6 Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha, termasuk pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Huruf a Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui Bank lainnya antara lain pemberian Kredit atau Pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema channeling dan executing serta dana investasi yang menggunakan akad mudharabah profit sharing dan/atau akad lainnya.
Huruf b Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah antara lain pemberian Kredit atau Pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema channeling, executing, dan sindikasi.
Huruf c Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank antara lain pemberian: 1. Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema channeling, executing, dan sindikasi; dan/atau 2. Kredit atau Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan jenis Kredit atau Pembiayaan modal kerja. Contoh lembaga jasa keuangan non-Bank antara lain perusahaan teknologi finansial, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan lembaga yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Huruf d Contoh badan layanan umum dan/atau badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif antara lain Pusat Investasi Pemerintah.
Angka 6
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a Yang dimaksud dengan “surat berharga” antara lain surat berharga negara, sukuk Bank Indonesia, obligasi, sukuk, medium term notes, surat berharga komersial, dan efek beragun aset.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Contoh surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan antara lain surat berharga berupa: 1. sustainable bond atau sustainable sukuk termasuk green atau social bond atau sukuk; dan/atau 2. cash waqf linked sukuk, dengan lokasi proyek di Indonesia. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Dihapus.
Angka 7
Pasal 7A
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hak atas pemenuhan RPIM” adalah selisih lebih Pembiayaan Inklusif dari batasan pencapaian RPIM suatu Bank yang dapat dialihkan kepada Bank lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “batasan pencapaian RPIM” adalah batasan minimum bagi Bank untuk mengalihkan hak atas pemenuhan RPIM. Ayat (5) Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 8
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 23
Ayat (1)
Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan
antara lain untuk memastikan kepatuhan Bank
terhadap pemenuhan RPIM.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank
Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara
tertulis kepada OJK.
Dalam melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia dapat
menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari
OJK.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 10 Cukup jelas.
Angka 11 Pasal 27A Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, diperlukan peningkatan akses pembiayaan inklusif oleh perbankan melalui perluasan cakupan pembiayaan inklusif bagi bank dalam melakukan pemenuhan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial dan penguatan lainnya terkait implementasi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769);
