Peraturan BI No. 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam - JDIH BPK
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan negara serta untuk mencapai ketersediaan rupiah yang berkualitas dan terpercaya melalui kegiatan pengelolaan uang rupiah kertas dan logam, Bank Indonesia perlu melakukan pengaturan uang rupiah kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan lingkungan strategis dalam pengelolaan uang rupiah kertas dan logam, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas uang. 3. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk logam yang terbuat dari logam uang. 4. Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam. 5. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri. 6. Ciri Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Ciri adalah tanda tertentu pada setiap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Uang Rupiah Kertas dan Logam dari upaya pemalsuan. 7. Desain Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Desain adalah Ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman. 8. Bahan Baku Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Bahan Baku adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam yang mengandung unsur pengaman. 9. Kertas Uang adalah Bahan Baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah Kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. 10. Logam Uang adalah Bahan Baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah Logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. 11. Uang Rupiah Tidak Layak Edar yang selanjutnya disebut UTLE adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang terdiri atas Uang Rupiah Lusuh dan Uang Rupiah Rusak. 12. Uang Rupiah Lusuh adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah.
- Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau bentuk fisiknya berubah atau berbeda dari ukuran dan/atau fisik aslinya.
- Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional atau internasional, dan dapat memiliki Desain yang berbeda dari Uang Rupiah Kertas dan Logam yang beredar.
- Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
- Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam berdasarkan perkiraan kebutuhan Uang Rupiah dalam periode tertentu.
- Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Uang Rupiah Kertas dan Logam.
- Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah Kertas dan Logam sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.
- Perusahaan Percetakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disingkat PPU adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Pencetakan.
- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
- Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut PJPUR adalah penyedia jasa penunjang dalam kegiatan Pengedaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
Pasal 2 (1) Uang Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. alat utama perekonomian yang mendukung tercapainya tujuan bernegara; dan c. alat penukar atau pembayar dan pengukur harga. (3) Uang Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 3
(1)
Macam Uang Rupiah terdiri atas:
a.
Uang Rupiah Kertas;
b.
Uang Rupiah Logam; dan
c.
Uang Rupiah digital.
(2)
Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah Kertas
dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b untuk setiap pecahan Uang Rupiah yang
dikeluarkan.
(3)
Ketentuan mengenai Uang Rupiah digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia.
Pasal 4 (1) Harga Uang Rupiah Kertas dan Logam merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam. (2) Bank Indonesia menetapkan pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II
CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU
UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5 Bank Indonesia menetapkan Ciri, Desain, dan kriteria Bahan Baku Uang Rupiah Kertas dan Logam.
Bagian Kedua Ciri Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 6 (1) Ciri Uang Rupiah Kertas dan Logam terdiri atas: a. Ciri umum; dan b. Ciri khusus. (2) Ciri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. menunjukkan identitas setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam; b. membedakan harga atau nilai nominal setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan c. mengamankan setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam dari upaya pemalsuan.
Pasal 7
(1)
Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a untuk Uang Rupiah Kertas paling sedikit memuat:
a.
gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
b.
frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
c.
sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai
nilai nominalnya;
d.
tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
e.
nomor seri pecahan;
f.
teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
NEGARA
KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA
MENGELUARKAN
RUPIAH
SEBAGAI
ALAT
PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …”; dan
g.
tahun emisi dan tahun cetak.
(2)
Selain Ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Uang Rupiah Kertas juga memuat frasa “Bank Indonesia”.
Pasal 8 (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk Uang Rupiah Logam paling sedikit memuat: a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; b. frasa “Republik Indonesia”; c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan d. tahun emisi. (2) Selain Ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Rupiah Logam juga memuat frasa “Bank Indonesia”.
Pasal 9 (1) Setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam selain memiliki Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 juga memiliki Ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada Desain, Bahan Baku, dan teknik cetak. (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.
Pasal 10 (1) Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak memuat gambar orang yang masih hidup.
(2)
Gambar
pahlawan
nasional
dan/atau
Presiden
dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan
Uang Rupiah Kertas dan Logam.
(3)
Penggunaan gambar pahlawan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diperoleh Pemerintah dari instansi
resmi
yang
bertanggung
jawab
dan
berwenang
menatausahakan gambar dimaksud dan memperoleh
persetujuan dari ahli waris.
(4)
Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden yang
dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan
Uang Rupiah Kertas dan Logam ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
Bagian Ketiga Desain Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 11 (1) Desain Uang Rupiah Kertas dan Logam meliputi: a. Ciri; b. tanda tertentu; c. ukuran; dan d. unsur pengaman. (2) Tanda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup warna, gambar, Bahan Baku, dan tanda lainnya. (3) Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk di dalamnya Ciri atau tanda yang dapat dipergunakan oleh tunanetra.
Bagian Keempat Bahan Baku Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 12
(1)
Bahan Baku Uang Rupiah Kertas dan Logam terdiri atas:
a.
Kertas Uang; dan
b.
Logam Uang.
(2)
Kertas Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat terbuat dari serat kapas atau bahan lainnya.
(3)
Logam Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat terbuat dari aluminium, aluminium
bronze,
kupronikel, baja, dan bahan logam lainnya.
Pasal 13
Bahan
Baku
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
12
mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu,
keamanan, dan harga yang bersaing serta ditetapkan oleh Bank
Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
BAB III TATA CARA PENGEDARAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM
Bagian Kesatu Umum
Pasal 14 (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat. (2) Pengedaran bertujuan untuk memastikan ketersediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berkualitas dan terpercaya dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran untuk kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilaksanakan dengan mengutamakan: a. kepentingan nasional; b. prinsip efektif dan efisien; c. koordinasi; d. penerapan prosedur pengamanan; dan e. pemantauan dan pengawasan. (4) Pengedaran dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang beredar.
Pasal 15
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pengedaran Uang
Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1), Bank Indonesia:
a.
melaksanakan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan
Logam;
b.
menetapkan ketentuan mengenai tata cara Pengedaran
Uang Rupiah Kertas dan Logam;
c.
memberikan izin dan persetujuan atas penyelenggaraan
jasa penunjang dalam kegiatan Pengedaran Uang Rupiah
Kertas dan Logam;
d.
melakukan pemantauan dan pengawasan terkait kegiatan
Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam;
e.
mengenakan pembatasan pemberian layanan penyetoran
dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
f.
menunjuk dan/atau melakukan kerja sama dengan pihak
lain; dan
g.
mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terkait
kegiatan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam.
Pasal 16
Pelaksanaan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh
Bank Indonesia dengan:
a.
mengedarkan Uang Rupiah Kertas dan Logam melalui
penyelenggaraan layanan kas; dan
b.
mendistribusikan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
Pasal 17
Penyelenggaraan layanan kas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf a terdiri atas:
a.
layanan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas
dan Logam oleh Bank di Bank Indonesia;
b.
pengolahan dan Pemusnahan Uang Rupiah Kertas dan
Logam;
c.
layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dan
kas keliling; dan
d.
layanan klarifikasi penentuan keaslian Uang Rupiah
Kertas dan Logam.
Pasal 18
(1)
Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam kegiatan distribusi
bersifat
strategis
dalam
mendukung
perekonomian
nasional guna tercapainya tujuan bernegara.
(2)
Distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan paling sedikit
dengan memperhatikan aspek:
a.
kepentingan nasional;
b.
kerahasiaan informasi;
c.
penggunaan moda transportasi;
d.
penerapan prosedur pengamanan; dan
e.
kesehatan, keselamatan kerja, dan efektivitas serta
efisiensi.
(3)
Kegiatan distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam
meliputi:
a.
distribusi antarkantor Bank Indonesia;
b.
distribusi ke lokasi penyimpanan Uang Rupiah Kertas
dan Logam yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
c.
distribusi ke lokasi pihak lain yang melakukan kerja
sama kemitraan dalam layanan kas.
(4)
Untuk mendukung kelancaran dan keamanan dalam
kegiatan distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam, Bank
Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Pasal 19 Bank dan PJPUR wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara Pengedaran yang ditetapkan Bank Indonesia.
Bagian Kedua
Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam
oleh Bank di Bank Indonesia
Pasal 20
(1)
Bank Indonesia menyelenggarakan layanan penyetoran
dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada
Bank.
(2)
Bank
Indonesia
menetapkan
ketentuan
mengenai
penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam
oleh Bank di Bank Indonesia.
(3)
Dalam
penyelenggaraan
layanan
penyetoran
dan
penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang:
a.
melakukan pemantauan atas kepatuhan Bank dalam
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2);
b.
mengenakan pembatasan terkait pemberian layanan
penyetoran dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas
dan Logam kepada Bank;
c.
menetapkan kebijakan tertentu mengenai layanan
penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan
Logam kepada Bank; dan
d.
mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran
Bank terhadap ketentuan mengenai penyetoran dan
penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam, termasuk
pelanggaran Bank terhadap rencana tindak (action
plan) yang telah memperoleh persetujuan Bank
Indonesia.
Pasal 21 Bank yang dapat melakukan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia merupakan Bank yang telah disetujui untuk memperoleh layanan kebanksentralan berupa layanan rekening giro di Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan. Pasal 22 (1) Bank harus terlebih dahulu melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebelum melakukan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia. (2) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan Bank tidak harus melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Mekanisme transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan tertulis antar-Bank.
Pasal 23
(1)
Dalam
penyelenggaraan
layanan
penyetoran
dan
penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank
Indonesia, Bank wajib:
a.
memastikan kesesuaian jumlah Uang Rupiah Kertas
dan Logam dalam kegiatan penyetoran;
b.
memastikan pegawai dan/atau pihak lain yang
melakukan penarikan Uang Rupiah Kertas dan
Logam telah memiliki kuasa dari Bank dan telah
memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
c.
melakukan penyetoran dan/atau penarikan Uang
Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia sesuai
jam operasional layanan kas Bank Indonesia;
d.
memastikan Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam
kegiatan penyetoran tidak terdapat Uang Rupiah
Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya; dan
e.
menyampaikan laporan proyeksi arus kas (cashflow)
kepada Bank Indonesia secara periodik.
(2)
Dalam
penyelenggaraan
layanan
penyetoran
dan
penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank
Indonesia, Bank dilarang:
a.
melakukan kegiatan selain penyetoran dan/atau
penarikan di lingkungan kantor Bank Indonesia;
b.
melakukan penyetoran Uang Rupiah Kertas dan
Logam yang didalamnya terdapat campuran antara
Uang Rupiah yang layak edar dan UTLE melebihi
batasan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
c.
melakukan penyetoran Uang Rupiah Kertas dan
Logam yang didalamnya terdapat campuran jenis
pecahan dan/atau tahun emisi.
(3)
Dalam kondisi tertentu, transaksi penarikan Uang Rupiah
Kertas dan Logam dapat dilakukan di luar jam operasional
layanan kas Bank Indonesia berdasarkan persetujuan
Bank Indonesia dengan mempertimbangkan kepentingan
umum.
Pasal 24
(1)
Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam:
a.
Pasal 23 ayat (1) huruf a, dikenai pembatasan
pemberian layanan penyetoran Uang Rupiah Kertas
dan Logam di Bank Indonesia;
b.
Pasal 23 ayat (1) huruf b, dikenai pembatasan
pemberian layanan penarikan Uang Rupiah Kertas
dan Logam di Bank Indonesia;
c.
Pasal 23 ayat (1) huruf c, dikenai pembatasan
pemberian layanan penyetoran dan/atau penarikan
Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia;
d.
Pasal 23 ayat (1) huruf d, dikenai sanksi administratif
berupa:
1.
teguran tertulis; dan
2.
denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
per lembar dan per keping temuan Uang Rupiah
tidak asli;
dan
e.
Pasal 23 ayat (1) huruf e, dikenai sanksi administratif
berupa denda sebagaimana diatur dalam ketentuan
mengenai pengenaan sanksi administratif terkait
kewajiban penyampaian laporan.
(2)
Bank yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam:
a.
Pasal 23 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis;
b.
Pasal 23 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif
berupa:
1.
teguran tertulis; dan
2.
denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
per kantor Bank, dalam hal Bank telah dikenai
teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 1 sebanyak 3 (tiga) kali; dan
c.
Pasal 23 ayat (2) huruf c, dikenai pembatasan
pemberian layanan penyetoran dan penarikan Uang
Rupiah Kertas dan Logam.
(3)
Selain mengenakan pembatasan layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, huruf e, dan ayat (2) huruf b, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana tindak (action plan). (4) Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank Indonesia menahan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli dan menindaklanjuti temuan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli melalui koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu.
Pasal 25
(1)
Bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) untuk
memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
(2)
Berdasarkan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melaksanakan
rencana tindak (action plan).
(3)
Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dikenai pembatasan pemberian
layanan penyetoran dan/atau penarikan Uang Rupiah
Kertas dan Logam di Bank Indonesia.
Pasal 26
(1)
Untuk memperoleh layanan penyetoran dan penarikan
Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia, Bank
harus menyampaikan informasi posisi likuiditas dan
transaksi Uang Rupiah antar-Bank.
(2)
Informasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
disampaikan melalui sistem informasi layanan kas yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)
Bank yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memperoleh layanan
penyetoran dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan
Logam di Bank Indonesia.
Pasal 27 Pengenaan pembatasan pemberian layanan penyetoran dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia.
Pasal 28 (1) Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia dilakukan oleh Bank atau penyelenggara jasa penunjang dalam kegiatan Pengedaran yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank. (2) Dalam hal Bank menunjuk atau bekerja sama dan menyerahkan pelaksanaan kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia kepada penyelenggara jasa penunjang dalam kegiatan Pengedaran, Bank wajib: a. memastikan penyelenggara jasa penunjang dalam kegiatan Pengedaran:
- telah memperoleh izin usaha dan persetujuan operasional PJPUR; dan
- telah memberitahukan rencana kegiatan usaha melalui kerja sama operasi kepada Bank Indonesia; dan b. melakukan monitoring kinerja pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam serta penerapan manajemen risiko PJPUR yang jasanya digunakan oleh Bank. (3) Dalam pelaksanaan kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan oleh penyelenggara jasa penunjang dalam kegiatan Pengedaran yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tetap bertanggungjawab memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Pasal 29
(1)
Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dikenai pembatasan
pemberian layanan penyetoran dan/atau penarikan Uang
Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia dan sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
(2)
Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dikenai sanksi
administratif berupa:
a.
teguran tertulis; dan/atau
b.
pembatasan
pemberian
layanan
penyetoran
dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam
di Bank Indonesia.
Pasal 30
(1)
Pembatasan pemberian layanan penyetoran dan/atau
penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam dan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Bank
Indonesia.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan Bank Indonesia
berdasarkan hasil pengawasan.
Pasal 31 Ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam oleh Bank di Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Ketiga
Pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 32 (1) Pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank. (2) Pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam oleh Bank dilakukan dalam rangka kegiatan penyetoran Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia dan
pemenuhan kebutuhan Uang Rupiah Kertas dan Logam di masyarakat.
Pasal 33
(1)
Bank wajib:
a.
melakukan pengolahan Uang Rupiah Kertas dan
Logam sesuai dengan batas tingkat kelayakan Uang
Rupiah; dan
b.
memastikan hasil pengolahan tidak terdapat Uang
Rupiah
Kertas
dan
Logam
yang
diragukan
keasliannya,
dalam pemenuhan kebutuhan Uang Rupiah Kertas dan
Logam di masyarakat.
(2)
Dalam melakukan pengolahan Uang Rupiah Kertas dan
Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
a.
memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara
efektif;
b.
memastikan kompetensi sumber daya manusia di
bidang pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam
telah memadai sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia; dan
c.
menggunakan sarana dan prasarana yang memadai.
(3)
Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif
berupa:
a.
teguran tertulis; dan/atau
b.
pembatasan
pemberian
layanan
penyetoran
dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam
di Bank Indonesia.
Pasal 34 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.
Pasal 35
(1)
Pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan
oleh Bank atau penyelenggara jasa penunjang dalam
kegiatan Pengedaran yang ditunjuk atau bekerja sama
dengan Bank.
(2)
Dalam hal Bank menunjuk atau bekerja sama dan
menyerahkan pelaksanaan kegiatan pengolahan Uang
Rupiah Kertas dan Logam kepada penyelenggara jasa
penunjang dalam kegiatan Pengedaran, Bank wajib:
a.
memastikan penyelenggara jasa penunjang dalam
kegiatan Pengedaran:
1.
telah memperoleh izin usaha dan persetujuan
operasional PJPUR; dan
2.
telah memberitahukan rencana kegiatan usaha
melalui kerja sama operasi kepada Bank
Indonesia; dan
b.
melakukan monitoring kinerja pengolahan Uang
Rupiah
Kertas
dan
Logam
serta
penerapan
manajemen risiko PJPUR yang jasanya digunakan
oleh Bank.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa penunjang dalam kegiatan Pengedaran yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tetap bertanggungjawab memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
Pasal 36
Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis; dan/atau
b.
pembatasan pemberian layanan penyetoran dan/atau
penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank
Indonesia.
Pasal 37
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank
Indonesia.
Pasal 38 Ketentuan mengenai pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Keempat Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 39
(1)
Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan oleh
Bank Indonesia, Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Bank Indonesia.
(2)
Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a.
penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam
pecahan yang sama atau pecahan yang lain;
b.
penarikan dan penggantian Uang Rupiah Kertas dan
Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran;
dan/atau
c.
penarikan dan penggantian UTLE.
(3)
Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang
Rupiah Kertas dan Logam di kantor Bank Indonesia dan di
luar kantor Bank Indonesia melalui kegiatan kas keliling.
Pasal 40 (1) Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat. (2) Penyediaan layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan oleh Bank berdasarkan rencana penyediaan layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam. (3) Bank wajib menyampaikan rencana penyediaan layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan realisasinya kepada Bank Indonesia.
(4)
Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa:
a.
teguran tertulis; dan/atau
b.
pembatasan
pemberian
layanan
penyetoran
dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam
di Bank Indonesia.
Pasal 41 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.
Bagian Kelima Penentuan Keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 42 (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam. (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang tidak memenuhi ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagai Uang Rupiah tidak asli.
Pasal 43
(1)
Bank Indonesia memberikan layanan klarifikasi terhadap
Uang
Rupiah
Kertas
dan
Logam
yang
diragukan
keasliannya yang diterima dari pemohon.
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Uang Rupiah Kertas dan Logam
yang diragukan keasliannya dinyatakan asli, Bank
Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai yang
sama dengan nilai nominal.
(3)
Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Uang Rupiah Kertas dan Logam
yang diragukan keasliannya dinyatakan asli namun dalam
kondisi rusak sebagian, Bank Indonesia memberikan
penggantian sebesar nilai yang sama dengan nilai nominal
sepanjang memenuhi kriteria penggantian UTLE dalam
kondisi rusak.
(4)
Ketentuan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dikecualikan dalam hal permohonan
klarifikasi diajukan untuk kepentingan lembaga yang
melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.
(5)
Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Uang Rupiah Kertas dan Logam
yang diragukan keasliannya dinyatakan tidak asli, Bank
Indonesia tidak memberikan penggantian dan menahan
Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak asli.
(6)
Bank Indonesia menindaklanjuti temuan Uang Rupiah
Kertas dan Logam tidak asli yang diperoleh dari layanan
klarifikasi melalui koordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik
Indonesia
dan/atau
badan
yang
mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu.
Pasal 44 (1) Bank menerima dan menahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya yang berasal dari: a. PJPUR yang jasanya digunakan oleh Bank; b. perseorangan dan badan hukum; dan/atau c. kegiatan pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan oleh Bank. (2) Bank meneruskan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia untuk dimintakan klarifikasi keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
Pasal 45 (1) Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat. (2) Pemberian informasi dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyediaan sarana sosialisasi dalam bentuk spesimen Uang Rupiah; b. visualisasi; c. pemberian keterangan ahli untuk keperluan penegakan hukum; dan/atau d. bentuk lain. (3) Dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.
Pasal 46 Ketentuan mengenai penentuan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Keenam Kerja Sama Kemitraan Layanan Kas
Pasal 47
(1)
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan layanan kas, Bank
Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama kemitraan
layanan kas dengan:
a.
Bank, dalam bentuk sentra kas mitra; dan
b.
lembaga selain Bank, dalam bentuk mitra layanan.
(3)
Kerja
sama
kemitraan
layanan
kas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.
penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan
Logam;
b.
penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam di dalam
dan di luar kantor;
c.
pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
d.
edukasi terkait Uang Rupiah Kertas dan Logam
kepada masyarakat; dan/atau
e.
kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4) Bank Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketujuh
Penyelenggara Jasa Penunjang dalam
Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
Paragraf 1 Umum
Pasal 48
(1)
Setiap pihak yang akan menyelenggarakan jasa penunjang
dalam kegiatan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan
Logam wajib memperoleh izin usaha sebagai PJPUR dari
Bank Indonesia.
(2)
Kegiatan usaha PJPUR terdiri atas:
a.
pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
b.
penyimpanan Uang Rupiah Kertas dan Logam di
khazanah;
c.
distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan/atau
d.
pengisian dan/atau pengambilan Uang Rupiah Kertas
dan Logam pada:
1.
automated teller machine (ATM);
2.
cash deposit machine (CDM);
3.
cash recycling machine (CRM); dan/atau
4.
mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan Logam
lain yang disetujui Bank Indonesia,
termasuk pemantauan dalam rangka pengisian dan
pengambilan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
(3)
Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PJPUR dapat melakukan:
a.
penyediaan automated teller machine (ATM), cash
deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM),
dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan
Logam lain yang disetujui Bank Indonesia;
b.
pemeliharaan automated teller machine (ATM), cash
deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM),
dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan
Logam lain yang disetujui Bank Indonesia;
c.
penukaran
Uang
Rupiah
Kertas
dan
Logam
berdasarkan perjanjian kerja sama;
d.
kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
e.
kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Bank
Indonesia.
Paragraf 2
Perizinan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
Pasal 49 (1) Permohonan perizinan sebagai PJPUR dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui front office perizinan.
(2) Pihak yang mengajukan permohonan izin usaha untuk menjadi PJPUR harus memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi aspek: a. kelembagaan, yang terdiri atas legalitas, komposisi kepemilikan saham, dan kepengurusan; b. permodalan dan keuangan, yang terdiri atas persyaratan modal minimum, kondisi dan/atau kinerja keuangan, dan rencana keberlangsungan bisnis; c. manajemen risiko; dan d. kelayakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. (3) Ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pasal 50 (1) Pihak yang mengajukan izin usaha sebagai PJPUR harus berbentuk perseroan terbatas. (2) Anggota direksi PJPUR wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Mayoritas anggota dewan komisaris PJPUR wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 51 (1) Modal minimum untuk memperoleh izin usaha PJPUR paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal disetor dan laba ditahan. (3) Pemenuhan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari pinjaman. (4) Bank Indonesia dapat menetapkan perubahan besaran modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan: a. mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional; b. menjaga efisiensi nasional; c. menjaga kepentingan publik; d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau e. menjaga persaingan usaha yang sehat. (5) Dalam hal terdapat perubahan besaran modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pasal 52 Perizinan PJPUR dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha.
Pasal 53 (1) Dalam memberikan perizinan PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bank Indonesia melakukan: a. penelitian administratif untuk menilai kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan;
b. asesmen pemenuhan persyaratan aspek kelembagaan, permodalan dan keuangan, manajemen risiko, dan kelayakan; c. penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris; dan d. pemeriksaan lokasi. (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga dilakukan dalam hal terdapat rencana perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
Pasal 54 (1) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, melakukan kegiatan usaha PJPUR setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. (2) PJPUR yang telah memperoleh izin usaha harus melaksanakan kegiatan usaha PJPUR sesuai batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Izin usaha PJPUR berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Izin usaha PJPUR dapat diperpanjang berdasarkan permohonan PJPUR.
Pasal 55 Ketentuan mengenai perizinan PJPUR diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Paragraf 3
Pembukaan Kantor Cabang
Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
Pasal 56 (1) Pembukaan kantor cabang PJPUR wajib memperoleh persetujuan operasional dari Bank Indonesia. (2) Dalam pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rencana pembukaan kantor cabang dicantumkan dalam rencana bisnis PJPUR; b. memenuhi persyaratan penambahan modal; c. memiliki izin perluasan kegiatan operasional dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. menggunakan sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; e. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran; f. memiliki rencana keberlangsungan bisnis untuk kegiatan operasional setempat; dan g. memiliki standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan usaha PJPUR. (3) PJPUR yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. penghentian sementara kegiatan usaha PJPUR pada kantor yang belum memperoleh persetujuan operasional kantor cabang dari Bank Indonesia; dan b. pencabutan izin usaha PJPUR, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, PJPUR belum menghentikan kegiatan usaha PJPUR pada kantor yang belum memperoleh persetujuan operasional kantor cabang dari Bank Indonesia.
Pasal 57 Ketentuan mengenai pembukaan kantor cabang PJPUR diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Paragraf 4 Kerja Sama Operasi PJPUR
Pasal 58
(1)
PJPUR dapat melakukan kerja sama operasi untuk
kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3).
(2)
Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan PJPUR dengan:
a.
Bank; dan/atau
b.
pihak selain Bank berdasarkan persetujuan Bank
Indonesia.
(3)
Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a.
pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
b.
distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam;
c.
pengisian dan/atau pengambilan Uang Rupiah Kertas
dan Logam pada:
1.
automated teller machine (ATM);
2.
cash deposit machine (CDM);
3.
cash recycling machine (CRM); dan/atau
4.
mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan Logam
lain yang disetujui Bank Indonesia,
termasuk pemantauan dalam rangka pengisian dan
pengambilan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
d.
pemeliharaan automated teller machine (ATM), cash
deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM),
dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan
Logam lain yang disetujui Bank Indonesia; dan/atau
e.
kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Bank
Indonesia.
(4)
Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan ketentuan:
a.
kerja sama operasi dilakukan di luar kantor pusat
dan kantor cabang PJPUR;
b.
kerja sama operasi dilakukan di wilayah tertentu
berdasarkan penetapan Bank Indonesia;
c.
setiap kerja sama operasi dilakukan untuk melayani
1 (satu) pemberi kerja;
d.
kerja sama operasi dilakukan dengan tetap mematuhi
ketentuan perizinan dari otoritas setempat; dan
e. kerja sama operasi dalam lingkup kegiatan pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam harus dilakukan di lokasi pemberi kerja dengan tetap memperhatikan standardisasi sarana dan prasarana serta keamanan yang ditetapkan Bank Indonesia.
Pasal 59
(1)
PJPUR yang akan melakukan kerja sama operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib:
a.
memiliki kantor yang berfungsi sebagai koordinator
kerja sama operasi di provinsi pelaksanaan kerja
sama operasi; dan
b.
memberitahukan rencana kerja sama operasi dan
kantor yang berfungsi sebagai koordinator kerja sama
operasi kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan
kerja sama operasi.
(2)
Kantor yang berfungsi sebagai koordinator kerja sama
operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat berupa:
a.
kantor cabang PJPUR; atau
b.
kantor administrasi kerja sama operasi PJPUR.
(3)
Kantor administrasi kerja sama operasi sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) huruf b dilarang menyelenggarakan kegiatan operasional kantor cabang PJPUR.
Pasal 60
PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
penghentian sementara kerja sama operasi; dan/atau
c.
pencabutan izin usaha PJPUR.
Pasal 61 Ketentuan mengenai kerja sama operasi PJPUR diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Paragraf 5
Kewajiban dan Larangan
Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
Pasal 62 Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam, PJPUR wajib: a. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif; b. memiliki asuransi yang melindungi seluruh jenis kegiatan PJPUR; c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PJPUR kepada Bank Indonesia; d. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi; e. membuat perjanjian penggunaan jasa pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam dengan pengguna jasa;
f.
memelihara kecukupan modal minimum sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia;
g.
memenuhi
komposisi
kepemilikan
saham
sesuai
ketentuan Bank Indonesia;
h.
menggunakan sarana dan prasarana sesuai standar yang
ditetapkan Bank Indonesia;
i.
memenuhi standar kualitas olahan Uang Rupiah Kertas
dan Logam yang ditetapkan Bank Indonesia;
j.
melakukan kegiatan dengan menggunakan sarana dan
prasarana sesuai kapasitas yang ditetapkan Bank
Indonesia;
k.
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di
bidang pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan
l.
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagi PJPUR.
Pasal 63 (1) PJPUR dilarang: a. melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya kepemilikan saham mayoritas, paling singkat 5 (lima) tahun sejak izin usaha pertama kali diberikan; dan b. mengalihkan pelaksanaan atas jenis kegiatan usaha PJPUR kepada pihak lain. (2) Perubahan kepemilikan saham mayoritas sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
Pasal 64
PJPUR yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan
usaha PJPUR; dan/atau
c.
pencabutan izin usaha PJPUR.
Pasal 65 Pengenaan sanksi administratif terhadap PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Pasal 60, dan Pasal 64 dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.
Paragraf 6 Pengakhiran PJPUR
Pasal 66
(1)
Pengakhiran
izin
usaha
PJPUR
dilakukan
melalui
pencabutan izin usaha PJPUR oleh Bank Indonesia.
(2)
Pencabutan izin usaha PJPUR dilakukan berdasarkan:
a.
permintaan sendiri; atau
b.
pengenaan sanksi administratif.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara pencabutan izin usaha
PJPUR berdasarkan permintaan sendiri diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pasal 67 Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan PJPUR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 7
Monitoring Bank Terhadap
Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
Pasal 68
(1)
Bank wajib melakukan monitoring kinerja dan penerapan
manajemen risiko PJPUR yang ditunjuk dan bekerja sama
dengan Bank.
(2)
Monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan
ruang
lingkup
kegiatan
usaha
PJPUR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) yang
dikerjasamakan antara Bank dengan PJPUR.
(3)
Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis; dan/atau
b.
pembatasan
pemberian
layanan
penyetoran
dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam
di Bank Indonesia.
Pasal 69 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.
BAB IV KRITERIA PENGGANTIAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM YANG DICABUT DAN DITARIK DARI PEREDARAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 70 Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam dari peredaran.
Pasal 71
Bank Indonesia melakukan Pencabutan dan Penarikan Uang
Rupiah Kertas dan Logam dengan menetapkan:
a.
tanggal berakhirnya Uang Rupiah Kertas dan Logam
sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b.
batas waktu penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam
yang telah dicabut; dan
c.
mekanisme penarikan dan penggantian atas Uang Rupiah
Kertas dan Logam yang telah dicabut.
Pasal 72 (1) Bank Indonesia melakukan penarikan dan penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. penarikan dari masyarakat dilakukan melalui layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; dan b. penarikan dari Bank dilakukan melalui layanan penyetoran atau layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia. (3) Bank Indonesia memberikan penggantian atas setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. (4) Dalam rangka memberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menetapkan kriteria penggantian atas setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. (5) Hak untuk memperoleh penggantian atas setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
Pasal 73
(1)
Pencabutan dan Penarikan dilakukan oleh Bank Indonesia
melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia mengenai
Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Kertas dan
Logam.
(2)
Peraturan Bank Indonesia mengenai Pencabutan dan
Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
(3)
Bank Indonesia mengumumkan penetapan Pencabutan
dan
Penarikan
Uang
Rupiah
Kertas
dan
Logam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media
massa.
Bagian Kedua Kriteria Penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran
Pasal 74 (1) Kriteria penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran ditetapkan sebesar nilai nominal yang sama, dengan ketentuan: a. memenuhi Ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditetapkan Bank Indonesia; dan b. dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Pencabutan dan Penarikan.
(2) Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran dalam kondisi lusuh dan/atau dalam kondisi rusak, dilaksanakan sesuai dengan kriteria penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang lusuh dan/atau rusak.
Pasal 75
Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas setiap
pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan
ditarik dari peredaran apabila:
a.
tidak memenuhi Ciri keaslian Uang Rupiah Kertas dan
Logam yang ditetapkan Bank Indonesia;
b.
dilakukan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
tahun sejak tanggal Pencabutan dan Penarikan; dan/atau
c.
tidak memenuhi ketentuan penggantian Uang Rupiah
Lusuh dan/atau Uang Rupiah Rusak dalam layanan
penukaran.
Pasal 76 Bank Indonesia melakukan Pemusnahan atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
BAB V KRITERIA UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM YANG LUSUH DAN/ATAU RUSAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGGANTIAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 77
(1)
Bank Indonesia melakukan penarikan dari peredaran dan
penggantian atas UTLE.
(2)
Bank Indonesia menetapkan:
a.
kriteria UTLE; dan
b.
kriteria penggantian atas UTLE,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c.
(3)
Mekanisme penarikan dari peredaran dan penggantian
UTLE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:
a.
penarikan
dari
masyarakat
dilakukan
melalui
layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Bank,
atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
dan
b.
penarikan dari Bank dilakukan oleh Bank Indonesia
melalui layanan penyetoran atau layanan penukaran
Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia.
Bagian Kedua Kriteria Uang Rupiah Kertas dan Logam Tidak Layak Edar
Pasal 78 (1) UTLE terdiri atas: a. Uang Rupiah Lusuh; dan b. Uang Rupiah Rusak.
(2) Kriteria Uang Rupiah Lusuh yaitu: a. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya; dan b. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang kondisinya telah berubah. (3) Kriteria Uang Rupiah Rusak yaitu: a. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau fisiknya berubah dari ukuran dan/atau fisik aslinya; atau b. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau fisiknya berbeda dari dan/atau fisik aslinya.
Bagian Ketiga Kriteria Penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam Tidak Layak Edar
Pasal 79
(1)
Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dalam kondisi yang
lusuh diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika
tanda keaslian Uang Rupiah Kertas masih dapat diketahui
atau dikenali.
(2)
Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dalam kondisi yang
rusak sebagian karena berlubang, hilang sebagian, robek,
atau mengerut, dilakukan dengan ketentuan:
a.
diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika
memenuhi kriteria:
1.
kerusakan Uang Rupiah Kertas tidak dilakukan
atau tidak diduga dilakukan dengan sengaja;
2.
tanda keaslian Uang Rupiah Kertas masih dapat
diketahui atau dikenali; dan
3.
fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari 2/3
(dua pertiga) ukuran aslinya dan:
a)
Uang Rupiah Kertas masih merupakan satu
kesatuan dengan atau tanpa nomor seri
yang lengkap; atau
b)
Uang Rupiah Kertas tidak merupakan satu
kesatuan dan kedua nomor seri pada Uang
Rupiah Kertas tersebut lengkap dan sama;
dan
b.
tidak diberikan penggantian jika:
1.
menurut penilaian Bank Indonesia, kerusakan
diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan
secara sengaja; atau
2.
fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau
kurang dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya.
(3)
Penggantian atas Uang Rupiah Kertas dalam kondisi rusak
sebagian karena terbakar diberikan penggantian sebesar
nilai
nominal
sepanjang
menurut
penelitian
Bank
Indonesia masih dapat dikenali keasliannya.
(4)
Ketentuan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) berlaku juga untuk penggantian Uang
Rupiah
Kertas
yang
diragukan
keasliannya
dan
dinyatakan asli namun dalam kondisi rusak sebagian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
(5) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah Kertas yang hilang atau musnah karena sebab apapun.
Pasal 80
(1)
Penggantian atas Uang Rupiah Logam dalam kondisi yang
lusuh diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika
tanda keaslian Uang Rupiah Logam masih dapat diketahui
atau dikenali.
(2)
Penggantian atas Uang Rupiah Logam dalam kondisi
rusak sebagian karena berlubang atau hilang sebagian,
dilakukan dengan ketentuan:
a.
diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika
memenuhi kriteria:
1.
kerusakan Uang Rupiah Logam tidak dilakukan
atau tidak diduga dilakukan dengan sengaja;
2.
tanda keaslian Uang Rupiah Logam masih dapat
diketahui atau dikenali; dan
3.
fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari 1/2
(satu perdua) ukuran aslinya;
dan
b.
tidak diberikan penggantian jika:
1.
menurut penilaian Bank Indonesia, kerusakan
diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan
secara sengaja; atau
2.
fisik Uang Rupiah Logam sama dengan atau
kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya.
(3)
Penggantian atas Uang Rupiah Logam dalam kondisi
rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian
sebesar nilai nominal sepanjang menurut penelitian Bank
Indonesia masih dapat dikenali keasliannya.
(4)
Ketentuan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) berlaku juga untuk penggantian Uang
Rupiah
Logam
yang
diragukan
keasliannya
dan
dinyatakan asli namun dalam kondisi rusak sebagian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
(5)
Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang
Rupiah Logam yang hilang atau musnah karena sebab
apapun.
Pasal 81
(1)
Dalam hal ditemukan Uang Rupiah Kertas dan Logam
tidak asli dalam:
a.
layanan penukaran kepada masyarakat dan Bank;
dan
b.
layanan penyetoran Uang Rupiah Kertas dan Logam
oleh Bank di Bank Indonesia,
Bank Indonesia menahan Uang Rupiah Kertas dan Logam
tidak asli.
(2)
Bank Indonesia menindaklanjuti temuan Uang Rupiah
Kertas dan Logam tidak asli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui koordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik
Indonesia
dan/atau
badan
yang
mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu.
Pasal 82 (1) Ketentuan mengenai penggantian UTLE berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang lusuh dan/atau rusak yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran, sepanjang penggantian dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah. (2) Ketentuan mengenai penggantian UTLE berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian atas Uang Rupiah Khusus dalam kondisi yang lusuh dan/atau yang rusak.
Pasal 83 Bank Indonesia melakukan Pemusnahan atas UTLE yang ditarik dari peredaran.
BAB VI
PENGELOLAAN UANG RUPIAH KERTAS DAN
LOGAM
Bagian Kesatu Umum
Pasal 84 (1) Bank Indonesia melakukan Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam. (2) Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. Perencanaan; b. Pencetakan; c. Pengeluaran; d. Pengedaran; e. Pencabutan dan Penarikan; dan f. Pemusnahan. (3) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan Pencabutan dan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Kedua Perencanaan Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 85
(1)
Bank Indonesia melakukan Perencanaan Uang Rupiah
Kertas dan Logam yang meliputi perencanaan:
a.
jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah Kertas dan
Logam yang dibutuhkan dalam periode tertentu;
b.
jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah Kertas dan
Logam yang akan dicetak dalam periode tertentu; dan
c.
pelaksanaan Pencetakan Uang Rupiah Kertas dan
Logam dalam rangka penyediaan jumlah Uang
Rupiah yang beredar.
(2)
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan memperhatikan:
a.
asumsi pertumbuhan ekonomi;
b.
asumsi tingkat inflasi;
c. asumsi nilai tukar; d. asumsi suku bunga; e. perkembangan digitalisasi pembayaran; f. kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam tertentu; dan/atau g. faktor lain.
Bagian Ketiga Pencetakan Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 86 (1) Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah Kertas dan Logam di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai PPU untuk melakukan Pencetakan. (2) Pencetakan melalui badan usaha milik negara dapat dilakukan dengan cara: a. Pencetakan oleh PPU dengan Bahan Baku yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan/atau b. Pencetakan termasuk penyediaan Bahan Baku oleh PPU. (3) Penunjukan badan usaha milik negara sebagai PPU untuk melakukan Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengadaan di Bank Indonesia. (4) Badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai PPU harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan Pencetakan untuk Bank Indonesia. (5) Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan, badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Pencetakan dengan persetujuan Bank Indonesia. (6) Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara. (7) Badan usaha milik negara bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan jadwal pengiriman hasil Pencetakan oleh lembaga lain yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Lembaga lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menjaga mutu, keamanan, dan memenuhi persyaratan Pencetakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bagian Keempat Pengeluaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 87 (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah Kertas dan Logam. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan: a. macam dan nilai nominal dalam pecahan;
b. Ciri, Desain, dan Bahan Baku; c. tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan/atau d. standardisasi nomor seri Uang Rupiah Kertas, yang akan diterbitkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 88
(1)
Pengeluaran dilakukan oleh Bank Indonesia melalui
penerbitan
Peraturan
Bank
Indonesia
mengenai
Pengeluaran.
(2)
Peraturan
Bank
Indonesia
mengenai
Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
(3)
Bank Indonesia mengumumkan penetapan Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media
massa.
Pasal 89 Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai.
Pasal 90
(1)
Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat
(1) termasuk Pengeluaran Uang Rupiah Khusus.
(2)
Kriteria Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.
merupakan alat pembayaran yang sah di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.
dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu
atau memperingati peristiwa yang berskala nasional
maupun internasional;
c.
dapat memiliki Desain yang berbeda dengan Desain
Uang Rupiah Kertas dan Logam yang sudah beredar;
d.
memiliki harga yang sama dengan nilai nominalnya;
dan
e.
dapat memiliki nilai yang sama atau lebih tinggi dari
nilai nominalnya.
(3)
Bank
Indonesia
menetapkan
tujuan
tertentu
atau
peringatan peristiwa yang berskala nasional maupun
internasional dalam rangka Pengeluaran Uang Rupiah
Khusus.
Pasal 91
Masyarakat dapat memperoleh Uang Rupiah Khusus dengan
mekanisme:
a.
penukaran, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai
nilai yang sama dengan nilai nominal; atau
b.
pembelian, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai
harga jual dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai
nominalnya.
Bagian Kelima Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 92
Bank Indonesia melakukan Pengedaran Uang Rupiah Kertas
dan Logam sesuai dengan ketentuan dan tata cara Pengedaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal
69.
Bagian Keenam Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 93
Bank Indonesia melakukan Pencabutan dan Penarikan Uang
Rupiah
Kertas
dan
Logam
sesuai
dengan
ketentuan
Pencabutan dan Penarikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 sampai dengan Pasal 73.
Bagian Ketujuh Pemusnahan Uang Rupiah Kertas dan Logam
Pasal 94
(1)
Bank Indonesia berwenang melakukan Pemusnahan Uang
Rupiah Kertas dan Logam, termasuk Uang Rupiah
Khusus.
(2)
Kriteria
Uang
Rupiah
Kertas
dan
Logam
yang
dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
UTLE;
b.
Uang Rupiah Kertas dan Logam yang masih layak
edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi
mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang
diminati oleh masyarakat; dan/atau
c.
Uang Rupiah Kertas dan Logam yang sudah tidak
berlaku.
Pasal 95 (1) Pemusnahan Uang Rupiah Kertas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dengan cara meracik atau cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah Kertas. (2) Pemusnahan Uang Rupiah Logam yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dengan cara melebur atau cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah Logam.
Pasal 96 (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
(3) Penempatan jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia.
BAB VII KOORDINASI BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DALAM PERENCANAAN, PENCETAKAN, DAN PEMUSNAHAN UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM
Pasal 97 (1) Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah Kertas dan Logam. (2) Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai bahan pertimbangan Bank Indonesia dalam melakukan Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah Kertas dan Logam. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah.
BAB VIII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Data dan Informasi
Pasal 98
Dalam menetapkan dan melaksanakan Pengelolaan Uang
Rupiah Kertas dan Logam, Bank Indonesia berwenang untuk:
a.
menyelenggarakan survei;
b.
memperoleh data dan informasi dari pihak terkait;
dan/atau
c.
memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan
pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau
kementerian dan lembaga terkait,
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan
data dan informasi Bank Indonesia.
Bagian Kedua Pelaporan
Pasal 99
(1)
Bank
Indonesia
berwenang
melakukan
pengaturan
mengenai pelaporan terkait dengan Pengelolaan Uang
Rupiah Kertas dan Logam.
(2)
Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan secara
lengkap, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank
Indonesia.
(3)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
disampaikan secara berkala dan/atau insidental apabila
diperlukan.
(4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan untuk periode: a. bulanan; b. triwulanan; c. tahunan; dan/atau d. periode lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 100 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 disampaikan secara luring dan/atau daring. (2) Laporan daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 101 (1) Bank dan PJPUR yang melanggar kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dikenai sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap laporan per hari kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap laporan bagi Bank dan PJPUR yang terlambat menyampaikan laporan berkala dan/atau koreksi laporan berkala; dan b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap laporan per periode bagi Bank dan PJPUR yang tidak menyampaikan laporan berkala. (2) Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban Bank dan PJPUR untuk tetap menyampaikan laporan berkala dan/atau koreksi laporan.
Pasal 102 Ketentuan mengenai pelaporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Ketiga Pemantauan
Pasal 103 (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan kepada Bank terkait kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam: a. penyelenggaraan layanan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Bank Indonesia; dan b. pemenuhan Uang Rupiah Kertas dan Logam di masyarakat. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan tidak langsung dan/atau pemantauan langsung. (3) Bank Indonesia berwenang untuk meminta Bank memberikan laporan, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam pemantauan oleh Bank Indonesia.
(4)
Bank wajib memberikan laporan, keterangan, penjelasan,
rekaman, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
(5)
Bank yang tidak memberikan laporan, keterangan,
penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif
berupa:
a.
teguran tertulis; dan/atau
b.
denda.
(6)
Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5),
Bank
Indonesia
dapat
mengenakan pembatasan pemberian layanan penyetoran
dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di
Bank Indonesia.
Bagian Ketiga Pengawasan
Pasal 104
(1)
Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap:
a.
Bank; dan
b.
PJPUR.
(2)
Pengawasan terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a.
kegiatan pengolahan;
b.
kegiatan penyediaan layanan penukaran kepada
masyarakat;
c.
pelaksanaan monitoring kinerja dan penerapan
manajemen risiko oleh PJPUR yang digunakan
jasanya oleh Bank;
d.
sumber daya manusia yang meliputi pengelolaan dan
pemenuhan
standar
kompetensi
sumber
daya
manusia; dan
e.
aspek lain sesuai kebutuhan pengawasan Bank
Indonesia.
(3)
Pengawasan terhadap PJPUR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.
kelembagaan PJPUR sebagai badan hukum;
b.
pemenuhan standar sarana dan prasarana sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
c.
kegiatan usaha yang meliputi kinerja operasional dan
kinerja keuangan;
d.
sumber daya manusia yang meliputi pengelolaan dan
pemenuhan
standar
kompetensi
sumber
daya
manusia; dan
e.
aspek lainnya sesuai kebutuhan pengawasan Bank
Indonesia.
(4)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilaksanakan melalui:
a.
pengawasan tidak langsung, melalui penelitian
terhadap laporan berkala dan laporan insidental yang
disampaikan oleh Bank dan/atau PJPUR; dan
b.
pengawasan langsung, melalui pemeriksaan untuk
memastikan kebenaran laporan yang disampaikan
dan pemenuhan kewajiban oleh Bank dan/atau PJPUR. (5) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang menggunakan jasa PJPUR.
Pasal 105 Dalam melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf b, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank, PJPUR, dan pihak yang menggunakan jasa PJPUR.
Pasal 106
(1)
Bank dan PJPUR wajib memberikan laporan, keterangan,
penjelasan,
rekaman,
dan/atau
dokumen
yang
dibutuhkan dalam pengawasan oleh Bank Indonesia
dan/atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia.
(2)
Bank yang tidak memberikan laporan, keterangan,
penjelasan,
rekaman,
dan/atau
dokumen
yang
dibutuhkan dalam pengawasan oleh Bank Indonesia
dan/atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia,
dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
denda; dan/atau
c.
pembatasan
pemberian
layanan
penyetoran
dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam
di Bank Indonesia.
(3)
PJPUR yang tidak memberikan laporan, keterangan,
penjelasan,
rekaman,
dan/atau
dokumen
yang
dibutuhkan dalam pengawasan oleh Bank Indonesia
dan/atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia,
dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
denda;
c.
penghentian
sementara
sebagian
atau
seluruh
kegiatan PJPUR; dan/atau
d.
pencabutan izin usaha PJPUR.
Pasal 107
(1)
Bank
Indonesia
menetapkan
tindak
lanjut
hasil
pengawasan terhadap Bank dan PJPUR.
(2)
Dalam menetapkan tindak lanjut hasil pengawasan
terhadap Bank dan PJPUR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
a.
tingkat pelanggaran;
b.
potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan
usaha; dan/atau
c.
pertimbangan lain.
(3)
Pertimbangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
penilaian aspek:
a.
kinerja pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam
yang dilakukan oleh Bank;
b.
manajemen risiko;
c.
kecukupan
keamanan
dan
keandalan
sistem
informasi dan siber;
d.
kinerja usaha dan permodalan PJPUR;
e.
integritas dan kompetensi anggota direksi dan
anggota dewan komisaris PJPUR; dan/atau
f.
aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)
Bank dan PJPUR wajib melaksanakan tindak lanjut hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
denda; dan/atau
c.
pembatasan
pemberian
layanan
penyetoran
dan/atau penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam
di Bank Indonesia.
(6)
PJPUR yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
denda;
c.
penghentian
sementara
sebagian
atau
seluruh
kegiatan PJPUR; dan/atau
d.
pencabutan izin usaha PJPUR.
(7)
Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada
pihak terkait mengenai pengenaan sanksi administratif
terhadap Bank dan PJPUR.
Pasal 108 Ketentuan mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 109 (1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. PJPUR yang telah memperoleh izin usaha sebagai PJPUR dengan kategori satu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, wajib memenuhi ketentuan permodalan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku; b. PJPUR yang belum memenuhi ketentuan permodalan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dapat melakukan kegiatan usaha distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam penyimpanan Uang Rupiah Kertas dan Logam di khazanah; c. PJPUR yang telah memperoleh izin usaha sebagai PJPUR dengan kategori dua berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, dinyatakan sebagai PJPUR berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini; d. izin PJPUR yang telah diberikan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dinyatakan masih tetap
berlaku sampai dengan jangka waktu izin PJPUR
berakhir;
e.
Bank yang telah ditunjuk sebagai Bank pengelola kas
titipan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah,
wajib memenuhi ketentuan sebagai sentra kas mitra
dalam Peraturan Bank Indonesia ini paling lambat
pada tanggal 30 Juni 2026; dan
f.
perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dengan
Bank pengelola kas titipan yang disusun berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019
tentang Pengelolaan Uang Rupiah, dinyatakan masih
berlaku dan pelaksanaannya tunduk pada ketentuan
terkait sentra kas mitra dalam Peraturan Bank
Indonesia ini.
(2)
Dalam hal PJPUR tidak dapat memenuhi ketentuan
permodalan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PJPUR
dikenai pencabutan izin usaha.
Pasal 110
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
a.
pengenaan sanksi administratif berupa denda terhadap
Bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan
mengenai penyetoran Uang Rupiah Kertas dan Logam
yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2027; dan
b.
Bank
yang
melakukan
pelanggaran
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d sebelum batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenai
sanksi
administratif
berupa
denda
sesuai
dengan
ketentuan Pasal 69 Peraturan Bank Indonesia Nomor
21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 112 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 113 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2026
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Œ
PERRY WARJIYO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM
I. UMUM Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang Mata Uang) merupakan instrumen hukum yang menegaskan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan satu-satunya alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Rupiah tersebut mencerminkan kedaulatan negara dalam bidang ekonomi sehingga penggunaannya dilindungi dan dijamin oleh hukum. Dengan demikian, Rupiah tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga simbol identitas dan kekuatan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan dan tugas terkait kegiatan Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam mulai dari Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan sampai dengan Pemusnahan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketersediaan Uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya juga menjadi salah satu indikator terjaganya stabilitas sistem pembayaran Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu menjalankan tugasnya dalam melaksanakan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan menjaga prinsip tata kelola yang baik agar Uang Rupiah tetap berperan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang ekonomi dan stabilitas sistem pembayaran. Secara substansi, Peraturan Bank Indonesia ini mengatur materi muatan atribusi kewenangan terkait Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam serta delegasi kewenangan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (3) Undang Undang Mata Uang. Dalam rangka memastikan ketersediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berkualitas dan terpercaya, Bank Indonesia telah menerbitkan Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah 2030 (BPPUR 2030) yang merupakan keberlanjutan dari Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah 2025. BPPUR 2030 tersebut memiliki strategi utama yang meliputi ketersediaan Uang Rupiah
Kertas dan Logam, Pengedaran, dan infrastruktur Pengelolaan Uang Rupiah
Kertas dan Logam. Untuk memastikan seluruh strategi utama tersebut
dapat diimplementasikan dengan baik, Bank Indonesia juga perlu
memastikan substansi Peraturan Bank Indonesia ini telah mengakomodasi
arah kebijakan dalam ketiga strategi utama tersebut.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kewajiban penggunaan Uang Rupiah termasuk pengecualian
kewajiban penggunaan Uang Rupiah mengacu pada ketentuan
Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d Tanda tangan pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tanda tangan pihak Bank Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Perubahan tanda tangan pihak Pemerintah dan/atau pihak Bank Indonesia bukan merupakan perubahan Ciri umum.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g Angka dalam tulisan tahun cetak akan berubah sesuai dengan tahun Pencetakan. Perubahan tahun cetak bukan merupakan perubahan Ciri umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka (overt)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat. Yang dimaksud dengan “bersifat semi tertutup (semicovert)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV). Yang dimaksud “bersifat tertutup (covert atau forensic)” adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium atau forensik.
Pasal 10
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “gambar orang” adalah gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden yang dicantumkan pada gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pahlawan nasional” adalah pahlawan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Yang dimaksud dengan “bagian depan Uang Rupiah Kertas dan Logam” adalah sisi desain Uang Rupiah Kertas dan Logam yang terdapat gambar lambang negara “Garuda Pancasila”.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain polimer, serat
sintetis, atau campuran antara serat kapas dengan serat sintetis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13 Mutu Bahan Baku sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memberitahukan spesifikasi teknis dan kriteria Bahan Baku dan meminta masukan tentang aspek keamanan Bahan Baku kepada badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu dalam upaya mencegah dan memberantas Uang Rupiah Palsu.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Memastikan ketersediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam
tercermin dari jumlah yang cukup dan denominasi yang sesuai.
Berkualitas tercermin dari Uang Rupiah Kertas dan Logam layak
edar.
Terpercaya tercermin dari Uang Rupiah Kertas dan Logam yang
aman dari pemalsuan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyetoran” adalah kegiatan Bank atau
PJPUR yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan penyetoran
Uang Rupiah Kertas dan Logam ke Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan “penarikan” adalah kegiatan Bank atau
PJPUR yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan penarikan
Uang Rupiah Kertas dan Logam dari Bank Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengolahan Uang Rupiah Kertas dan
Logam” adalah kegiatan penyortiran dan penghitungan Uang
Rupiah Kertas dan Logam.
Kegiatan penyortiran merupakan kegiatan memilih dan memilah
Uang Rupiah Kertas dan Logam berdasarkan antara lain:
1.
kelayakan edar;
2.
pecahan;
3.
tahun emisi; dan
4.
keaslian.
Dalam kegiatan penyortiran termasuk melakukan penyeragaman
posisi Uang Rupiah Kertas.
Huruf c Yang dimaksud dengan “penukaran” adalah kegiatan penerimaan Uang Rupiah Kertas dan Logam oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang Rupiah Kertas dan Logam yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.
Huruf d Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dapat dimintakan klarifikasi adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran namun masih dalam jangka waktu penggantian.
Pasal 18 Ayat (1)
Uang Rupiah Kertas dan Logam bersifat strategis dalam kehidupan perekonomian, mengingat peran dan fungsi Uang Rupiah sangat penting sebagai alat utama perekonomian sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4) Contoh kerja sama untuk mendukung kelancaran dan keamanan dalam kegiatan distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam antara lain kerja sama Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia terkait kerja sama bantuan pengamanan dan pengawalan dalam kegiatan distribusi dan kegiatan kas keliling.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”kebijakan tertentu” antara lain penyelenggaraan layanan penyetoran dan penarikan yang diberikan dalam keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar (force majeure).
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain apabila berdasarkan pemantauan Bank Indonesia terdapat kelebihan atau kekurangan Uang Rupiah layak edar di daerah tertentu, keadaan kahar (force majeure), dan/atau menjelang dan setelah hari besar keagamaan nasional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kegiatan selain Penyetoran dan/atau Penarikan” adalah kegiatan pengumpulan dan pembagian Uang Rupiah Kertas dan Logam. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pembatasan pemberian layanan
penyetoran” adalah penolakan seluruh setoran Bank pada
hari penyetoran tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembatasan pemberian layanan
penarikan” adalah penolakan seluruh penarikan Bank pada
hari penarikan tersebut.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pembatasan pemberian layanan
penyetoran dan/atau penarikan” adalah penolakan seluruh
penyetoran dan/atau penarikan Bank yang melewati jam
operasional layanan kas Bank Indonesia
pada hari
penyetoran dan/atau penarikan tersebut.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “rencana tindak (action plan)” antara lain
memuat komitmen perbaikan kualitas hasil pengolahan dalam
kegiatan penyetoran Uang Rupiah Kertas dan Logam dan timeline
penyelesaian komitmen.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Persetujuan operasional PJPUR mencakup persetujuan
operasional PJPUR baik di kantor pusat maupun
kantor cabang.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 29 Ayat (1)
Yang
dimaksud
dengan
“pembatasan
pemberian
layanan
penyetoran dan/atau penarikan” adalah penolakan seluruh
penyetoran
dan/atau
penarikan
yang
dilakukan
dengan
menggunakan penyelenggara jasa penunjang dalam kegiatan
Pengedaran yang belum memperoleh izin usaha dan belum
memperoleh persetujuan operasional PJPUR.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “batas tingkat kelayakan Uang
Rupiah” adalah batas minimal tingkat kelayakan Uang
Rupiah layak edar yang ditetapkan antara lain dalam rangka
pencapaian standar tingkat kelayakan Uang Rupiah yang
beredar dan manajemen persediaan Uang Rupiah.
Untuk
mendukung
pengolahan
Uang
Rupiah,
Bank
Indonesia menerbitkan contoh fisik batas tingkat kelayakan
Uang Rupiah.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan
Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan sesuai dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
mengenai
standardisasi
kompetensi di bidang sistem pembayaran.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana yang
memadai” adalah penggunaan sarana prasarana yang
mendukung pengolahan dalam rangka memenuhi batas
tingkat kelayakan Uang Rupiah dan mencegah terdapatnya
Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf a angka 1.
Huruf b Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1) Pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia merupakan pihak yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam kemitraan layanan kas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Termasuk layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah layanan yang dilakukan secara insidental atau berkala.
Contoh layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam secara insidental yaitu layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan oleh Bank bekerjasama dengan Bank Indonesia pada waktu tertentu antara lain peringatan hari besar keagamaan nasional.
Contoh layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam
secara berkala yaitu:
a.
layanan yang dilakukan oleh kantor Bank pada waktu
tertentu; dan
b.
layanan yang dilakukan oleh Bank melalui kerja sama
kemitraan layanan kas dengan Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah tidak asli” adalah benda yang menyerupai Uang Rupiah tetapi tidak memenuhi ciri keaslian Uang Rupiah.
Uang Rupiah tidak asli dapat berupa Uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah tiruan.
Uang Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol negara.
Pasal 43 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemohon” antara lain masyarakat, Bank,
PJPUR, badan hukum, kementerian dan/atau lembaga, dan
lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.
Ayat (2)
Penggantian terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang
dinyatakan asli tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian
kepada masyarakat, serta mencegah beredarnya kembali Uang
Rupiah Kertas dan Logam yang berpotensi menimbulkan
keraguan di masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) Bank Indonesia mengembalikan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dimintakan klarifikasi oleh lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kerja sama kemitraan dalam kegiatan layanan kas dengan mitra
baik Bank atau lembaga selain Bank dilakukan dalam rangka:
a.
perluasan jaringan layanan kas Bank Indonesia;
b.
penyediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam berkualitas dan
terpercaya;
c.
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan Uang Rupiah
Kertas dan Logam pecahan tertentu; dan/atau
d.
pelaksanaan kebijakan clean money policy.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kegiatan
usaha
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan antara lain:
1.
pembawaan uang kertas asing sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai pembawaan uang
kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean
Indonesia; dan
2.
jasa
kawal
angkut
uang
dan
barang
berharga
sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan
Kepolisian
Republik
Indonesia
mengenai
badan
usaha
jasa
pengamanan.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah terkait dengan legalitas sebagai badan hukum dan izin operasional yang
masih berlaku sebagai badan usaha jasa pengamanan dengan jenis usaha terbatas pada kawal angkut uang dan barang berharga dari otoritas yang berwenang. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian PJPUR.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diberikan
untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah Kertas
dan Logam setelah persetujuan prinsip diberikan.
Pasal 53 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kelayakan” antara lain kelayakan pada aspek sarana dan prasarana dan kompetensi sumber daya manusia. Huruf c Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan integritas, reputasi, dan/atau kompetensi. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1) Pemberian persetujuan operasional untuk pembukaan kantor cabang PJPUR dilakukan Bank Indonesia dalam 1 (satu) tahap.
Ayat (2)
Huruf a Rencana bisnis PJPUR dalam pembukaan kantor cabang antara lain berisi informasi ruang lingkup kegiatan usaha dan cakupan wilayah layanan kantor cabang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “izin perluasan kegiatan operasional” adalah izin operasional yang masih berlaku sebagai badan usaha jasa pengamanan dengan jenis usaha terbatas pada kawal angkut uang dan barang berharga. Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain PJPUR lain.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain penyehatan
kondisi
keuangan
PJPUR
yang
memerlukan
tambahan
permodalan.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72 Cukup jelas.
Pasal 73 Cukup jelas.
Pasal 74 Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77 Cukup jelas.
Pasal 78 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b Contoh Uang Rupiah Kertas dan Logam yang kondisinya telah berubah antara lain disebabkan jamur, minyak, bahan kimia, dan/atau coretan. Ayat (3)
Huruf a Contoh Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau fisiknya berubah dari ukuran dan/atau fisik aslinya antara lain disebabkan terbakar, berlubang, dan/atau hilang sebagian.
Huruf b Contoh Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau fisiknya berbeda dengan ukuran dan/atau fisik aslinya, antara lain disebabkan robek, mengerut, dan/atau cacat (defect).
Pasal 79 Cukup jelas.
Pasal 80 Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82 Cukup jelas.
Pasal 83 Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88 Cukup jelas.
Pasal 89 Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Nilai yang lebih tinggi dari nilai nominal ditetapkan apabila
Pengedaran Uang Rupiah Khusus dilakukan dengan
mekanisme pembelian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 91
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Lihat penjelasan Pasal 90 ayat (2) huruf e.
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah Kertas dan Logam yang sudah tidak berlaku” adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dimusnahkan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun yaitu data dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b Yang dimaksud dengan “pemantauan kepada Bank terkait kepatuhan dalam pemenuhan Uang Rupiah Kertas dan Logam di masyarakat” yaitu pemantauan terhadap Bank yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk sentra kas mitra.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas. Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ruang lingkup monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko PJPUR oleh Bank dilakukan berdasarkan: a. kerja sama teknologi antara lain standardisasi sarana dan prasarana dan keamanan; dan/atau b. kerja sama bisnis. Huruf d Cukup jelas. Huruf e
Yang dimaksud dengan ”aspek lain sesuai kebutuhan pengawasan Bank Indonesia” adalah aspek kewajaran dan kesetaraan kerja sama antara Bank dengan PJPUR dalam rangka mendukung ketersediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berkualitas dan terpercaya.
Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “kelembagaan PJPUR sebagai badan hukum” antara lain legalitas badan hukum, permodalan, kepemilikan, dan kepengurusan PJPUR. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan ”kinerja operasional” yaitu pemenuhan standar kualitas hasil olahan Uang Rupiah Kertas dan Logam sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Contoh tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Bank atau
PJPUR antara lain berupa penghentian kerja sama dengan pihak
lain terkait pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam, dan
pemberhentian
atau
penggantian
sementara
direksi
atau
komisaris PJPUR.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas. Ayat (6)
Cukup jelas. Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109 Cukup jelas.
Pasal 110 Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan negara serta untuk mencapai ketersediaan rupiah yang berkualitas dan terpercaya melalui kegiatan pengelolaan uang rupiah kertas dan logam, Bank Indonesia perlu melakukan pengaturan uang rupiah kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan lingkungan strategis dalam pengelolaan uang rupiah kertas dan logam, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
