Peraturan BI No. 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia - JDIH BPK
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk mencapai tujuan pelindungan konsumen,
Bank Indonesia menetapkan kebijakan pelindungan
konsumen Bank Indonesia sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan
produk
dan/atau
layanan
oleh
penyelenggara;
b.
bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang
dihadapi akibat perubahan lingkungan strategis di sektor
keuangan yang semakin dinamis, diperlukan penguatan
kebijakan dan regulasi mengenai pelindungan konsumen
Bank Indonesia;
c.
bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia sudah
tidak
sesuai
dengan
perkembangan
kebutuhan
pelindungan konsumen Bank Indonesia dan kerangka
kerja kebijakan pelindungan konsumen Bank Indonesia,
sehingga perlu diganti;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan
Bank
Indonesia
tentang
Pelindungan
Konsumen Bank Indonesia;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7180);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1.
Konsumen adalah orang perseorangan, korporasi, atau
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun
yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya
yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau
layanan yang disediakan oleh penyelenggara.
2.
Penyelenggara adalah setiap pihak, baik bank maupun
lembaga selain bank, yang melakukan kegiatan yang
diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia yang produk
dan/atau layanannya dimanfaatkan oleh Konsumen.
3.
Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya
disebut Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
pelindungan kepada Konsumen.
4.
Kebijakan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang
selanjutnya disebut Kebijakan Pelindungan Konsumen
adalah kebijakan pendukung yang dilaksanakan untuk
menjaga
kepercayaan
masyarakat
guna
mencapai
stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan
stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5.
Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup
seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk
infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses
ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan
untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi
suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
6.
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya
disebut PSP adalah bank umum atau lembaga selain bank
umum yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem
Pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran.
7.
Penyedia Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya
disebut PJP adalah PSP yang menyediakan jasa untuk
memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna
jasa.
- Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PIP adalah PSP yang menyelenggarakan infrastruktur untuk memfasilitasi pemindahan dana bagi kepentingan pesertanya.
- Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan: a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; b. transaksi pinjam-meminjam uang; c. transaksi derivatif suku bunga; dan d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
- Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
- Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis termasuk dalam bentuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, dan cara pembuatan, serta digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
- Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen karena adanya permintaan informasi mengenai ketidakpahaman Konsumen atas produk dan/atau layanan Penyelenggara, indikasi pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Penyelenggara, dan/atau kerugian finansial dan/atau potensi kerugian finansial yang berdampak secara langsung kepada Konsumen.
- Perilaku Penyelenggara (Market Conduct) adalah perilaku Penyelenggara dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan Pengaduan dalam upaya mewujudkan Pelindungan Konsumen.
- Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Penyelenggara yang telah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara.
Pasal 2 Pelindungan Konsumen didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik dan profesional, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.
Pasal 3
Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk:
a.
memastikan perumusan dan pelaksanaan Pelindungan
Konsumen sejalan dengan tugas dan wewenang Bank
Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan
oleh undang-undang;
b.
menjadi acuan bagi Penyelenggara dalam pelaksanaan
Pelindungan Konsumen; dan
c.
menjadi acuan dalam pembentukan ketentuan Bank
Indonesia terkait Pelindungan Konsumen.
BAB II
PRINSIP DASAR
Pasal 4
Pelindungan Konsumen diselenggarakan dengan tujuan:
a.
menciptakan ekosistem Pelindungan Konsumen yang
mewujudkan
kepastian
hukum
serta
penanganan
Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan
efisien;
b.
menumbuhkan
kesadaran
Penyelenggara
mengenai
perilaku bisnis yang bertanggung jawab, memberikan
perlakuan yang adil, memberikan pelindungan aset,
privasi, dan data Konsumen, serta meningkatkan kualitas
produk dan/atau layanan Penyelenggara; dan
c.
meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian
Konsumen
mengenai
produk
dan/atau
layanan
Penyelenggara
serta
meningkatkan
pemberdayaan
Konsumen.
Pasal 5 (1) Prinsip Pelindungan Konsumen meliputi: a. edukasi yang memadai; b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan; c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; d. pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen; e. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien; f. penegakan kepatuhan; dan g. persaingan yang sehat. (2) Penerapan prinsip Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk produk dan/atau layanan serta kapasitas Penyelenggara.
BAB III
KERANGKA KERJA
KEBIJAKAN PELINDUNGAN KONSUMEN
Pasal 6
(1)
Sasaran Kebijakan Pelindungan Konsumen yaitu:
a.
pengaturan yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif;
b.
kepatuhan Penyelenggara; dan
c.
Konsumen yang terlindungi.
(2)
Sasaran
pengaturan
yang
jelas,
adil,
dan
tidak
diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diwujudkan
dengan
strategi
penguatan
kerangka
pengaturan.
(3)
Sasaran
kepatuhan
Penyelenggara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan
strategi peningkatan Perilaku Penyelenggara (Market
Conduct) yang lebih bertanggung jawab.
(4)
Sasaran
Konsumen
yang
terlindungi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan
strategi peningkatan keberdayaan Konsumen.
Pasal 7
(1)
Strategi penguatan kerangka pengaturan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui
instrumen:
a.
perumusan dan penyusunan Kebijakan Pelindungan
Konsumen;
b.
peran aktif asosiasi dan/atau Penyelenggara dalam
menyusun ketentuan pelaksanaan bagi industri;
c.
optimalisasi
jaringan
internasional
melalui
kolaborasi; dan
d.
instrumen lain untuk mencapai sasaran pengaturan
yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif.
(2)
Strategi peningkatan Perilaku Penyelenggara (Market
Conduct) yang lebih bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui
instrumen:
a.
penerapan pedoman Perilaku Penyelenggara (Market
Conduct);
b.
asesmen dan pengawasan Perilaku Penyelenggara
(Market Conduct);
c.
penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa;
dan
d.
instrumen lain untuk mencapai sasaran kepatuhan
Penyelenggara.
(3)
Strategi
peningkatan
keberdayaan
Konsumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan
melalui instrumen:
a.
kampanye dan edukasi yang dilakukan secara masif
dan/atau tepat sasaran, dan terstruktur;
b.
kerja sama dan kolaborasi dengan kementerian,
lembaga, asosiasi, dan/atau pihak lainnya;
c.
survei keberdayaan Konsumen; dan
d.
instrumen lain untuk mencapai sasaran Konsumen
yang terlindungi.
Pasal 8
(1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku
bagi:
a.
Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran;
b.
Penyelenggara di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
dan
c.
Penyelenggara lainnya,
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) Penetapan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis usaha, bentuk produk dan/atau layanan, serta kapasitas Penyelenggara secara adil dan proporsional. (3) Penetapan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pasal 9
Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan PSP yang
meliputi:
a.
PJP;
b.
PIP; dan
c.
bank umum.
Pasal 10
Penyelenggara di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
a.
Pelaku PUVA; dan
b.
Penyelenggara
infrastruktur
pasar
keuangan
yang
diselenggarakan oleh pihak lain selain Bank Indonesia,
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 11
Objek dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen meliputi
Perilaku Penyelenggara (Market Conduct) dalam:
a.
merancang, menyusun dan menyampaikan informasi,
serta melakukan penawaran atas produk dan/atau
layanan di sektor keuangan;
b.
membuat perjanjian dan memberikan pelayanan atas
penggunaan
produk
dan/atau
layanan
di
sektor
keuangan; dan
c.
melakukan penanganan Pengaduan.
Pasal 12
Ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia ini meliputi
pengaturan mengenai:
a.
hak dan kewajiban Konsumen;
b.
hak dan kewajiban Penyelenggara;
c.
Perjanjian Baku;
d.
pelindungan data dan/atau informasi Konsumen;
e.
literasi keuangan;
f.
penerapan manajemen risiko;
g.
Perilaku Penyelenggara (Market Conduct);
h.
Pengaduan ke Bank Indonesia;
i.
penyelesaian
Sengketa
melalui
lembaga
alternatif
penyelesaian sengketa sektor keuangan;
j.
data dan/atau informasi Pelindungan Konsumen;
k.
koordinasi dan sinergi; dan
l.
akuntabilitas dan transparansi.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN
Bagian Kesatu
Hak Konsumen
Pasal 13
Hak Konsumen meliputi:
a.
mendapatkan edukasi keuangan;
b.
mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau
layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan
tidak berpotensi menyesatkan;
c.
didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang
digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan;
d.
memilih produk dan/atau layanan;
e.
mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan
penawaran yang dijanjikan dan/atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.
diperlakukan atau dilayani secara benar;
g.
mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk
dan/atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan/atau perjanjian;
h.
mendapatkan
advokasi,
pelindungan,
dan
upaya
penyelesaian
Sengketa
Konsumen
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.
mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/atau layanan
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.
membentuk asosiasi Konsumen; dan
k.
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Kedua Kewajiban Konsumen
Pasal 14
Kewajiban Konsumen meliputi:
a.
mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk
dan/atau layanan yang disampaikan dengan metode
pemasaran tertentu oleh Penyelenggara sebelum membeli
produk dan/atau layanan Penyelenggara;
b.
membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar
perjanjian
dan/atau
dokumen
penggunaan
produk
dan/atau layanan;
c.
memiliki iktikad baik dalam penggunaan produk dan/atau
layanan;
d.
memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas,
akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
e.
membayar sesuai dengan nilai atau harga dan/atau biaya
produk dan/atau layanan yang disepakati dengan
Penyelenggara;
f.
menjaga kerahasiaan data pribadi, kredensial keamanan,
dan informasi autentikasi dalam penggunaan produk
dan/atau layanan; dan
g. mengikuti upaya penyelesaian Sengketa Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA
Bagian Kesatu Hak Penyelenggara
Pasal 15
Hak Penyelenggara meliputi:
a.
menerima pembayaran sesuai dengan nilai atau harga,
dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati
dengan Konsumen;
b.
memastikan adanya iktikad baik Konsumen;
c.
mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang jelas,
akurat,
benar,
dan
tidak
menyesatkan
mengenai
Konsumen;
d.
mendapat pelindungan hukum dari tindakan Konsumen
yang beriktikad tidak baik;
e.
melakukan
pembelaan
diri
di
dalam
penyelesaian
Sengketa Konsumen, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f.
mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti
secara
hukum
bahwa
kerugian
Konsumen
tidak
diakibatkan oleh produk dan/atau layanan yang diberikan,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
g.
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara
Paragraf 1 Umum
Pasal 16
Dalam
penyelenggaraan
Pelindungan
Konsumen,
Penyelenggara wajib:
a.
memberikan edukasi yang memadai;
b.
menerapkan keterbukaan dan transparansi informasi
produk dan/atau layanan;
c.
memperlakukan Konsumen secara adil dan menerapkan
perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
d.
melindungi aset, privasi, dan data Konsumen;
e.
menangani Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang
efektif dan efisien;
f.
menegakkan kepatuhan; dan
g.
menerapkan persaingan yang sehat.
Paragraf 2
Kewajiban Penyelenggara dalam Penerapan
Prinsip Edukasi yang Memadai
Pasal 17
Kewajiban memberikan edukasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf a dilaksanakan pada tahap:
a.
sebelum penggunaan produk dan/atau layanan;
b.
pada saat penggunaan produk dan/atau layanan; dan
c.
setelah penggunaan produk dan/atau layanan.
Pasal 18
(1)
Penyelenggara
wajib
melaksanakan
edukasi
secara
terencana, terukur, berkelanjutan, masif, dan berorientasi
pada Konsumen (consumer centric).
(2)
Pelaksanaan edukasi dilakukan dengan paling sedikit
memperhatikan:
a.
sasaran kegiatan;
b.
jumlah target peserta;
c.
tema dan materi edukasi;
d.
media pelaksanaan;
e.
frekuensi kegiatan; dan
f.
wilayah pelaksanaan.
Pasal 19
(1)
Edukasi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
17
dilaksanakan dengan pendekatan edukasi berbasis risiko.
(2)
Pendekatan
edukasi
berbasis
risiko
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
a.
karakteristik produk dan/atau layanan;
b.
kompleksitas penggunaan produk dan/atau layanan;
c.
profil dan tingkat kerentanan Konsumen;
d.
perkembangan teknologi; dan
e.
potensi risiko kerugian Konsumen.
Pasal 20
(1)
Materi edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
paling sedikit berupa:
a.
karakteristik produk dan/atau layanan;
b.
manfaat dan risiko produk dan/atau layanan;
c.
hak dan kewajiban Konsumen;
d.
pelindungan data dan/atau informasi Konsumen;
dan
e.
kewaspadaan
terhadap
modus
kejahatan
dan
penipuan di sektor keuangan.
(2)
Selain materi edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penyelenggara yang menyelenggarakan usaha secara
daring juga melaksanakan edukasi dengan materi berupa:
a.
keamanan transaksi digital; dan
b.
peningkatan
kemampuan
Konsumen
dalam
mengenali dan menghindari risiko keuangan digital.
Pasal 21
Penyelenggara wajib mengalokasikan anggaran pelaksanaan
edukasi dalam rangka Pelindungan Konsumen.
Pasal 22 Ketentuan mengenai penerapan prinsip edukasi yang memadai diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Paragraf 3
Kewajiban Penyelenggara dalam Penerapan
Prinsip Keterbukaan dan Transparansi
Pasal 23
(1)
Penyelenggara
wajib
memberikan
informasi
kepada
Konsumen mengenai:
a.
fitur produk dan/atau layanan, biaya dan/atau
harga, manfaat, risiko, konsekuensi, syarat dan
ketentuan, mekanisme penggunaan produk dan/atau
layanan, dan layanan Pengaduan; dan
b.
penolakan,
penundaan,
atau
persetujuan
atas
permohonan produk dan/atau layanan.
(2)
Penyelenggara wajib menyediakan ringkasan informasi
produk dan/atau layanan yang memuat informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ringkasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib diberikan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses,
dan tidak berpotensi menyesatkan.
(4)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ringkasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib menggunakan:
a.
bahasa Indonesia yang mudah dimengerti; dan
b.
tulisan yang mudah dibaca.
Pasal 24
Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan:
a.
nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
b.
pernyataan bahwa Penyelenggara berizin dan diawasi oleh
Bank Indonesia,
dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau
layanan, promosi, iklan produk dan/atau layanan, atau hal lain
yang dipersamakan.
Pasal 25
Penyelenggara wajib melakukan pengelolaan komunikasi dan
informasi publik terkait produk dan/atau layanan guna
mencegah penyampaian informasi yang tidak benar atau
menyesatkan yang berpotensi merugikan Konsumen.
Pasal 26
(1)
Dalam hal terdapat perubahan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, Penyelenggara
wajib menginformasikan kepada Konsumen.
(2)
Perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan.
(3)
Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dapat
menghentikan penggunaan produk dan/atau layanan
tanpa dikenai ganti rugi atau penalti.
(4) Dalam hal Penyelenggara tidak mendapat tanggapan Konsumen dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara dapat menganggap Konsumen menyetujui perubahan informasi.
Pasal 27 Penyelenggara wajib menyediakan sarana resmi untuk memudahkan Konsumen memperoleh informasi.
Pasal 28
Ketentuan mengenai penerapan prinsip keterbukaan dan
transparansi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Paragraf 4 Kewajiban Penyelenggara dalam Penerapan Prinsip Perlakuan yang Adil dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab
Pasal 29
Penyelenggara wajib memberikan kesetaraan akses kepada
setiap Konsumen dan memperlakukan Konsumen secara benar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
Penyelenggara wajib memperlakukan atau melayani Konsumen
secara tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain dalam
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan/atau
perjanjian.
Pasal 31
Penyelenggara wajib menyediakan layanan khusus kepada
Konsumen dengan kebutuhan khusus.
Pasal 32
Penyelenggara wajib memiliki mekanisme mengenai:
a.
kesetaraan akses kepada setiap Konsumen dan perlakuan
kepada Konsumen secara benar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29;
b.
perlakuan atau pelayanan kepada Konsumen secara tidak
diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c.
layanan
khusus
kepada
Konsumen
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31.
Pasal 33
Penyelenggara wajib menyusun pedoman penetapan biaya yang
adil dan wajar terhadap produk dan/atau layanan yang
dikenakan kepada Konsumen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
(1)
Penyelenggara wajib menerapkan perilaku bisnis yang
bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan dengan
Konsumen.
(2)
Perilaku bisnis yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
sesuai
dengan
prinsip
internasional, kesepakatan asosiasi, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Pasal 35
(1)
Penyelenggara wajib menjamin produk dan/atau layanan
yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan perjanjian.
(2)
Penyelenggara wajib beriktikad baik dalam melakukan
kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau
layanan.
Pasal 36
Penyelenggara wajib mencegah anggota direksi, anggota dewan
komisaris, atau yang setara, dan/atau pegawai, pada
Penyelenggara dari perilaku:
a.
memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dan/atau
pihak lain; dan
b.
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan/atau
sarana
yang
ada
padanya
karena
jabatan
atau
kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.
Pasal 37
(1)
Penyelenggara wajib melakukan perancangan produk
dan/atau layanan yang sesuai dengan target Konsumen.
(2)
Perancangan produk dan/atau layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a.
kebutuhan dan kemampuan target Konsumen; dan
b.
kesesuaian fitur, risiko, nilai atau harga, dan/atau
biaya dengan target Konsumen.
Pasal 38
Ketentuan mengenai penerapan prinsip perlakuan yang adil
dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Paragraf 5 Kewajiban Penyelenggara dalam Penerapan Prinsip Pelindungan Aset, Privasi, dan Data Konsumen
Pasal 39
(1)
Penyelenggara wajib menjaga keamanan aset, privasi, dan
data Konsumen yang berada dalam tanggung jawab
Penyelenggara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(2)
Dalam rangka menjaga keamanan aset, privasi, dan data
Konsumen
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Penyelenggara
wajib
memiliki
dan
melaksanakan
mekanisme pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen.
Pasal 40
Ketentuan mengenai penerapan prinsip pelindungan aset,
privasi, dan data Konsumen diatur dalam Peraturan Anggota
Dewan Gubernur.
Paragraf 6 Kewajiban Penyelenggara dalam Penerapan Prinsip Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien
Pasal 41
(1)
Penyelenggara wajib melakukan penanganan Pengaduan.
(2)
Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a.
penerimaan Pengaduan;
b.
pemrosesan Pengaduan;
c.
penyelesaian Pengaduan; dan
d.
pemantauan Pengaduan.
(3)
Dalam melakukan penanganan Pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki
mekanisme penanganan Pengaduan.
Pasal 42 Penyelenggara wajib memiliki fungsi khusus yang melakukan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
Pasal 43
Dalam
melakukan
penerimaan
Pengaduan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, Penyelenggara wajib
menyediakan sarana resmi Pengaduan yang mudah diakses
dan tersedia sepanjang waktu.
Pasal 44
(1)
Dalam melakukan pemrosesan Pengaduan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, Penyelenggara
wajib memberikan tanggapan dan/atau menindaklanjuti
Pengaduan Konsumen secara efektif dan efisien.
(2)
Penyelenggara wajib memenuhi jangka waktu pemrosesan
Pengaduan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Pasal 45
Dalam
memproses
Pengaduan,
Penyelenggara
wajib
memberikan kompensasi kepada Konsumen apabila terjadi
gangguan yang diakibatkan oleh Penyelenggara.
Pasal 46
(1)
Penanganan Pengaduan oleh Penyelenggara dinyatakan
selesai jika:
a.
Penyelenggara dan Konsumen menyepakati solusi
yang
telah
ditindaklanjuti
oleh
Penyelenggara
dan/atau Konsumen; atau
b.
Penyelenggara dan Konsumen menyepakati bahwa
tidak tercapai kesepakatan.
(2)
Dalam hal Penyelenggara dan Konsumen menyepakati
bahwa tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat
meneruskan Pengaduan kepada otoritas, lembaga atau
badan, dan/atau pengadilan.
(3)
Bentuk solusi yang disepakati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa:
a.
ganti rugi;
b.
pengembalian dana;
c.
pemberian kompensasi;
d.
pemulihan akun;
e.
pemulihan nama baik; dan/atau
f.
bentuk lainnya.
(4)
Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian
Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian,
dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh:
a.
anggota direksi atau yang setara;
b.
anggota dewan komisaris atau yang setara;
c.
pegawai; dan/atau
d.
pihak
ketiga
yang
mewakili,
bekerja
untuk
kepentingan,
atau
bekerja sama dengan Penyelenggara untuk membantu atau mendukung Penyelenggara dalam menyediakan layanan dan/atau produk kepada Konsumen.
Pasal 47
(1)
Dalam hal terdapat permohonan ganti rugi dari Konsumen,
pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan, kelalaian,
dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan merupakan tanggung
jawab Penyelenggara.
(2)
Dalam hal Penyelenggara dapat membuktikan terdapat
kesalahan,
kelalaian,
dan/atau
perbuatan
yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dilakukan oleh Konsumen, Penyelenggara
tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang
timbul.
(3)
Dalam hal Penyelenggara dapat membuktikan terdapat
kesalahan,
kelalaian,
dan/atau
perbuatan
yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dilakukan oleh Penyelenggara dan
Konsumen, kedua belah pihak turut bertanggung jawab
atas kerugian yang ditimbulkan.
Pasal 48
Ketentuan
mengenai
penerapan
prinsip
penanganan
Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Paragraf 7
Kewajiban Penyelenggara dalam Penerapan
Prinsip Penegakan Kepatuhan
Pasal 49
(1)
Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pelindungan Konsumen
melalui penerapan Kebijakan Pelindungan Konsumen
dalam proses bisnis internal Penyelenggara.
(2)
Penerapan
Kebijakan
Pelindungan
Konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan,
evaluasi,
pelaporan,
dan
tindak
lanjut
Kebijakan
Pelindungan Konsumen.
Pasal 50
Ketentuan mengenai penerapan prinsip penegakan kepatuhan
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Paragraf 8
Kewajiban Penyelenggara dalam Penerapan
Prinsip Persaingan yang Sehat
Pasal 51
Penyelenggara wajib menjalankan kegiatan usaha secara jujur,
tidak melawan hukum, dan tidak menghambat persaingan
usaha
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat.
Paragraf 9 Kewajiban Penyelenggara dalam Kerja Sama Penyelenggara
Pasal 52
Dalam hal Penyelenggara bekerja sama dengan pihak ketiga,
Penyelenggara wajib memastikan pihak ketiga menerapkan
prinsip Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1).
Pasal 53
Penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di
sektor keuangan dilarang bekerja sama dengan pihak ketiga
yang tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari Bank
Indonesia atau otoritas yang berwenang.
Paragraf 10 Kewajiban Penyelenggara dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pelindungan Konsumen
Pasal 54
(1)
Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang
memadai
untuk
menerapkan
prinsip
Pelindungan
Konsumen.
(2)
Sumber daya manusia yang memadai untuk menerapkan
prinsip Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup:
a.
anggota direksi atau yang setara;
b.
anggota dewan komisaris atau yang setara;
c.
pegawai; dan/atau
d.
pihak
ketiga
yang
mewakili,
bekerja
untuk
kepentingan,
atau
bekerja
sama
dengan
Penyelenggara
untuk
menunjang
Penyelenggara
dalam
menyediakan
produk
dan/atau
layanan
kepada Konsumen.
Pasal 55
(1)
Penyelenggara wajib memiliki unit khusus Pelindungan
Konsumen.
(2)
Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki fungsi Pelindungan Konsumen meliputi:
a.
fungsi penanganan Pengaduan Konsumen;
b.
fungsi pelindungan aset dan data Konsumen;
c.
fungsi edukasi; dan
d.
fungsi
lain
yang
terkait
dengan
Pelindungan
Konsumen.
(3)
Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dirangkap oleh unit atau fungsi lain.
(4)
Perangkapan unit khusus atau fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghindari
benturan kepentingan pada pegawai Penyelenggara.
Pasal 56
(1)
Penyelenggara wajib memastikan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mengikuti
pelatihan
yang
mendukung
pelaksanaan
fungsi
Pelindungan Konsumen.
(2)
Penyelenggara
wajib
menyediakan
dana
pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari anggaran tahun
berjalan.
Pasal 57
Ketentuan
mengenai
kewajiban
Penyelenggara
dalam
pengelolaan sumber daya manusia Pelindungan Konsumen
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Ketiga
Larangan Penyelenggara
Pasal 58
Dalam
penyelenggaraan
Pelindungan
Konsumen,
Penyelenggara dilarang:
a.
memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai
dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan,
iklan, dan/atau promosi penjualan produk dan/atau
layanan tersebut;
b.
memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai
dengan perjanjian;
c.
menyediakan informasi, dokumen, dan/atau perjanjian
yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan atau norma yang berlaku di
masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik
dan/atau
psikis
terhadap
Konsumen
dalam
melaksanakan kegiatan usaha;
e.
menjual atau menawarkan produk dan/atau layanan yang
tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f.
melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada
Konsumen
dan/atau
masyarakat
melalui
sarana
komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen; dan
g.
mengenakan biaya kepada Konsumen atas layanan
Pengaduan.
Bagian Keempat Sanksi Administratif
Pasal 59
(1)
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21,
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26
ayat (2), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32,
Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37
ayat (1), Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal
42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (4), Pasal
49 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1),
Pasal 55 ayat (1), Pasal 56, dan/atau Pasal 58, dikenai
sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
pembatasan
produk
dan/atau
layanan
untuk
sebagian atau seluruhnya;
c.
penghentian sementara sebagian atau sementara
seluruhnya;
d.
perintah
dan/atau
rekomendasi
pemberhentian
anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris,
atau yang setara pada Penyelenggara; dan/atau
e.
pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan dan/atau batas pemenuhan
dalam jangka waktu tertentu.
(3)
Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik
mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.
BAB VI
PERJANJIAN BAKU
Bagian Kesatu Umum
Pasal 60
(1)
Penyelenggara wajib menerapkan asas keseimbangan,
asas
keadilan,
dan
asas
kewajaran
dalam
menyelenggarakan perjanjian dengan Konsumen.
(2)
Penerapan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada seluruh tahapan:
a.
penyusunan perjanjian;
b.
pelaksanaan perjanjian; dan
c.
perubahan,
penggantian,
atau
pengakhiran
perjanjian.
(3)
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk Perjanjian Baku yang memuat klausul baku,
kecuali yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua Muatan Perjanjian Baku
Pasal 61
Penyelenggara wajib menyusun Perjanjian Baku secara tertulis
dalam bentuk elektronik dan/atau nonelektronik, dengan
memperhatikan kondisi Konsumen.
Pasal 62
Dalam
hal
Perjanjian
Baku
dalam
bentuk
elektronik,
Penyelenggara wajib memastikan:
a.
ketersediaan Perjanjian Baku secara elektronik yang dapat
diakses dan disimpan oleh Konsumen; dan
b.
persetujuan Konsumen dilakukan melalui mekanisme
yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan terdokumentasi.
Pasal 63
(1)
Dalam menyusun Perjanjian Baku, Penyelenggara wajib
memastikan Perjanjian Baku paling sedikit memuat:
a.
identitas para pihak;
b.
ruang lingkup produk dan/atau layanan;
c.
karakteristik, fitur utama, dan batasan penggunaan
produk dan/atau layanan;
d.
hak dan kewajiban Penyelenggara dan Konsumen;
e.
nilai atau harga, biaya, tarif, denda, dan/atau
kewajiban finansial lainnya yang dikenakan kepada
Konsumen;
f.
ketentuan
keamanan
transaksi
dan
kewajiban
pelindungan data dan/atau informasi Konsumen;
g.
mekanisme
pelaksanaan
transaksi,
termasuk
otorisasi, koreksi, dan/atau pembatalan transaksi;
h.
pembagian
tanggung
jawab
dalam
hal
terjadi
kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan
sistem, transaksi tidak sah, dan/atau sebab lainnya;
i.
mekanisme Pengaduan Konsumen;
j.
pilihan penyelesaian Sengketa melalui pengadilan
atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor
keuangan;
k.
tata cara perubahan syarat dan ketentuan Perjanjian
Baku;
l.
jangka waktu berlakunya Perjanjian Baku; dan
m.
tata cara pengakhiran produk dan/atau layanan.
(2)
Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan sebelum Konsumen menyetujui penggunaan
produk dan/atau layanan secara jelas, transparan, dan
mudah dipahami oleh Konsumen.
Pasal 64
(1)
Selain muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1), Penyelenggara yang menyediakan produk
dan/atau layanan dengan tingkat risiko lebih tinggi
terhadap Konsumen wajib memastikan Perjanjian Baku
paling sedikit memuat:
a.
penguatan aspek keamanan transaksi dan mitigasi
risiko penyalahgunaan produk dan/atau layanan;
dan
b. mekanisme pemberitahuan dan penanganan insiden yang berdampak pada keamanan aset atau dana dan/atau data Konsumen. (2) Penetapan produk dan/atau layanan dengan tingkat risiko lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan karakteristik produk, kompleksitas layanan, penggunaan teknologi, dan potensi dampak kerugian bagi Konsumen.
Pasal 65
Bank
Indonesia
dapat
meminta
Penyelenggara
untuk
menyesuaikan muatan Perjanjian Baku bagi produk dan/atau
layanan tertentu berdasarkan hasil pengawasan dan/atau
penilaian risiko Pelindungan Konsumen.
Bagian Ketiga Larangan Klausul Baku
Pasal 66
(1)
Penyelenggara dilarang membuat dan menggunakan
Perjanjian Baku yang memuat klausul baku yang berisi:
a.
menyatakan
pengalihan
tanggung
jawab
atau
kewajiban Penyelenggara kepada Konsumen;
b.
mengatur
tentang
kewajiban
pembuktian
oleh
Konsumen, jika Penyelenggara menyatakan bahwa
hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang
dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung
jawab Penyelenggara;
c.
memberi
hak
kepada
Penyelenggara
untuk
mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan
atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang
menjadi objek Perjanjian Baku untuk produk
dan/atau layanan;
d.
menyatakan bahwa Penyelenggara dapat menambah,
mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan
secara sepihak setelah Perjanjian Baku disetujui atau
disepakati;
e.
menyatakan
bahwa
Konsumen
tunduk
pada
perubahan sepihak oleh Penyelenggara terhadap
aturan sebagaimana diatur dalam huruf d setelah
Perjanjian Baku ditandatangani oleh Konsumen;
f.
memberikan kewenangan bagi Penyelenggara untuk
menghindari atau membatasi keberlakuan suatu
klausul;
g.
menyatakan
bahwa
Penyelenggara
memiliki
wewenang untuk menafsirkan arti Perjanjian Baku
secara sepihak;
h.
menyatakan
bahwa
Penyelenggara
membatasi
tanggung
jawab
terhadap
kesalahan
dan/atau
kelalaian pegawai dan/atau pihak ketiga yang
bertindak untuk kepentingan Penyelenggara;
i.
membatasi
hak
Konsumen
untuk
menggugat
Penyelenggara ketika terjadi Sengketa terkait dengan
perjanjian;
j. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; dan k. memberikan data dan/atau informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Konsumen. (2) Penyelenggara dilarang mencantumkan klausul baku yang letak, bentuk, atau pengungkapannya sulit dilihat, dibaca, dipahami, atau yang menimbulkan ambiguitas bagi Konsumen.
Bagian Keempat Uji Kepatuhan
Pasal 67
(1)
Penyelenggara wajib melakukan uji kepatuhan terhadap
setiap Perjanjian Baku sebelum digunakan.
(2)
Uji kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencakup:
a.
identifikasi klausul yang berpotensi merugikan
Konsumen;
b.
pengujian keterbacaan dan pemahaman;
c.
pengujian
proporsionalitas
pembagian
hak,
kewajiban, dan tanggung jawab; dan
d.
pengujian kewajaran biaya, penalti, dan perubahan
klausul.
(3)
Penyelenggara wajib memastikan Perjanjian Baku yang
telah melalui uji kepatuhan mendapatkan persetujuan
direksi atau yang setara sebelum digunakan.
(4)
Penyelenggara
wajib
mendokumentasikan
hasil
uji
kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 68
Ketentuan mengenai Perjanjian Baku diatur dalam Peraturan
Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Kelima Sanksi Administratif
Pasal 69
(1)
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62,
Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1),
Pasal 67 ayat (3), dan/atau Pasal 67 ayat (4), dikenai
sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
pembatasan
produk
dan/atau
layanan
untuk
sebagian atau seluruhnya;
c.
penghentian sementara sebagian atau sementara
seluruhnya;
d.
perintah
dan/atau
rekomendasi
pemberhentian
anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris,
atau yang setara pada Penyelenggara; dan/atau
e. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan dan/atau batas pemenuhan dalam jangka waktu tertentu. (3) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
BAB VII
PELINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI KONSUMEN
Bagian Kesatu
Pengumpulan dan Penggunaan
Data dan/atau Informasi Konsumen
Pasal 70
(1)
Pengumpulan dan penggunaan data dan/atau informasi
Konsumen dapat dilakukan apabila:
a.
Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis;
dan/atau
b.
terdapat
kewajiban
bagi
Penyelenggara
untuk
mengumpulkan dan menggunakan data dan/atau
informasi
Konsumen
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Data
dan/atau
informasi
Konsumen
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.
data dan/atau informasi pribadi:
1.
nama lengkap;
2.
dokumen identitas;
3.
alamat;
4.
tempat dan tanggal lahir;
5.
nomor telepon;
6.
nama ibu kandung;
7.
data dan/atau informasi lain yang diserahkan
atau diberikan akses oleh Konsumen kepada
Penyelenggara; dan/atau
8.
data dan/atau informasi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.
data dan/atau informasi korporasi:
1.
nama;
2.
alamat;
3.
nomor telepon;
4.
dokumen
identitas
berupa
Kartu
Tanda
Penduduk atau paspor atau izin tinggal direksi
atau dewan komisaris atau yang setara, dan
pemegang saham atau yang setara;
5.
data dan/atau informasi lain yang diserahkan
atau diberikan akses oleh Konsumen kepada
Penyelenggara; dan/atau
6.
data dan/atau informasi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 71
(1)
Penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara
tertulis dan/atau lisan kepada Konsumen paling sedikit
mengenai:
a.
tujuan pengumpulan dan penggunaan data dan/atau
informasi Konsumen; dan
b.
konsekuensi
dari
persetujuan
Konsumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf
a.
(2)
Penyelenggara hanya dapat menggunakan data dan/atau
informasi Konsumen sesuai dengan tujuan yang telah
disampaikan kepada Konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.
Pasal 72
Konsumen berhak menarik kembali persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 73 Dalam rangka melakukan pelindungan data dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 74 Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara wajib memiliki: a. fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; b. sistem informasi dan ketahanan siber yang andal untuk mendukung pelaksanaan pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan c. mekanisme mengenai pelindungan data dan/atau informasi Konsumen.
Pasal 75
Penyelenggara wajib mengelola dan menatausahakan data
dan/atau informasi Konsumen secara lengkap, akurat, kini,
dan utuh.
Bagian Kedua Kerja Sama Pengelolaan Data
Pasal 76
(1)
Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak
ketiga
untuk
mengelola
data
dan/atau
informasi
Konsumen.
(2)
Penyelenggara
wajib
memastikan
pihak
ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan
pelindungan data yang setara atau lebih tinggi.
(3)
Penyelenggara
wajib
memastikan
pihak
ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga
kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi
Konsumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pertukaran Data
Pasal 77
(1)
Pengungkapan atau pertukaran data dan/atau informasi
Konsumen kepada pihak lain hanya dapat dilakukan
apabila:
a.
Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis;
dan/atau
b.
terdapat
kewajiban
bagi
Penyelenggara
untuk
memberikan data dan/atau informasi Konsumen
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2)
Penyelenggara
wajib
memperoleh
persetujuan
dari
Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebelum memberikan data dan/atau informasi Konsumen
kepada pihak lain.
(3)
Penyelenggara wajib memastikan pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dan/atau
menggunakan data dan/atau informasi Konsumen selain
yang disetujui oleh Konsumen.
Pasal 78
Pertukaran data dan/atau informasi Konsumen di sektor
keuangan dapat dilakukan antar-Penyelenggara dan/atau
melalui infrastruktur pengelolaan data secara terintegrasi yang
difasilitasi oleh otoritas sektor keuangan.
Pasal 79
(1)
Penyelenggara dapat melakukan transfer data dan/atau
informasi Konsumen kepada pihak lain di luar wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal Penyelenggara melakukan transfer data
dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara wajib
memastikan negara tempat kedudukan pihak penerima
transfer data dan/atau informasi Konsumen memiliki
tingkat pelindungan data dan/atau informasi Konsumen
yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak
terpenuhi,
Penyelenggara
wajib
memastikan
terdapat pelindungan data dan/atau informasi Konsumen
yang memadai dan bersifat mengikat berupa:
a.
perjanjian
antarnegara
tempat
kedudukan
Penyelenggara yang melakukan transfer data dengan
negara tempat kedudukan pihak yang menerima
transfer data; dan/atau
b.
peraturan perusahaan yang mengikat untuk suatu
grup perusahaan.
(4)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) tidak terpenuhi, Penyelenggara wajib
mendapatkan persetujuan Konsumen.
Bagian Keempat Akses Data
Pasal 80
(1)
Penyelenggara wajib memberikan kepada Konsumen akses
dan salinan data dan/atau informasi Konsumen.
(2)
Penyelenggara wajib memastikan Konsumen memiliki hak
untuk dapat memperbaiki, mengakhiri, menghapus,
dan/atau
memusnahkan
data
dan/atau
informasi
Konsumen, dan hak lain sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 81
(1)
Untuk melindungi data dan/atau informasi Konsumen,
Penyelenggara dilarang:
a.
memberikan data dan/atau informasi Konsumen
kepada pihak lain;
b.
menggunakan data dan/atau informasi Konsumen
yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau
layanan;
c.
menggunakan
data
dan/atau
informasi
calon
Konsumen yang permohonan penggunaan produk
dan/atau
layanan
ditolak
oleh
Penyelenggara;
dan/atau
d.
menggunakan
data
dan/atau
informasi
calon
Konsumen yang menarik permohonan penggunaan
produk dan/atau layanan.
(2)
Penyelenggara dilarang mengharuskan calon Konsumen
setuju untuk membagikan data dan/atau informasi
sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan.
(3)
Ketentuan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dikecualikan untuk Penyelenggara yang telah memiliki
dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan
data pribadi.
Pasal 82
Dalam hal Penyelenggara memperoleh data dan/atau informasi
Konsumen
dari
pihak
lain,
Penyelenggara
yang
akan
menggunakan data dan/atau informasi Konsumen wajib:
a.
memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud
telah memperoleh persetujuan dari Konsumen untuk
memberikan data dan/atau informasi Konsumen kepada
Penyelenggara; dan
b.
memberitahukan Konsumen mengenai sumber data
dan/atau
informasi
Konsumen
yang
diperoleh
Penyelenggara.
Bagian Kelima Pengamanan Pelindungan Data
Pasal 83
(1)
Penyelenggara wajib menerapkan pengamanan untuk
melindungi data dan/atau informasi Konsumen dari akses
tanpa hak, kebocoran, kehilangan, perubahan, dan/atau
penyalahgunaan.
(2) Dalam hal terjadi kegagalan pengamanan data dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara wajib: a. melakukan penanganan dengan segera; dan b. menyampaikan pemberitahuan kepada Konsumen dan Bank Indonesia.
Pasal 84 Ketentuan mengenai pelindungan data dan/atau informasi Konsumen diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Keenam Sanksi Administratif
Pasal 85
(1)
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 73, Pasal 74,
Pasal 75, Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat
(2), Pasal 77 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 79 ayat (3),
Pasal 79 ayat (4), Pasal 80, Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat
(2), Pasal 82, dan/atau Pasal 83 dikenai sanksi
administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
pembatasan
produk
dan/atau
layanan
untuk
sebagian atau seluruhnya;
c.
penghentian sementara sebagian atau sementara
seluruhnya;
d.
perintah
dan/atau
rekomendasi
pemberhentian
anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris,
atau yang setara pada Penyelenggara; dan/atau
e.
pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan dan/atau batas pemenuhan
dalam jangka waktu tertentu.
(3)
Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik
mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.
BAB VIII
LITERASI KEUANGAN
Pasal 86 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Konsumen dan masyarakat.
Pasal 87
Penyelenggara wajib menyediakan sarana literasi keuangan
yang mudah diakses secara berkelanjutan oleh Konsumen dan
masyarakat.
Pasal 88 Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen dalam hal terjadi gangguan layanan, insiden
keamanan, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kerugian Konsumen.
Pasal 89
Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, Penyelenggara
dapat berkolaborasi dengan Penyelenggara lain dan/atau
pemangku kepentingan.
Pasal 90
Penyelenggara
wajib
melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
Pasal 91 Ketentuan mengenai literasi keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pasal 92
(1)
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan/atau
Pasal 90 dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
pembatasan
produk
dan/atau
layanan
untuk
sebagian atau seluruhnya;
c.
penghentian sementara sebagian atau sementara
seluruhnya;
d.
perintah
dan/atau
rekomendasi
pemberhentian
anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris,
atau yang setara pada Penyelenggara; dan/atau
e.
pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan dan/atau batas pemenuhan
dalam jangka waktu tertentu.
(3)
Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik
mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.
BAB IX
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 93 (1) Penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko terkait Pelindungan Konsumen. (2) Penerapan manajemen risiko terkait Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara; b. ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi; c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko;
d.
sumber daya manusia; dan
e.
pengendalian internal.
Pasal 94 Seluruh pemenuhan kewajiban dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelindungan konsumen akan mempengaruhi penilaian manajemen risiko atau penilaian lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap Penyelenggara.
Pasal 95
Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko diatur
dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pasal 96
(1)
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
pembatasan
produk
dan/atau
layanan
untuk
sebagian atau seluruhnya;
c.
penghentian sementara sebagian atau sementara
seluruhnya;
d.
perintah
dan/atau
rekomendasi
pemberhentian
anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris,
atau yang setara pada Penyelenggara; dan/atau
e.
pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan dan/atau batas pemenuhan
dalam jangka waktu tertentu.
(3)
Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik
mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.
BAB X
PERILAKU PENYELENGGARA
(MARKET CONDUCT)
Pasal 97 (1) Bank Indonesia melakukan penguatan dan pemantauan terhadap Perilaku Penyelenggara (Market Conduct) dalam penerapan prinsip Pelindungan Konsumen. (2) Penguatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penerapan Perilaku Penyelenggara (Market Conduct); b. asesmen Perilaku Penyelenggara (Market Conduct); dan c. pengawasan Perilaku Penyelenggara (Market Conduct).
Pasal 98 (1) Dalam rangka penerapan Perilaku Penyelenggara (Market Conduct), Bank Indonesia melakukan:
a.
penyediaan pedoman Perilaku Penyelenggara (Market
Conduct);
b.
penyediaan
sarana
peningkatan
kapasitas
Penyelenggara; dan
c.
diseminasi
implementasi
penerapan
Perilaku
Penyelenggara (Market Conduct).
(2)
Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk
menyediakan pedoman Perilaku Penyelenggara (Market
Conduct) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Dalam menyediakan pedoman Perilaku Penyelenggara
(Market Conduct), pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
mengenai Pelindungan Konsumen.
Pasal 99
(1)
Penyelenggara wajib melakukan asesmen atas penerapan
prinsip Pelindungan Konsumen secara mandiri (self-
assessment) dan disampaikan kepada Bank Indonesia
secara berkala.
(2)
Bank
Indonesia
melakukan
asesmen
Perilaku
Penyelenggara (Market Conduct) melalui:
a.
validasi terhadap asesmen atas penerapan prinsip
Pelindungan
Konsumen
secara
mandiri
(self-
assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
dan
b.
pemetaan profil Perilaku Penyelenggara (Market
Conduct).
Pasal 100
(1)
Bank
Indonesia
melakukan
pengawasan
Perilaku
Penyelenggara (Market Conduct).
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui:
a.
pengawasan tidak langsung; dan
b.
pemeriksaan.
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pendekatan kepatuhan dan/atau
berbasis risiko.
(4)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan
otoritas terkait lainnya.
(5)
Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk
melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 101
Ketentuan mengenai Perilaku Penyelenggara (Market Conduct)
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pasal 102
(1)
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
pembatasan
produk
dan/atau
layanan
untuk
sebagian atau seluruhnya;
c. penghentian sementara sebagian atau sementara seluruhnya; d. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, atau yang setara pada Penyelenggara; dan/atau e. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan/atau batas pemenuhan dalam jangka waktu tertentu. (3) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
BAB XI
PENGADUAN KE BANK INDONESIA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 103 (1) Konsumen dapat menyampaikan Pengaduan melalui sarana resmi Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia menatausahakan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem layanan Konsumen Bank Indonesia.
Pasal 104
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1)
berupa:
a.
permintaan
informasi
mengenai
ketidakpahaman
Konsumen atas kebijakan Bank Indonesia terhadap
Penyelenggara mengenai produk dan/atau layanan;
b.
indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara
terhadap ketentuan Bank Indonesia; dan/atau
c.
kerugian finansial dan/atau potensi kerugian finansial
yang berdampak secara langsung kepada Konsumen.
Pasal 105
Pengaduan
berupa
permintaan
informasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 huruf a ditindaklanjuti dengan
edukasi.
Pasal 106
(1)
Pengaduan berupa indikasi pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dan/atau kerugian
finansial
dan/atau
potensi
kerugian
finansial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c,
disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Konsumen
tidak menyepakati hasil penanganan dan penyelesaian
yang dilakukan oleh Penyelenggara.
(2)
Pengaduan berupa kerugian finansial dan/atau potensi
kerugian finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
104 huruf c merupakan permasalahan perdata yang tidak
pernah diproses oleh pengadilan, lembaga atau badan
penyelesaian sengketa, atau otoritas yang berwenang
lainnya.
(3)
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditindaklanjuti dengan konsultansi dan/atau fasilitasi.
(4)
Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk
melakukan konsultansi dan/atau fasilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pengaduan kepada
Bank Indonesia dengan Konsultansi
Pasal 107
(1)
Dalam kegiatan konsultansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (3), Bank Indonesia dan/atau pihak
lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia:
a.
memberikan pemahaman kepada Konsumen dan
Penyelenggara
terkait
permasalahan
dalam
penggunaan produk dan/atau layanan;
b.
meminta klarifikasi permasalahan kepada Konsumen
dan Penyelenggara;
c.
meminta Penyelenggara untuk meninjau kembali
Pengaduan; dan
d.
meminta
Penyelenggara
menyampaikan
usulan
penyelesaian Pengaduan kepada Konsumen.
(2)
Penyelenggara wajib:
a.
memberikan klarifikasi permasalahan Konsumen;
b.
meninjau kembali Pengaduan; dan
c.
menyampaikan
usulan
penyelesaian
Pengaduan
kepada
Konsumen
dalam
kurun
waktu
yang
ditetapkan Bank Indonesia.
(3)
Bank Indonesia berwenang meminta Penyelenggara untuk
melakukan
atau
tidak
melakukan
sesuatu
dalam
pelaksanaan konsultansi.
Pasal 108 Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Penyelenggara dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan (3).
Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengaduan kepada Bank Indonesia dengan Fasilitasi
Pasal 109 Dalam hal Konsumen tidak setuju atas hasil konsultansi yang diberikan oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, Konsumen dapat menyampaikan permintaan fasilitasi kepada Bank Indonesia dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Pasal 110
(1)
Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditunjuk Bank
Indonesia
menindaklanjuti
permintaan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 dengan melaksanakan
fasilitasi.
(2)
Hasil fasilitasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan
antara Penyelenggara dan Konsumen.
(3)
Dalam
hal
hasil
fasilitasi
berupa
kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara dan
Konsumen melaksanakan kesepakatan hasil fasilitasi.
(4)
Dalam hal hasil fasilitasi berupa ketidaksepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat
mengajukan Sengketa kepada badan atau lembaga yang
menyelenggarakan alternatif penyelesaian sengketa sektor
keuangan atau kepada pengadilan.
Pasal 111
Ketentuan mengenai Pengaduan ke Bank Indonesia diatur
dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Keempat Sanksi Administratif
Pasal 112
(1)
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
pembatasan
produk
dan/atau
layanan
untuk
sebagian atau seluruhnya;
c.
penghentian sementara sebagian atau sementara
seluruhnya;
d.
perintah
dan/atau
rekomendasi
pemberhentian
anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris,
atau yang setara pada Penyelenggara; dan/atau
e.
pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan dan/atau batas pemenuhan
dalam jangka waktu tertentu.
(3)
Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik
mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.
BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR KEUANGAN
Pasal 113
Dalam hal Konsumen tidak menyepakati hasil penanganan dan
penyelesaian yang dilakukan oleh Penyelenggara atau Bank
Indonesia dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia,
Konsumen dapat mengajukan penyelesaian Sengketa kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor keuangan.
Pasal 114
Penyelesaian Sengketa sektor keuangan melalui lembaga
alternatif penyelesaian sengketa sektor keuangan dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai lembaga
alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan.
BAB XIII
DATA DAN/ATAU INFORMASI PELINDUNGAN KONSUMEN
Pasal 115
(1)
Bank Indonesia berwenang:
a.
menyelenggarakan survei;
b.
memperoleh data dan/atau informasi, laporan,
keterangan, dan/atau penjelasan dari Penyelenggara
dan/atau pihak ketiga; dan
c.
melakukan pertukaran data dan/atau informasi
dengan otoritas, kementerian, dan/atau lembaga
terkait,
untuk
mendukung
perumusan
dan
pelaksanaan
Kebijakan Pelindungan Konsumen.
(2)
Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan
diseminasi
data
dan/atau
informasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi digital
dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 116
(1)
Penyelenggara wajib memberikan data dan/atau informasi
terkait Pelindungan Konsumen kepada Bank Indonesia
secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
(2)
Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan melalui laporan terkait Pelindungan
Konsumen dan/atau cara lainnya yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.
laporan berkala; dan
b.
laporan insidental.
Pasal 117
(1)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2)
disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring
melalui sistem pelaporan.
(2)
Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia
mengenai pelaporan.
(3)
Dalam hal sistem pelaporan secara daring sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
belum
tersedia,
laporan
disampaikan secara luring.
Pasal 118 Ketentuan mengenai data dan/atau informasi Pelindungan Konsumen diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pasal 119
(1)
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
denda;
c.
pembatasan
produk
dan/atau
layanan
untuk
sebagian atau seluruhnya;
d.
penghentian sementara sebagian atau seluruhnya;
e.
perintah
dan/atau
rekomendasi
pemberhentian
anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris,
atau yang setara pada Penyelenggara; dan/atau
f.
pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan dan/atau batas pemenuhan
dalam jangka waktu tertentu.
(3)
Dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan sanksi
administratif berupa denda, Bank Indonesia berwenang
untuk mengubah denda yang telah dikenakan kepada
Penyelenggara menjadi sanksi:
a.
pembatasan
produk
dan/atau
layanan
untuk
sebagian atau seluruhnya; atau
b.
pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan.
(4)
Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), sanksi administratif berupa denda
dinyatakan hapus.
(5)
Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik
mengenai pengenaan sanksi administratif.
(6)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.
BAB XIV
KOORDINASI DAN SINERGI
Pasal 120
(1)
Dalam
mencapai
sasaran
Kebijakan
Pelindungan
Konsumen, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan
sinergi dengan kementerian, lembaga, aparat penegak
hukum, asosiasi, otoritas, dan/atau pihak lainnya.
(2)
Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menerapkan prinsip independensi
dalam interdependensi kebijakan.
(3)
Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a.
koordinasi untuk mendukung pencapaian strategi
nasional Pelindungan Konsumen; dan
b.
koordinasi
mengenai
Pelindungan
Konsumen
lainnya.
(4)
Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan
melalui
forum
koordinasi,
nota
kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau bentuk
koordinasi dan sinergi lainnya.
Pasal 121
Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
ayat (1) mencakup:
a.
harmonisasi Kebijakan Pelindungan Konsumen;
b.
pemenuhan kepatuhan Penyelenggara;
c.
keberdayaan Konsumen; dan
d.
pengembangan Kebijakan Pelindungan Konsumen.
Pasal 122 Ketentuan mengenai koordinasi dan sinergi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
BAB XV
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
Pasal 123
(1)
Bank
Indonesia
menerapkan
transparansi
dalam
pelaksanaan Kebijakan Pelindungan Konsumen sebagai
bentuk akuntabilitas kepada publik.
(2)
Dalam penerapan transparansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan komunikasi
untuk
meningkatkan
pemahaman
publik
terhadap
Pelindungan
Konsumen
melalui
berbagai
sarana
komunikasi.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 124
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
a.
Penyelenggara yang tidak menjadi objek pengaturan
Pelindungan
Konsumen
sebelum
Peraturan
Bank
Indonesia ini berlaku, wajib melaksanakan seluruh
ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku;
b.
Perjanjian Baku yang telah dibuat sebelum Peraturan
Bank Indonesia ini berlaku wajib disesuaikan oleh
Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini mulai
berlaku; dan
c.
Penyelenggara
yang
belum
memiliki
unit
khusus
Pelindungan
Konsumen
sebelum
Peraturan
Bank
Indonesia ini berlaku, wajib membentuk unit khusus
Pelindungan
Konsumen
dan
memenuhi
ketentuan
mengenai unit khusus Pelindungan Konsumen dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 125 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38/BI), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 126
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku,
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13/BI, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38/BI), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 127
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2026
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Œ
PERRY WARJIYO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA
I.
UMUM
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta sejalan dengan penguatan di sektor keuangan, diperlukan Kebijakan
Pelindungan
Konsumen
yang
memberikan
kepastian
hukum,
menumbuhkan kesadaran Penyelenggara, dan meningkatkan keberdayaan
Konsumen sebagai pedoman dalam penyelenggaraan produk dan/atau
layanan oleh Penyelenggara.
Perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat telah
mendorong inovasi produk, layanan, dan model bisnis di bidang Sistem
Pembayaran, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta sektor lainnya. Di
sisi lain, perkembangan tersebut meningkatkan kompleksitas dan eksposur
risiko bagi Konsumen antara lain ketidakseimbangan informasi, praktik
usaha yang tidak transparan, penyalahgunaan data, serta belum
optimalnya penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa, sehingga
meningkatkan tantangan di Pelindungan Konsumen. Kondisi tersebut
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Penyelenggara
dan sistem keuangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas
kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas
Sistem Pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi mengenai Pelindungan
Konsumen Bank Indonesia yang responsif terhadap perkembangan
lingkungan strategis.
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan lingkungan strategis dan
penguatan kerangka kerja Kebijakan Pelindungan Konsumen, Peraturan
Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank
Indonesia sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan dan
tantangan terkait Pelindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, Bank
Indonesia
perlu
menetapkan
Peraturan
Bank
Indonesia
tentang
Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
Secara substansi, Peraturan Bank Indonesia ini mengatur materi muatan antara lain kerangka kerja Kebijakan Pelindungan Konsumen, hak dan kewajiban Konsumen, hak dan kewajiban Penyelenggara, Perjanjian Baku, pelindungan data dan/atau informasi Konsumen, literasi keuangan, penerapan manajemen risiko, Perilaku Penyelenggara (Market Conduct), Pengaduan ke Bank Indonesia, penyelesaian Sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor keuangan, data dan/atau informasi Pelindungan Konsumen, koordinasi dan sinergi, serta akuntabilitas dan transparansi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “edukasi yang memadai” adalah prinsip yang mengedepankan nilai dan aksi edukatif di antaranya mengenai peran Penyelenggara dalam memberikan: 1. pemahaman terhadap karakteristik, produk, dan/atau layanan sektor keuangan kepada masyarakat; dan 2. pemahaman kepada Konsumen mengenai produk dan/atau layanan, manfaat, biaya, dan risiko serta prosedur dan mekanisme Pelindungan Konsumen di Penyelenggara pada saat pemasaran sampai dengan penanganan Pengaduan. Huruf b Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan" adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan tidak menyesatkan dari informasi mengenai produk dan/atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan/atau layanan digunakan oleh Konsumen termasuk penjelasan mengenai risiko kerugian yang mungkin timbul. Huruf c Yang dimaksud dengan "perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab" adalah prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif, dan bertanggung jawab dari Penyelenggara dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan kepentingan Konsumen di antaranya: 1. memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan Konsumen sebelum menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen; dan
- mencegah lahirnya konflik kepentingan antara Penyelenggara dan Konsumen sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan Penyelenggara, contohnya pemasaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen tidak menjadikan capaian target penjualan sebagai tujuan utama, tetapi secara prioritas memusatkan tujuan pada detail informasi produk dan/atau layanan yang disampaikan kepada Konsumen, dan penanganan Pengaduan tidak dilakukan oleh pegawai atau pemimpin kantor Penyelenggara yang memiliki kaitan dengan Pengaduan dari Konsumen. Huruf d Yang dimaksud dengan "pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen" adalah prinsip yang menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan pelindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas aset keuangan yang dikelola oleh Penyelenggara, privasi, data dan/atau informasi Konsumen, serta menggunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui Konsumen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf e Yang dimaksud dengan "penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien" adalah prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak Konsumen dalam menyampaikan Pengaduan dan Sengketa di antaranya mencakup perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara dengan sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Huruf f Yang dimaksud dengan "penegakan kepatuhan" adalah prinsip yang menitikberatkan pada tindakan Penyelenggara untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Pelindungan Konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, contoh:
- pembentukan unit Pelindungan Konsumen;
- tanggung jawab Penyelenggara atas kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Konsumen setelah melalui proses pembuktian;
- tanggung jawab terhadap kerugian Konsumen yang disebabkan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Penyelenggara; dan
- pelaporan pelaksanaan Pelindungan Konsumen kepada Bank Indonesia. Huruf g Yang dimaksud dengan "persaingan yang sehat" adalah prinsip persaingan antar-Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara jujur, tidak melawan hukum, dan tidak menghambat persaingan usaha. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "bentuk produk dan/atau layanan" adalah jenis produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Bank Indonesia, termasuk produk dan/atau layanan yang secara langsung dimanfaatkan oleh Konsumen maupun
yang digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan
kegiatan di bidang Sistem Pembayaran atau Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing.
Yang dimaksud dengan “kapasitas Penyelenggara” antara lain
model bisnis dan skala kegiatan usaha Penyelenggara. Contohnya
yaitu penerapan prinsip pelindungan aset, privasi, dan data
Konsumen bagi Penyelenggara berskala kecil dapat menggunakan
sistem informasi yang sederhana.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Perumusan
dan
penyusunan
Kebijakan
Pelindungan
Konsumen dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika
dan
kompleksitas
produk
dan/atau
layanan
dari
Penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Contoh
instrumen
lain
adalah
instrumen
yang
memanfaatkan teknologi terbaru antara lain artificial
intelligence dan machine learning.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Penyelenggara di Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing” termasuk Penyelenggara derivatif Pasar
Uang dan Pasar Valuta Asing. Derivatif adalah suatu produk
keuangan yang nilainya merupakan turunan dari aset yang
mendasarinya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Penyelenggara lainnya” adalah
pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia,
termasuk kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan
bank.
Ayat (2)
Bentuk produk dan/atau layanan lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).
Kapasitas Penyelenggara lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).
Pertimbangan atas bentuk produk dan/atau layanan serta
kapasitas Penyelenggara dilakukan untuk memastikan penerapan
prinsip dan ketentuan Pelindungan Konsumen secara adil dan
proporsional sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha, tingkat
relevansi terhadap Konsumen, dan kemampuan Penyelenggara
dalam memenuhi ketentuan Pelindungan Konsumen. Oleh karena
itu, Bank Indonesia dapat menetapkan jenis Penyelenggara
tertentu untuk memenuhi seluruh atau sebagian prinsip dan
ketentuan Pelindungan Konsumen sesuai dengan bentuk produk
dan/atau layanan yang disediakan serta kapasitas Penyelenggara
dalam
melaksanakan
kegiatan
usahanya.
Sebagai
contoh,
Penyelenggara yang menyediakan produk dan/atau layanan yang
kegiatan usahanya berdampak terhadap Konsumen sehingga
menimbulkan tanggung jawab bagi Penyelenggara terhadap
pemenuhan hak dan kepentingan Konsumen akan ditetapkan
untuk memenuhi seluruh prinsip dan ketentuan Pelindungan
Konsumen dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud “bank umum” adalah bank umum sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan
Industri Sistem Pembayaran.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan “Penyelenggara infrastruktur pasar keuangan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Bank Indonesia” adalah Penyelenggara infrastruktur pasar keuangan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
Pasal 11
Huruf a Termasuk dalam perancangan produk dan/atau layanan antara lain piloting, sandbox, dan/atau inovasi produk dan/atau layanan baru. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a Edukasi keuangan di antaranya mencakup edukasi mengenai produk dan/atau layanan yang sesuai kebutuhan dan
kemampuan Konsumen untuk membantu dalam pengambilan
keputusan keuangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan
“sesuai dengan penawaran yang
dijanjikan” adalah Konsumen mendapatkan produk dan/atau
layanan sesuai dengan klausul yang terdapat dalam perjanjian.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “secara benar” adalah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Bentuk advokasi yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa
penanganan Pengaduan oleh Bank Indonesia dimulai dari
penerimaan, pemrosesan, hingga penyelesaian Pengaduan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mencakup
peraturan
perundang-undangan
yang
terkait
dengan
hak
Konsumen dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di
sektor keuangan.
Pasal 14
Huruf a
Metode pemasaran tertentu antara lain mencakup pemasaran
melalui telemarketing.
Huruf b
Termasuk dalam membaca, memahami, dan melaksanakan
dengan benar yaitu penggunaan cara lain bagi Konsumen difabel
untuk melaksanakan kewajiban ini.
Contoh penggunaan cara lain bagi Konsumen difabel tuna netra
adalah meminta penjelasan dari Penyelenggara secara lisan.
Huruf c
Termasuk memiliki iktikad baik dalam penggunaan produk
dan/atau layanan antara lain:
a. memberikan informasi dengan jujur dan benar; dan
b. menggunakan produk dan/atau layanan dengan benar.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 15
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Termasuk memastikan adanya iktikad baik Konsumen antara lain melakukan verifikasi terhadap informasi dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Konsumen. Huruf c Contoh informasi yang menyesatkan mengenai Konsumen antara lain Konsumen menyampaikan informasi tidak benar yang menyebabkan Penyelenggara salah mengambil keputusan atau tindakan. Huruf d Pelindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beriktikad tidak baik antara lain dalam hal Penyelenggara mengetahui atau membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Konsumen maka Penyelenggara dapat melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “terencana” adalah kegiatan yang
dilaksanakan
berdasarkan
strategi
dan
kebijakan
literasi
Penyelenggara sesuai profil risiko layanan.
Yang dimaksud dengan “terukur” adalah memiliki tujuan,
indikator capaian, sasaran peserta, materi, metode pelaksanaan,
serta evaluasi pelaksanaan.
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kegiatan yang
dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan
yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan “masif” adalah kegiatan yang menjangkau
Konsumen dan masyarakat secara luas melalui berbagai sarana
komunikasi.
Yang dimaksud dengan “berorientasi pada Konsumen (consumer
centric)” adalah kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan,
karakteristik, dan tingkat literasi Konsumen.
Ayat (2)
Huruf a
Yang
dimaksud
“sasaran
kegiatan”
adalah
kelompok
masyarakat atau Konsumen tertentu seperti pelajar, pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah, lanjut usia, pengguna
baru layanan digital, atau kelompok lain sesuai kebutuhan.
Huruf b
Yang dimaksud “jumlah target peserta” adalah rencana
capaian jumlah peserta kegiatan dalam rangka meningkatkan
literasi keuangan dalam periode tertentu.
Huruf c
Yang dimaksud “tema dan materi edukasi” adalah jenis
konten atau tema edukasi yang akan disampaikan.
Huruf d
Yang
dimaksud
“media
pelaksanaan”
adalah
media
pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi
keuangan yang akan digunakan seperti media luar jaringan
dan media dalam jaringan.
Huruf e
Yang dimaksud “frekuensi kegiatan” adalah jumlah program
kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan yang
akan dilakukan Penyelenggara selama periode tertentu.
Huruf f
Yang
dimaksud
“wilayah
pelaksanaan”
adalah
tempat
pelaksanaan Penyelenggara dalam melakukan kegiatan dalam
rangka meningkatkan literasi keuangan kepada sasaran yang
telah ditentukan.
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk kerentanan Konsumen antara lain lanjut usia dengan umur 60 (enam puluh) tahun atau lebih, penyandang disabilitas, pengguna baru layanan digital, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat dengan tingkat literasi keuangan atau akses keuangan yang terbatas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Pemberian informasi mengenai fitur produk dan/atau layanan
serta permohonan produk dan/atau layanan diberikan secara
tertulis melalui media yang mudah diakses oleh Konsumen atau
lisan yang tercatat sebagai bukti telah dilakukan pemberian
informasi. Bukti pemberian informasi secara lisan dapat berbentuk format data elektronik. Huruf a
Termasuk dalam informasi mengenai layanan Pengaduan
adalah
informasi
pilihan
bagi
Konsumen
dalam
menyelesaikan Sengketa di pengadilan atau lembaga
alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Penggunaan
bahasa
Indonesia
dalam
penyampaian
informasi dapat disertai terjemahan dalam bahasa asing.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 24
Termasuk dalam Penyelenggara berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia yaitu Penyelenggara yang mendapat penetapan dari Bank Indonesia. Termasuk hal lain yang dipersamakan antara lain pemberian informasi melalui media sosial.
Pasal 25
Contoh pengelolaan komunikasi dan informasi publik antara lain klarifikasi dari Penyelenggara atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan (hoax) yang dapat berdampak pada Konsumen.
Pasal 26
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perubahan informasi” adalah perubahan informasi atas produk dan/atau layanan Penyelenggara yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian. Penyampaian perubahan informasi dilakukan secara langsung kepada Konsumen melalui surat elektronik dan/atau nonelektronik, dan pengumuman. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 27
Contoh sarana resmi antara lain call center, laman resmi, kantor Penyelenggara, email, messaging application, dan/atau media sosial.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Contoh pengecualian dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau perjanjian antara lain perlakuan bagi nasabah prioritas yang mendapatkan layanan yang berbeda dari nasabah umum berdasarkan perjanjian.
Pasal 31
Termasuk layanan khusus antara lain pemberian pendampingan.
Termasuk Konsumen dengan kebutuhan khusus yaitu antara lain
lanjut usia dengan umur 60 (enam puluh) tahun atau lebih, dan
penyandang disabilitas.
Pasal 32
Yang termasuk dalam mekanisme antara lain pedoman dan standard operational procedure.
Pasal 33
Yang dimaksud dengan “biaya yang adil dan wajar” adalah biaya yang tidak merugikan Konsumen maupun Penyelenggara dan sesuai dengan kondisi pasar.
Pasal 34
Ayat (1)
Perilaku bisnis yang bertanggung jawab oleh Penyelenggara terdiri
atas
perencanaan,
penjualan,
pasca
penjualan
termasuk
penanganan Pengaduan, dan/atau perilaku bisnis lainnya.
Termasuk dalam perilaku bisnis yang bertanggung jawab yaitu
Penyelenggara memiliki tata cara terkait pengelolaan benturan
kepentingan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1) Termasuk menjamin produk dan/atau layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Penyelenggara tidak menyediakan layanan ilegal yang belum berizin kepada Konsumen; dan/atau 2. Penyelenggara tidak memfasilitasi pihak lain untuk menyediakan layanan ilegal yang seharusnya berizin di Bank Indonesia. Ayat (2)
Contoh perilaku beriktikad baik oleh Penyelenggara antara lain:
1.
tidak mengalihkan tanggung jawab Penyelenggara kepada
Konsumen sehingga merugikan Konsumen;
2.
Penyelenggara
mengetahui
kondisi
dan
kerentanan
Konsumen dan tidak memanfaatkan pengetahuan yang tidak
seimbang antara Penyelenggara dan Konsumen; dan
3.
tidak menghambat Konsumen dalam menggunakan haknya,
termasuk hak untuk mengakhiri penggunaan produk atau
mengajukan Pengaduan.
Pasal 36
Upaya Penyelenggara untuk melakukan pencegahan antara lain
dengan memiliki dan melaksanakan pedoman perilaku anggota
direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, dan/atau pegawai, pada Penyelenggara dalam bersikap dan bertindak.
Pasal 37
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Termasuk memperhatikan kebutuhan dan kemampuan target Konsumen antara lain mempertimbangkan latar belakang dan pekerjaan target Konsumen. Huruf b Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Termasuk aset Konsumen antara lain dana Konsumen yang
dikelola oleh Penyelenggara.
Termasuk menjaga keamanan aset, privasi, dan data Konsumen
antara lain mencegah:
a. kecurangan, pembocoran informasi, dan tindak kejahatan
atau perbuatan melanggar atau melawan hukum (fraud);
b. penipuan (scam); dan/atau
c. penyalahgunaan lainnya.
Termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
ketentuan mengenai pelindungan data pribadi dan ketentuan
mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi
penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar
valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank
Indonesia.
Ayat (2)
Adanya
mekanisme
pelindungan
aset,
privasi,
dan
data
Konsumen untuk memastikan:
a. penerapan manajemen risiko;
b. pengendalian internal; dan
c. sistem
pengamanan
yang
memadai
sesuai
dengan
perkembangan teknologi dan risiko produk dan/atau layanan.
Contoh
mekanisme
pelindungan
aset,
privasi,
dan
data
Konsumen antara lain:
a. mekanisme penyediaan informasi;
b. mekanisme kontrol; dan/atau
c. mekanisme lainnya mengenai pelindungan aset, privasi, dan
data Konsumen.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43
Yang dimaksud dengan “mudah diakses” adalah mudah ditemukan dan didapatkan untuk digunakan oleh Konsumen. Yang dimaksud dengan “sepanjang waktu” adalah sarana resmi tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memberikan tanggapan dan/atau
menindaklanjuti Pengaduan Konsumen secara efektif” adalah
pemrosesan Pengaduan melalui:
a.
penyampaian informasi secara jelas dan transparan; dan
b.
kesepakatan atau ketidaksepakatan antara Penyelenggara
dan Konsumen.
Yang dimaksud dengan “memberikan tanggapan dan/atau
menindaklanjuti Pengaduan Konsumen secara efisien” adalah
pemrosesan
Pengaduan
sesuai
mekanisme
penanganan
Pengaduan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Bentuk dan nilai kompensasi sesuai dengan kesepakatan antara
Penyelenggara dan Konsumen.
Pasal 46
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Termasuk dalam lembaga atau badan antara lain asosiasi, pihak
lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dan lembaga alternatif
penyelesaian sengketa di sektor keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1) Termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Konsumen antara lain Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pelindungan Konsumen. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Termasuk pihak ketiga antara lain penyelenggara penunjang, merchant aggregator, vendor, penyedia barang dan/atau jasa, agen pemasaran, jasa penagihan (debt collector), dan pengelola call center yang bekerja sama dengan Penyelenggara. Termasuk dalam penerapan prinsip Pelindungan Konsumen oleh pihak ketiga antara lain keterlibatan pihak ketiga untuk pelaksanaan edukasi dan penanganan Pengaduan.
Pasal 53
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang” adalah pihak ketiga yang berdasarkan peraturan perundang- undangan wajib memiliki izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya namun pihak ketiga tersebut tidak memiliki izin atau persetujuan dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang.
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memadai” mencakup sumber daya
manusia yang kompeten dan jumlah sumber daya manusia yang
cukup.
Sumber daya manusia yang kompeten dibuktikan antara lain
dengan latar belakang pendidikan, lamanya bekerja, dan/atau
sertifikasi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 52.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Unit khusus atau fungsi Pelindungan Konsumen dapat dirangkap
oleh unit atau fungsi lain antara lain dalam hal Penyelenggara
memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan skala kegiatan
usaha.
Ayat (4)
Contoh Penyelenggara menghindari benturan kepentingan antara
lain:
a. pegawai unit audit internal tidak diperbolehkan menangani
Pengaduan; dan
b. pegawai unit pemasaran yang merangkap menangani
Pengaduan dan terlibat dalam Pengaduan oleh Konsumen,
tidak diperbolehkan menangani Pengaduan tersebut.
Pasal 56
Ayat (1)
Pelatihan yang mendukung pelaksanaan fungsi Pelindungan
Konsumen dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara atau pihak
lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah pembuatan perjanjian dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan hak dan kewajiban antara Penyelenggara dengan Konsumen. Yang dimaksud dengan "asas keadilan” adalah terpenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban dalam hubungan antara para pihak, dalam hal ini Penyelenggara dan Konsumen. Yang dimaksud dengan "asas kewajaran" adalah tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat dalam menentukan isi perjanjian. Nilai tersebut merujuk di antaranya pada moral dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 61
Contoh “memperhatikan kondisi Konsumen” antara lain kondisi ketersediaan akses, dan/atau Konsumen yang memiliki kendala dalam menggunakan sarana elektronik.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65 Cukup jelas.
Pasal 66 Yang dimaksud dengan “klausul baku” adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih
dahulu secara sepihak oleh Penyelenggara yang dituangkan dalam
suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib
dipenuhi oleh Konsumen.
Ayat (1)
Huruf a
Klausul
pengalihan
tanggung
jawab
atau
kewajiban
Penyelenggara kepada Konsumen di antaranya Konsumen
membebaskan Penyelenggara dari tanggung jawab dan/atau
pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun yang mungkin
timbul dari keluhan atau gugatan yang diajukan oleh
Konsumen atau kuasanya.
Klausul baku ini mengalihkan tanggung jawab yang secara
hukum merupakan tanggung jawab Penyelenggara, menjadi
tanggung jawab Konsumen melalui perjanjian.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "memberi hak kepada Penyelenggara
untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau
mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek
perjanjian produk dan layanan" di antaranya Penyelenggara
melakukan penambahan biaya administrasi secara sepihak.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “menambah, mengubah, dan/atau
memberikan
aturan
lanjutan
secara
sepihak
setelah
perjanjian
disetujui
atau
disepakati”
termasuk
yang
mengakibatkan munculnya aturan baru.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh klausul baku yang letak, bentuk, atau pengungkapannya
sulit dilihat, dibaca, dipahami, atau yang menimbulkan
ambiguitas bagi Konsumen antara lain klausul baku dengan
desain dokumen, tampilan antarmuka, atau alur persetujuan
yang sulit dimengerti Konsumen.
Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan
peraturan
perundang-undangan
terkait
pelindungan
data
pribadi.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Contoh data dan/atau informasi lain yang diserahkan
atau
diberikan
akses
oleh
Konsumen
kepada
Penyelenggara antara lain foto.
Angka 8
Contoh data dan/atau informasi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
data dan informasi kesehatan, data keuangan pribadi,
catatan kejahatan, data anak, dan/atau data genetika.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Contoh data dan/atau informasi lain yang diserahkan
atau
diberikan
akses
oleh
Konsumen
kepada
Penyelenggara antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak
Perusahaan, alamat protocol internet (IP address)
Perusahaan, dan/atau aset dan data karyawan.
Angka 6
Cukup jelas.
Pasal 71 Cukup jelas.
Pasal 72 Cukup jelas.
Pasal 73 Termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai pelindungan data pribadi.
Pasal 74
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Contoh mekanisme mengenai pelindungan data dan/atau
informasi Konsumen antara lain mekanisme transfer, perbaikan,
pengakhiran,
penghapusan,
dan/atau
pemusnahan
data
dan/atau informasi Konsumen.
Pasal 75 Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah pihak lain di dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 77 Cukup jelas.
Pasal 78 Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “transfer” yaitu perpindahan, pengiriman,
dan/atau penggandaan data dan/atau informasi Konsumen baik
secara elektronik maupun nonelektronik dari Penyelenggara
kepada pihak lain.
Termasuk ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan Bank
Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 80 Cukup jelas.
Pasal 81 Cukup jelas.
Pasal 82 Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84 Cukup jelas.
Pasal 85 Cukup jelas.
Pasal 86 Yang dimaksud dengan “kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan” adalah upaya peningkatan pemahaman, kemampuan, dan kepercayaan Konsumen dan masyarakat dalam menggunakan produk dan/atau layanan secara aman dan bertanggung jawab dalam rangka Pelindungan Konsumen secara berkelanjutan, antara lain dilakukan melalui edukasi, penyampaian informasi, sosialisasi, dan/atau kegiatan.
Pasal 87 Termasuk sarana literasi keuangan antara lain: a. aplikasi atau sistem elektronik; b. notifikasi transaksi; c. laman resmi; d. pusat informasi digital; dan/atau e. sarana literasi keuangan lainnya.
Pasal 88 Penyampaian informasi dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko guna meningkatkan kewaspadaan Konsumen serta mencegah potensi kerugian yang lebih luas.
Pasal 89 Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam penerapan Pelindungan Konsumen antara lain kementerian dan/atau lembaga terkait.
Pasal 90 Cukup jelas.
Pasal 91 Cukup jelas.
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93 Cukup jelas.
Pasal 94 Yang dimaksud dengan “penilaian manajemen risiko” antara lain penilaian berdasarkan kriteria transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi (TIKMI) yang diacu dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Yang dimaksud dengan “penilaian lain” antara lain penilaian manajemen risiko dalam penyelenggaraan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
Pasal 95 Cukup jelas.
Pasal 96 Cukup jelas.
Pasal 97 Cukup jelas.
Pasal 98 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia antara lain asosiasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 99 Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Otoritas terkait lainnya antara lain otoritas sektor keuangan
selain Bank Indonesia.
Ayat (5)
Pengawasan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama
Bank Indonesia. Dalam menunjuk pihak lain untuk melakukan
pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja
dan menetapkan kerangka acuan kerja (terms of reference).
Pasal 101 Cukup jelas.
Pasal 102 Cukup jelas.
Pasal 103 Ayat (1) Termasuk sarana resmi Bank Indonesia antara lain call center BICARA, media sosial, dan WhatsApp resmi Bank Indonesia. Ayat (2) Sistem layanan Konsumen Bank Indonesia merupakan sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk memastikan penanganan Pengaduan dilakukan secara efektif dan efisien.
Pasal 104 Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Termasuk otoritas yang berwenang lainnya antara lain Otoritas
Jasa Keuangan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah upaya penyelesaian
Pengaduan dengan cara mempertemukan Konsumen dan
Penyelenggara untuk tindak lanjut penanganan Pengaduan yang
hasilnya dituangkan dalam berita acara fasilitasi.
Ayat (4)
Pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia antara lain asosiasi
industri.
Pasal 107
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengaduan yang ditinjau kembali oleh Penyelenggara adalah
Pengaduan yang telah disampaikan oleh Konsumen dan
telah ditangani oleh Penyelenggara.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 108 Cukup jelas.
Pasal 109 Lihat penjelasan Pasal 106 ayat (3).
Pasal 110 Cukup jelas.
Pasal 111 Cukup jelas.
Pasal 112 Cukup jelas.
Pasal 113 Cukup jelas.
Pasal 114 Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1) Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Pelindungan Konsumen antara lain dilakukan dengan pengembangan data. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk lembaga terkait antara lain asosiasi dan/atau lembaga lainnya. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 116 Cukup jelas.
Pasal 117 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. Ayat (3) Penyampaian secara luring dilakukan antara lain melalui surat elektronik.
Pasal 118 Cukup jelas.
Pasal 119 Cukup jelas.
Pasal 120 Ayat (1) Termasuk pihak lainnya antara lain industri dan komunitas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 121 Cukup jelas.
Pasal 122 Cukup jelas.
Pasal 123 Cukup jelas.
Pasal 124 Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126 Cukup jelas.
Pasal 127 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mencapai tujuan pelindungan konsumen, Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
